Sengkarut Minyak Goreng, Dari Langka Jadi Melimpah

Oleh: Siti Saodah, S. Kom

Indonesia sebuah negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan hutannya yang terluas kedua dunia sehingga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahun luas hutan kian berkurang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Alhasil luas perkebunan sawit Indonesia semakin meningkat.

Sementara itu Indonesia menempati urutan pertama pasar global untuk produksi minyak sawit mentah. Secara statistik Indonesia menyumbang sekitar 58% baik sebagai produsen atau eksportir (cnbcindonesia.com/1-2-2022). Sedangkan menurut sekretaris GAPKI Eddy Martono bahwa  para pengusaha minyak goreng sudah memenuhi CPO 190 juta liter untuk stok bulan februari. Seharusnya CPO yang sudah dipenuhi oleh eksportir ini menjadi tanda stok minyak goreng akan aman di masyarakat. (m.bisnis.com)

Minyak Goreng Langka

Fakta di lapangan berkata lain, minyak goreng semakin langka bahkan hilang di pasaran. Sehingga ibu-ibu dan para PKL (pedagang kaki lima) harus bersusah payah mendapatkannya. Mereka harus rela antri demi mendapatkan minyak goreng kemasan 2 Liter. Sedangkan untuk pedagang pun mereka kewalahan untuk kebutuhan minyak goreng, kalau pun ada mereka harus rela membayar dengan harga mahal.

Lalu kemana minyak goreng yang sudah di gelontorkan di pasaran oleh produsen? Hal ini yang seharusnya disidak oleh pemerintah. Jika produsen sudah memenuhi CPO yang ditetap pemerintah maka masalahnya pada distribusi oleh distributor. Distributor  memiliki peran dalam kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Sidak pasar dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah minyak goreng langka. Mengejutkan, di lapangan ditemukan banyak para distributor yang menimbun minyak goreng dalam jumlah besar. Alasannya sepele diungkapkan oleh distributor, sebab mereka merasa dirugikan dengan penetapan HET oleh pemerintah yaitu 14.000 per liter harga minyak goreng. Sehingga mereka berdalih merasa dirugikan dengan aturan tersebut.

Terungkap fakta penimbunan minyak goreng di gudang daerah Deli Serdang, Sumatera Utara sebanyak 1,1 juta kilogram (finance.detik.com). Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Juan Permata Adoe bahwa para produsen tidak dapat menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah. Alasannya Distributor sudah membeli dahulu minyak goreng dengan harga relatif tinggi akibat fluktuasi minyak sawit mentah, pungkasnya (m.bisnis.com). Jika para distributor menerapkan HET maka mereka akan mengalami kerugian besar.

Penetapan harga eceran tertinggi (HET) dikeluarkan pemerintah sejak muncul kelangkaan minyak goreng. Namun aturan tersebut tak memberikan solusi, faktanya distributor merasa dirugikan. Alhasil masalah kelangkaan minyak goreng pun semakin meruncing. Di lain sisi pemerintah kini sedang sibuk mengurusi pembagian kursi-kursi politik menjelang pemilu.

Ratusan PKL (pedagang kaki lima) dari berbagai wilayah, melakukan aksi protes atas kelangkaan minyak goreng di depan kantor DPRD kota Mataram. Mereka memprotes para anggota dewan sibuk bagi-bagi kursi kekuasaan ditengah rakyat yang mengalami kelangkaan minyak goreng. Menurut ketua APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) bahwa harga pangan meningkat, minyak goreng langka, ribuan PKL di NTB kesulitan mendapatkan minyak goreng namun anggota dewan diam dan sibuk dengan urusan masing-masing yaitu bagi-bagi kursi kekuasaan politik, tutur Abdul Majid (posmerdeka.com).

Minyak Goreng Melimpah Kembali

Namun setelah beberapa bulan langka, kini minyak goreng mulai memenuhi rak-rak di pasaran mulai dari supermarket, minimarket, pasar hingga pedagang kelontong. Melimpahnya minyak goreng ini setelah pemerintah mencabut aturan HET minyak goreng. Namun harga yang ditawarkan untuk minyak goreng kemasan sangat tinggi sehingga membuat masyarakat terkejut. Tapi hal itu tak menyurutkan masyarakat untuk tetap membeli minyak goreng.

Pencabutan aturan HET minyak goreng pada tanggal 16 Maret 2022 membuat minyak goreng kini melimpah. Terpantau sejak pencabutan aturan HET, kini minyak goreng sudah berjejer rapih di rak-rak supermarket dan lainnya. Keluhan pun diutarakan seorang warga Padalarang Jawa Barat Yaitu Elin “ Kemarin sempat langka karena harganya Rp. 28.000 kemasan 2 Liter namun kini melimpah tapi harganya mahal mencapai Rp. 49.000 per 2 Liter.” (kompas.com)

Tentu ini adalah harga yang fantastis bagi sebagian warga. Pasalnya tak semua masyarakat mampu membeli dengan harga yang tinggi, sebab mereka harus membagi uang belanja harian untuk kebutuhan lainnya. Namun bagi sebagian wilayah minyak goreng masih langka. Menurut anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika pada BBC News “Minyak goreng sebagian wilayah masih langka, bahkan semakin memburuk. Sedangkan perayaan hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Oleh sebab itu pemerintah harus segera melakukan evaluasi. Jangan hanya sekedar menyalahkan, hal secara nyata tak mampu meningkatkan ketersediaan minyak goreng” tuturnya. (bbc.com)

Sengkarut Minyak Goreng

Permasalahan minyak goreng hingga kini belum mampu menemui titik terang. Dari langka kini stok minyak goreng melimpah tapi dengan harga yang tinggi. Harga tinggi ini ditetapkan sebab pemerintah telah nyata melempar harga minyak goreng ke pasaran. Akibatnya minyak goreng dijual dengan harga rata-rata mencapai lima puluh ribuan per dua liter. Mekanisme pasar yang dijalankan ditengah masyarakat adalah berbasis kapitalis. Maka wajar jika harga minyak goreng dipasaran akan terus bersaing dan merangkak naik.

Sementara itu ditengah kesusahan masyarakat mencari minyak goreng namun wakil-wakil rakyat sibuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Bukannya memberikan solusi dan membantu kepada masyarakat tapi mereka terkesan acuh. Sungguh ironi di sistem kapitalis liberal para pemimpin tak memiliki hati nurani kepada rakyatnya. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun saat kampanye tiba, mereka sibuk obral janji manis kepada rakyat.

Solusi Islam terhadap Masalah Minyak Goreng

Islam dalam hal perdagangan memiliki aturan mulai dari produsen sampai ke distributor kemudian barang didistribusikan ke masyarakat. Dalam Islam tidak akan ada tempat untuk para pedagang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan, penipuan bahkan sampai penimbunan barang. Hal ini terlarang dalam islam. Bahkan Nabi SAW memberikan pujian kepada pedagang yang berlaku jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda :

"Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para nabi, para shiddiqqîn dan para syuhada pada Hari Kiamat (nanti).” (HR Ibnu Majah)

Untuk praktik penimbunan barang yang dilakukan produsen untuk dapat memberikan keuntungan besar bagi para pedagang atau produsen, hal ini jelas terlarang dalam islam. Nabi SAW bersabda :

Siapa yang melakukan menimbun makanan terhadap kaum Muslim, Allah akan menimpakan kepada dirinya kebangkrutan atau kusta (HR Ahmad).

Praktik penimbunan yang dilakukan untuk memonopoli harga pasaran adalah haram. Sebab ini adalah bentuk kezaliman terhadap rakyat. Rakyat dipaksa membeli barang dengan harga mahal. Praktik perdagangan seperti hanya menguntungkan para pengusaha. Nabi SAW sudah memperingatkan para pedagang untuk tak mempermainkan harga barang, Nabi SAW bersabda :

Siapa saja yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum Muslim sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada Hari Kiamat (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Pemimpin dalam Islam adalah sebagai perisai umat, tempat rakyat mengadu dan berlindung. Sehingga ketika rakyat mendapat kesusahan, seorang pemimpin harus berada di garda depan untuk memberikan solusi kepada rakyat. Sebab saat ini rakyat sedang membutuhkan seorang pemimpin yang berani melawan tindak kezaliman.

Minyak goreng dari langkah kini mulai berlimpah tapi dengan harga sangat tinggi. Mau tidak mau, rakyat harus rela membayar dengan harga pasar saat ini. Namun negara dalam Islam akan menindak pelaku yang memainkan harga minyak goreng. Kemudian negara akan melarang pedagang melakukan perdagangan jika kedapatan melakukan tindakan curang sebagai bentuk sanksi.

Negara dalam Islam juga akan menghapus segala kebijakan yang hanya menguntungkan para pengusaha. Sebab kebijakan yang merugikan banyak orang adalah bentuk kemudaratan besar. Sebab negara negara dalam Islam akan senantiasa memprioritaskan kebutuhan rakyat. Namun aturan ini hanya ada dalam negara islam yang menerapkan aturan islam dalam seluruh aspek kehidupan. Waalahualam bisshowab. (rf/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Analisis Kelayakan Mustahik ala LPM Dompet Dhuafa
• Gawat Darurat Negeri Dukunkrasi
• Hendri Saparini: Dompet Dhuafa Perlu Jaga Modernitas dan Kemandirian
• Esa Hilang Dua Terbilang, Mati Satu Tumbuh Seribu dr. Sunardi
• Profesor Asep Warlan Cendekiawan Kritis dari Bandung
• Ibu Kota Kendi
• Tolak Logo Halal Baru
• Gak Becus Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng?