Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Mengakhiri Kemiskinan

Oleh:

Dr. Dr. Basrowi*

HARI ini masih banyak sekali saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi--pengangguran, pemulung, pengamen, pedagang keliling, pekerja kasar, pekerja serabutan, kuli bangunan, kuli pasar, masyarakat pedalaman--sama sekali belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

Mayoritas mereka telah dijadikan oleh lembaga keuangan nonformal—bank plecit—sebagai sasaran emput yang akan memberikan keuntungan besar kepadanya, di tengah ketiadaan dan ketidakerjangkauan mereka dari lembagai keuangan formal bank dan nonbank. 

Sarana dan prasarana lembaga keuangan bank dan nobank jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah pedalaman yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali saudara  kita yang ada di daerah 3T tertinggal, terdalam, dan terluar belum mendapatkan layanan dari kedua lembaga keuangan tersebut.

Tujuan seluruh lembaga keuangan illegal sudah dapat dipastikan untuk mengeruk keuntungan.  Mereka sama sekali tidak ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah pasti tidak utuh karena untuk berbagai biaya administrasi. Bunga yang diterapkannya pun sangat tinggi, karena tidak terikat oleh aturan BI dan OJK. Bahkan ketika terjadi kredit macet, nasabah akan dikenakan system bunga berbunga, sehingga besar kemunkinan jumlah dana yang harus dikembalikan menjadi lebih dari kali lipat.

Mereka yang menjadi nasabah lembaga keuangan illegal belum dapat dihitung telah menjadi inklusif, tetapi tetap saja masuk kelompok non bankable.  Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh bank BUMN dan Suwasta dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan agar keterjanguan layanan keuangan mereka bisa menyasar masyarakat yang selama ini menjadi sasaran lembaga keuangan illegal.

Berbagai bentuk Kios ATM link, dirasakan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan melalui mitra lembaga keuangan bank baik untuk menarikan uang maupun pengiriman tanpa nomor rekening. Ke depan, masyarakat yang belum mempunyai rekening bank dapat memiliki nomor tersebut sehingga dapat melalukan berbagai transaksi keuangan mulai dari menabung, meminjam, transver, menanamkan deposito, mempunyai kartu kredit, dan sebagainya.

Di sinilah inklusi keuangan masyarakat sudah mulai bertambah. Data terkini World Bank 2019 menunjukkan bahwa hanya ada 36% atau sekitar 90 juta masyarakat dewasa Indonesia yang memiliki rekening di bank. Persentase tersebut tertinggal jauh dari Malaysia yang mencapai 81%, China 79%, dan India 53%.Dengan kata lain, inklusi keuangan Indonesia hanya 36 persen.

Kondisi yang lebih ngeri lagi terjadi pada UMKM. Hanya ada 30% UMKM yang sudah memiliki rekening bank, sisanya 70% UMKM belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal UMKM ini menyerap hampir 53 juta masyarakat miskin yang semuanya memiliki potensi yang sangat besar untuk menaikkan angka inklusi keuangan.

Peluang Besar Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim 88% sebenarnya mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah yang saat ini hanya sebesar 11,06% (Non syariah 36%). Pertanyaannya, apakah dengan adanya wabah Corona inklusi keuangan syariah masyarakat dapat meningkat?

Sebenarnya, untuk meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan syariah, sebelum ada wabah Corona pemerintah telah membuka kran lebar-lebar dengan ‘mewajibkan’ kepada seluruh Bank BUMN dan Swasta untuk membuka layanan syariah. Begitu juga Bank Perkreditasn Rakyat (BPR) syariah telah dipermudah baik perijinan maupun jumlah minimal modal yang harus dimiliki.  

Rendahnya inklusi keuangan syariah merupakan masalah yang masih jauh untuk diselesaikan. Akses penggunaan jasa keuangan merupakan tujuan penting dari pembangunan ekonomi karena dapat membantu mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Dampak positif inklusi keuangan syariah yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan  ekonomi, mengurangi kemiskinan perdesaan, meningkatkan lapangan kerja,dan meningkatkan tabungan.

Pada era covid-19 yang sedang mewabah ini, perbankan syariah merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan kebijakan financial inclusion. Hal yang paling mendasar dalam keuangan inklusif adalah adanya layanan keuangan formal yang menggapai seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Inklusi keuangan syariah sebagai akses terhadap produk keuangan syariah seperti kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran sangat tepat bila diterapkan pada saat resesi ekonomi sekarang ini. Akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian, dan perlindungan konsumen diharapkan mampu meningkatkan masyarakat muslim dalam memanfaatkan produk syariah.

Di era wabah Corona seperti sekarang ini, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah baik pada layanan transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan dalam segala hal.

Meskipun era wabah Corona, hak setiap nasabah untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau juga tetap didapatkan. Layanan keuangan syariah diberikan bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok miskin berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Masyarakat yang pada awalnya dianggap tidak bankable kini dapat menjalankan usahanya meskipun di daerah pedesaan.  Mereka dapat mendapatkan layanan dari lembaga keuangan syariah seperti tabungan, kredit jangka pendek maupun jangka panjang, sewa guna usaha, hipotek, asuransi, pensiun, pembayaran, transfer uang untuk lingkup lokal maupun internasional.

Mereka juga dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi

Inklusi Keuangan Syariah dan Penurunan Pengangguran

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses terhadap  lembaga keuangan hampir mencapai 70%. Dengan inklusi keuangan syariah diharapkan 51,2 juta UMKM yang menampung lebih dari 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan dan memliki tabungan pada lembaga keuangan syariah. 

Dengan demikian, segala bentuk  hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan syariah dapat dikurangi. Dengan demikian, inklusi keuangan syariahakan mampu membuka peluang bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat jasa keuangan syariah yang tersedia tanpa biaya yang tinggi.

Dengan tidak adanya hambatan, maka inklusi keuangan syariah  akan memberikan manfaat yang signifkan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.

Inklusi Keuangan syariah juga akan memberikan kesempatan kepada semua orang termasuk populasi penyandang cacat, miskin, dan pedesaan untuk memiliki akses ke serangkaian layanan keuangan berkualitas dengan cara yang nyaman.

Mengakhiri Kemiskian

Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu juga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan akses universal ke layanan keuangan syariah formal.

Inklusi keuangan syariah akan mampu membawa orang miskin ke dalam ekonomi formal. Jumlah individu miskin yang memiliki akses ke layanan keuangan syariah formal terutama melalui kepemilikan rekening lembaga ekonomi syariah formal diharapkan dapat terus meningkat

Dengan inklusi keuangan syariah yang lebih besar, umat muslim yang sebelumnya dikecualikan secara finansial akan dapat berinvestasi dalam menabung dan meluncurkan bisnis. Hal itu akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Sistem keuangan syariah inklusif akan memberikan peluang bagi semua orang, terutama orang miskin, untuk mengakses dan memindahkan dana, menumbuhkan modal, dan mengurangi risiko.

Sebagai akhir penjelasan dapat dipahami bersama bahwa dengan adanya wabah covid-19, inklusi keuangan syariah dapat diterapkan bagi seluruh segmen masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan layanan dasar  seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran, termasuk kredit keuangan mikro, transfer uang melalui seluler, memiliki rekening bank formal,

Sasaran utamanya adalah kelompok miskin berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah yang berpenghasilan rendah, termasuk mereka yang menjalankan usaha di daerah pedesaan. Hasil akhirnya, masyarakat bawah (in the bottom of the pyramid)akan memiliki akses ke lembaga keuangan formal, mendapatkan layanan keuangan formal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening tabungan atau uang elektronik, dan terdaftar di lembaga keuangan formal yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Semua itu untuk meningkatkan kesejahteraannya, termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian, dan keamanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Seluruh masyarakat muslim yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah juga memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya.

*Alumni Ponpes Baitul Hikmah, S3 Unair, dan S3 UPI YAI Jakarta, Penggiat Ekonomi Syariah PPs UIN Raden Intan Lampung

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Melawan Hoaks di Tengah Pandemi
• Mempertanyakan Empati BPJS
• Ramadan dan Ujian Kesabaran
• Dampak Pandemi yang Guncang Hidup Daroji
• Muhammadiyah Targetkan Satu Juta Paket Sembako untuk Ketahanan Pangan
• Satgas Covid-19 MUI Kembali Salurkan Ratusan Paket Bantuan
• Meraih Keberkahan Ramadhan
• Pembelajaran Sedekah Level Tinggi ala Mbah Jum