Bansos Corona, Ajang Pencitraan?

Oleh:

Ifa Mufida

Pemerhati Kebijakan Publik

KONDISI masyarakat yang terdampak corona secara umum cukup memprihatinkan. Setelah gelombang PHK melanda, kelaparan pun menjadi ancaman nyata. Meski sebenarnya jauh sebelum corona melanda, 22 ribu rakyat Indonesia diketahui masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah itu berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam jenjang tahun 2016-2018 (beritatagar.com). 

Pandemi covid-19 pun menjadi pemicu kondisi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan semakin kritis. Bahkan, mungkin jumlahnya bertambah akibat gelombang PHK besar-besaran. Maka bantuan sosial (bansos) di tengah wabah seolah menjadi oase di tengah padang pasir. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu kepada warga tak mampu di Jabodetabek. Sementara, keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 600 ribu. 

Bansos pemerintah pusat dalam menangani pandemi corona atau COVID-19 menjadi sorotan. Pasalnya, program arahan Presiden Joko Widodo itu sempat terlambat diterima warga karena hal sepele, yakni masalah kemasan atau kantong bertuliskan “Bantuan Presiden" habis (tirto.id). Wajar kalau bansos ini menuai kritik publik. 

Salah satunya, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyayangkan keterlambatan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 karena tas jinjing yang belum tersedia. "Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan, tapi berasnya sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri ketika dihubungi wartawan, Kamis (30/4/2020). 

Memang cukup menggelitik. Di tengah masyarakat yang sedang menjerit kelaparan, kenapa masih ada aroma pencitraan. Mendulang tenar di tengah program kemanusiaan. Terlebih di tengah ancaman wabah yang mencekam. Saat ini bukan lagi masa untuk bisa dibuat guyonan. Karena masyarakat dihadapkan pada dua ancaman. Kematian akibat penyakit menular atau justru karena kelaparan. Maka, mana boleh bantuan tersendat ketika rakyat sudah dalam ancaman kelaparan hanya karena masih proses di percetakan? 

Di sisi lain, ada problematika di mana jumlah penerima dan jumlah bantuan terdapat gap yang sangat lebar. Selain juga nominalnya masih jauh dari kata cukup. Validasi mereka yang berhak menerima saja cukup panjang dan berbelit. Syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah tertib administrasi dan punya rekening bank.  Selain itu, syarat utama penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain. Alhasil, implementasi penyaluran bansos di lapangan justru tidak terarah. Hal ini dikarenakan masalah klasik yaitu tingkat validasi data kelompok rentan dan korban PHK korona yang rendah.  Akibatnya,  memicu konflik akibat kecemburuan sosial sehingga membuat banyak rakyat miskin yang tidak menerima bantuan. Lalu, apa yang patut dibanggakan? 

Sebenarnya bukan hal baru pencitraan ini ada. Sudah beberapa kali rakyat disuguhkan dengan berbagai macam program berbalut pencitraan. Yang jelas, hal ini akan terus ada ketika pemimpin ini lahir dari sistem negara kapitalisme-sekuler. Kita bisa melihat saat  wabah melanda, kebijakan yang dikeluarkan masih dalam aroma kepentingan ekonomi, bukan kemanusiaan. Buktinya, wacana Ibu Kota baru tetap berjalan. Anggarannya pun bisa terus diupayakan. Berbalik kondisi jika untuk menetapkan kebijakan lockdown demi melindungi rakyat. Padahal jika sejak awal pemerintahan menerapkan lockdown, maka penyebaran wabah ini bisa ditekan. Namun, nampaknya besarnya konsekuensi anggaran jika Lockdown lah yang membuat pemerintah diam. 

Di Bulan Ramadan yang penuh berkah ini, merupakan saat yang tepat untuk Indonesia bermuhasabah. Bukankah sudah banyak pelajaran bahwa sistem aturan buatan manusia tidak pernah bisa menyejahterakan. Bukankah corona telah memberikan kita pelajaran, bahwa manusia itu lemah, tak punya daya dan kekuatan. Masihkah berani mengabaikan perintah Allah SWT dan tetap jumawa dengan segala kekuasaan? Indonesia yang mayoritas muslim harusnya mau mengambil aturan Allah SWT secara totalitas. 

Pengaturan sistem Islam secara kaffah lah yang akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang lahir dari kekuatan aqidah Islam, yang akan menstandartkan amal perbuatannya hanya karena Allah SWT, jauh dari sekedar pencitraan di hadapan manusia. Pemerintah bertanggung jawab atas rakyatnya sebagai amanah dari Sang Pencipta. Tak perlu dibumbui logo dan kemasan sehingga seluruh bantuan dipastikan cepat dan tepat sasaran. 

Tersebutlah Umar bin Khathab, salah satu Khalifah Islam yang menerapkan syariat Islam kaffah. Dikenang dengan  kesuksesan  mengatasi bencana kekeringan di Madinah. Hingga umat mengenangnya dalam catatan sejarah, "Jika Allah tidak menolong kami dari tahun abu ini, kami kira Umar akan mati dalam kesedihan memikirkan nasib Muslimin". 

"Darul ad-Daqiq" menjadi saksi sejarah sepanjang masa. Saat itu, ada optimalisasi penyediaan stok pangan bagi siapa saja yang membutuhkan, baik warga Madinah ataupun pesinggah. Bantuan turun seketika, langsung tanpa survei yang berbelit serta didistribusikan dengan mekanisme yang mudah. Pelayanan negara terhadap kebutuhan umat bukan hanya optimal saat wabah. Bahkan, dalam kondisi tanpa wabah Islam menjadikan pemimpin wajib memastikan kebutuhan pokok rakyatnya bisa terpenuhi individu per individu. Hal tersebut sangat mudah dilaksanakan ketika negara menerapkan sistem politik ekonomi Islam yang bersumber dari akidah Islam. Wallahu a'lam bi showab.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• SMA Negeri 15 Adidarma Bantu Sembako Bagi Siswa Kurang Mampu
• TKA Datang Lagi ke Sultra, Bukti Investasi Swasta Kalahkan Wabah
• Layakkah Memimpin?
• Hikmah Perang Salib
• Gula Langka, Tanya Kenapa?
• Jadikan Ramadhan Momen Bertaubat
• Update Terkini Pasien Positif Covid-19 Tembus Lima Digit
• Sistem Pendidikan Islam dan Pandemi