Pejabat Makin Makmur, Rakyat Gigit Jari

Oleh:

Fita Rahmania, S. Keb., Bd.

SUDAH menjadi rahasia umum bahwa untuk duduk di kursi kekuasaan pasti membutuhkan banyak dana. Mulai dari mendaftar, kampanye, hingga pemilu semua serba uang. Jadi, tidak heran jika mereka sudah menjabat maka uang adalah salah satu komponen yang mereka cari sebagai kompensasi.

Para pejabat tanpa kenal waktu sibuk menggemukkan harta mereka. Bahkan di tengah peliknya masalah pandemi yang dialami negeri ini. Berbagai krisis ekonomi dan kesehatan, serta rasa lapar rakyatnya tidak menyurutkan niat mereka meraup keuntungan. Bahkan tak sedikit yang keblinger, ketahuan korupsi uang rakyat.

Dikutip dari merdeka.com, dilaporkan bahwa harta pejabat negara meroket selama pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan harta pejabat wajib lapor kekayaan sepanjang tahun 2020.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan melaporkan kekayaan para anggota DPR, per 31 Juli 2021. Ia mengungkapkan bahwa dalam setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70,3 persen hartanya bertamah.

Ternyata jika dirata-rata bisa mencapai Rp23 miliar. Ditemukan rata-rata harta paling tinggi, dimiliki pejabat DPR/MPR. Lantas yang tertinggi terlapor ada di kementerian, mencapai sekitar Rp8 triliun.

Dari LHKPN tersebut tercatat naiknya jumlah harta kekayaan sejumlah menteri, juga Presiden Jokowi sendiri. Ada lima menteri yang kenaikan hartanya paling banyak yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plae, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang belum lama dilantik. (sindonews.com)

Hal ini pun sontak mendapat cibiran pedas dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat hukum dan politik Refly Harun. Ia menganggap naiknya harta kekayaan para pejabat bukanlah hal baru di Indonesia. Sebab menjadi pejabat di Indonesia memang bukan untuk menjadi miskin, sebaliknya menjadi kaya. Dia mengatakan sesungguhnya wajar saja apabila jumlah harta kekayaan pejabat turun di masa pandemi. Tetapi justru membingungkan kalau harta mereka bertambah.

”Bingung kita, bisnis sedang lesu kok naik,” ujar Refly dalam video berjudul Pandemi Bukan Halangan untuk Pejabat Naikkan Harta !!, yang diunggah di akun youtubenya, dikutip Selasa (14/9/2021).

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun juga memberi tanggapan senada. Dia memahami jika bertambahnya kekayaan pejabat negara itu karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, itu berarti hal yang wajar. Namun dia juga mempertanyakan apakah kemungkinan pejabat tersebut memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis. Bisnis apa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini ditengah pandemi Covid-19, bisnis vaksinkah, PCR test, Test Antigen, alat kesehatankah, atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus?

Ubedilah menambahkan bahwa kondisi para pejabat yang bertambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk, selayaknya bahagia di atas derita rakyat banyak. Baginya, pejabat publik seharusnya dipahami sebagai pelayan publik dan bukan pengusaha.

Kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyatnya sebenarnya merupakan hal yang wajar di alam demokrasi seperti sekarang. Mahalnya pesta demokrasi dan ruh kapitalistik yang lama mendarah daging telah membutakan nurani mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan melupakan sumpah mereka sebagai pelayan rakyat.

Lain halnya dengan sistem Islam. Islam berhasil mencetak generasi yang tidak gila harta. Seperti sosok Umar bin Abdul Aziz, beliau merupakan Khalifah pada masa Umayyah yang cakap dan berhasil menyejahterakan rakyat.

Salah satu indikator makmurnya rakyat terlihat ketika para amil zakat berkeliling kampung hingga ke Afrika untuk membagikan zakat, tetapi tak ditemukan satu orang pun yang mau menerima zakat. Padahal, kondisi keuangan negara surplus. Khalifah Umar bahkan memberikan subsidi bagi warganya yang membutuhkan biaya menikah serta menebus utang-piutang yang ada di tengah rakyat.

Selama berkuasa, ia memang tidak pernah berniat menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Ia Justru menyerahkan hartanya untuk kas negara, menolak tinggal di istana, bahkan meminta istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, menyerahkan perhiasannya ke kas negara.

Dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat haram mengambil harta yang bukan haknya, apalagi memanfaatkan jabatannya untuk hal tersebut. Mereka lebih mengutamakan bersedekah daripada mencari keuntungan lewat jabatannya. Khalifah bahkan melarang para pejabatnya untuk melakukan perdagangan. Jadi, mereka bisa fokus pada tugasnya melayani umat sepenuhnya.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Bantuan Kuota Internet Kemendikbud, Harus Tepat Sasaran
• Stop Wasting Time, Berantas Separatisme Sekarang Juga!
• Jaminan Pangan Halal
• Pejabat Menumpuk Harta, Disparitas Sosial Makin Nyata
• Arah Demokrasi Terpimpin
• Istiqlal Destinasi Wisata Baru
• Pesta Miras Berujung Nahas, Islam Punya Solusi Tuntas!
• Bermain-Main dengan Rocky Gerung