Kamis, 27 Jumadil Awwal 1446 H / 7 Mei 2020 20:10 wib
3.458 views
Relaksasi PSBB, Demi Siapa?
Oleh:
Novia Roziah, Member Revowriter
ANGKA pasien positif Covid- 19 yang terus menerus bertambah, membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski sempat menuai polemik di tengah masyarakat, pemerintah tetap bersikeras untuk memberlakukan PSBB. Alasannya, setiap Negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam penanganan penyebaran Covid-19. Menurut pandangan pemerintah, Pembatasan Sosial Berskala Besar dianggap paling tepat untuk diberlakukan. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020.
Belum lama sejak Pemberlakuan PSBB yang belum memberikan efek signifikan pada penurunan penyebaran virus corona, kini muncul wacana pelonggaran PSBB. Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD saat live di akun instagram miliknya sabtu lalu(2/5/2020). Mahfud menyampaikan “Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB”.
Masih menurut Mahfud, relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stress. Stres akan berdampak pada menurunnya sistim imun sehingga seseorang akan mudah terserang virus Covid-19. (cnbcindonesia.com)
Namun, benarkah pemberlakuan PSBB membuat masyarakat stress?. Hal ini katanya berkorelasi dengan menurunnya imunitas dan menjadi penyebab peluang terserang virus semakin besar, sehingga mengharuskan pemerintah mengambil langkah Relaksasi PSBB?
Kecurigaan dari Berbagai Pihak
Rencana Mahfud MD untuk melongarkan PSBB mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A.Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang mengatakan PSBB membuat warga kesulitan berbelanja.
“Nggak ada ah (warga sulit berbelanja). Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, orang pasar masih buka kok. Nggak ada, nggak ada penutupan pasar. Coba cari diseluruh Indonesia, susah belanja dimana gitu. Tanyain, tanya sama Pak Mahfud MD, susah belanja dimana? Pasar mana yang tutup?” seperti dikutip detik.com
Menurut Dedie, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. Dedie pun mengatakan ada delapan sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB. Delapan sektor ini, lanjut dia merepresentasikan 70 persen kehidupan masyarakat.
Wasekjen partai demokrat Irwan juga mengkritik keras rencana Mahfud MD yang menyampaikan bahwa PSBB membuat masyarakat stres.
“Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas.” detik.com.
Dugaan Kepentingan Bisnis
Jika mau jujur berbicara data. Yang paling terdampak oleh PSBB sebenarnya rakyat atau kalangan tertentu? Mari kita simak. Sejak diberlakukan PSBB pertengahan maret lalu, sudah ada 126 perusahaan gulung tikar. Berdasarkan data Disnakertrans-E DKI Jakarta yang diterima di Jakarta, kamis (30/4/2020), jumlah 126 perusahaan atau tempat kerja tersebut bertambah 10 buah dari sebelumnya sebanyak 116 perusaahaan. Republika.co.id
Sebelumnya, ketika awal pemberlakuan PSBB, Disnakertrans –E DKI Jakarta menemukan sebanyak 281 perusahaan atau tempat kerja melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB. Salah satu contoh Pelanggaran yang dilakukan seperti tidak membatasi jumlah karyawan sehingga physical distancing otomatis tidak berjalan. Jika seperti ini maka protokol kesehatan tidak bisa berjalan efektif. Republika.co.id (21/4/2020)
Ditambah lagi dengan fakta penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020. Menurut sri mulyani “Padahal PSBB baru dilakukan pada pekan kedua maret. Bisa dibayangkan PSBB meluas pada kuartal II ini drop konsumsi akan besar. Padahal PDB Indonesia 57 persen adalah konsumsi.”
Sri mulyani membenarkan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijkan pembukaan secara bertahap, karena dinegara lain juga sudah mulai. “ini kita exercise. Dengan tracing nanti kita akan tahu, tapi ini masih bergantung pada tracing dan testing itu.” katanya.
Salah satu pihak yang menanggapi wacana pelonggaran ini dengan cepat adalah Kementerian Perhubungan. Meski belum dilakukan kajian seperti yang Menkeu sampaikan, namun Kemenhub telah memberikan relaksasi kepada masyarakat untuk bisa beraktivitas dengan menggunakan transportasi umum. Dengan aturan itu, dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, bus akan kembali beroperasi. ekonomi.bisnis.com
Sedangkan PSBB yang katanya menyebabkan masyarakat stress karena tidak bisa berbelanja justru tidak ditemukan datanya. Yang ada masyarakat stress karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena kehilangan pekerjaan.
Kecurigaan ada kepentingan bisnis makin mencuat, hal ini juga disampaikan oleh Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB.
menurut Syahrul, bila alasan dibalik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka Pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan, menurut Syahrul, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.
Menyikapi kebijakan pemerintah yang terindikasi lebih mementingkan perekonomian, daripada keselamatan warga negaranya, membuat kita jadi mengurut dada.
Bukan tidak mungkin jika pelonggaran PSBB ini resmi diberlakukan, maka peluang penyebaran virus Covid-19 juga akan semakin besar. Mengingat hingga rabu (6/5/2020), masih terdapat 367 kasus baru, sehingga secara komulatif menjadi 12.438 kasus.
Jika pemerintah keukeuh dengan kebijakannya, maka rakyatlah yang akan menjadi korban.
Belajar dari Sosok Pemimpin Sejati
Beberapa kali disebutkan bahwa pemimpin negeri ini mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Jika memang mengakui kepemimpinan umar, maka seharusnya juga meneladani langkah yang diambil Umar bin Khattab dalam menangani krisis.
Umar lebih mementingkan keselamatan rakyatnya ketimbang menjaga kestabilan baitul mal. Salah satu perkataan umar “sungguh jika manusia tertimpa paceklik niscaya aku bantu mereka dari harta Allah (Baitul Mal) hingga aku tidak mendapatkan satu dirham pun.”
Ini artinya bagi seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya, lebih baik menjaga agar rakyat bisa hidup dengan aman dan selamat meski kehilangan seluruh harta negara.
Bukan berarti menjaga bisnis terus berputar itu tidak penting, namun jika mengambil kebijakan yang justru mengorbankan mayoritas masyarakat. Bukankah hal ini justru memberikan bukti, untuk siapakah sebenarnya pemerintah bekerja. Untuk rakyat atau kalangan pengusaha? Allahu a’lam bisshawab.*
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
