Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektare tanah.

 

Data terkait konflik perampasan lahan ini menunjukkan tata kelola yang salah dari negara dan memberi dampak besar kepada kehidupan warga masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak. Ruang hidup mereka berubah dan berdampak pada memburuknya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. 

 

Adanya konflik ini pula memberikan dampak akan hilangnya keberlangsungan hidup, rakyat kehilangan rumah, pekerjaan, komunitas dan keberlanjutan pendidikan anak-anak sekolah. Belum lagi berbicara tentang dampak terhadap lingkungan terjadi berbagai bencana alam, rakyat menjadi korban pengurusan lahan, penyakit bahkan kehilangan nyawa.

 

Inilah sistem ekonomi kapitalis, di balik kata investasi dan pertumbuhan ekonomi, para pemilik modal bebas berinvestasi di ruang lingkup kehidupan masyarakat. Ini pula yang dinamakan politik oligarki yang kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan akumulasi kekayaan pemilik modal dan mendapatkan jaminan hukum secara nasional maupun internasional.

 

Konflik antara pembangunan dan lahan seakan tidak pernah mati. Konflik tersebut makin diperparah dengan adanya kriminalisasi masyarakat atau aktivis yang memperjuangkan lahan dan lingkungannya dari dampak buruk pembangunan. Bahkan, aparat yang mestinya bertugas membela kepentingan rakyat, malah berdiri membela kepentingan korporasi. Kebijakan negara yang berdiri bersama oligarki telah menyengsarakan rakyat. Inikah model kepemimpinan hakiki?

 

Tugas pemimpin sesungguhnya adalah melindungi dan menjamin penghidupan rakyat. Jika tugas pokok ini tidak terlaksana, maka bisa kita katakan pemimpin tersebut telah berkhianat kepada rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR.Bukhari)

 

Kapitalisme dengan perangkat demokrasinya sudah jelas tidak akan mewujudkan pemimpin amanah. Yang terjadi, sistem ini justru melahirkan pemimpin khianat dan kebijakan zalim. 

 

Kezaliman ini akan hilang ketika sistem Islam diterapkan. Islam akan menerapkan ekonomi Islam. Yang memiliki asas-asas sistem ekonomi meliputi kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian kekayaan.

 

Merampas tanah rakyat adalah kezaliman. Menghilangkan ruang hidup mereka juga bagian dari kemungkaran. Tentu hal ini harus dihentikan, yakni dengan menerapkan sistem kepemimpinan Islam yang amanah, berkeadilan, dan menyejahterakan melalui tegaknya Khilafah sebagai perisai hakiki bagi umat. Sehingga tidak akan ada lagi perampasan lahan yang dilakukan secara paksa dan keberlangsungan hidup rakyat dipenuhi di dalam kepemimpinan Islam. Wallahualam. (rf/voa-islam.com)

 

Ilustrasi: Google