Rabu, 27 Jumadil Awwal 1446 H / 22 April 2020 20:14 wib
4.964 views
Herd Immunity Gagal pada Negara Adidaya, Masihkah Ikuti?
Oleh:
Revina Dewi , S.Tr.Kes, Praktisi Kesehatan
DESAKAN herd immunity lantang disuarakan dari seorang penasihat senior sekaligus ketua pemodelan pandemi pemerintah Inggris, Graham Medley. Beliau mengemukakan urgensitas penerapan herd immunity guna mengatasi wabah Covid - 19 karena menganggap bahwa pemerintah Inggris tidak memiliki strategi jalan keluar yang jelas.
Selain itu pemberlakuan lockdown yang berkepanjangan akan memberikan pengaruh ekonomi yang lebih menyengsarakan ketimbang virus itu sendiri, terutama bagi orang orang yang bergantung pada upah harian (5/4). Klaim solusi alami "herd immunity" menyeruak menyusul lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia dinyatakan positif terinfeksi virus Corona meskipun telah diberlakukan berbagai upaya seperti karantina wilayah (lockdown) dan physical distancing di berbagai Negara.
Lalu sebenarnya apa itu herd immunity dan bagaimana konsekuensinya ?
Herd Immunity dan Kegagalan Barat
Dilansir dari kompas.com (4/4) yang mengutip Aljazeera(3/4) , Herd Immunity adalah suatu kondisi dimana cukup banyak orang dalam suatu kelompok atau populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi virus sehingga dapat efektif menghentikan penyebaran penyakit dan pada akhirnya virus akan hilang dengan sendirinya. Kekebalan tersebut bisa berasal dari vaksinasi atau orang yang menderita penyakit tersebut.
Para ahli memperkirakan untuk menghentikan penyebaran virus corona dibutuhkan sebanyak 40-70 persen dari populasi perlu kebal. Sementara herd immunity juga bisa dihentikan dengam vaksinasi, namun proses pengembangan vaksin membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.
Alhasil, penerapan herd immunity di beberapa negara adidaya seperti Britania Raya ( Inggris ) dan Belanda telah terbukti gagal. Pemerintah kedua negara membiarkan tempat publik tetap dibuka untuk umum. Namun kebijakan itu dibatalkan oleh Inggris (16/3) , dipicu oleh hasil analisis ahli imunologi ICL bahwa 30% pasien positif corona di Italia memerlukan perawatan intensif dan hal tersebut dapat mengguncang sistem kesehatan disana. Sedangkan pembatalan oleh pemerintah Belanda dikarenakan pembludakan jumlah pasien positif corona. Hingga saat ini, per 20 April tercatat 32.655 kasus terkonfimasi , dan 3.684 meninggal dunia, sedangkan di Britania Raya terdapat 120.067 kasus terkonfirmasi dan 16.060 dinyatakan meninggal.
Masihkah Menjadi Pengikut Sistem Kapitalis?
Diterapkannya kebijakan herd immunity pada negara sekelas Britania Raya dan Belanda dengan pertimbangan kegoncangan ekonomi akibat Covid-19 lebih menyengsarakan ketimbang pandemi itu sendiri, dengan kesadaran yang utuh bahwa akan merelakan nyawa rakyatnya dengan dalih demi terbentunya sistem imun secara alamiah, tentu menjadi bukti yang nyata bahwa para pengemban ideologi kapitalisme lebih menganggap materi lebih berharga dari sekedar nyawa manusia.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam Islam sangat memuliakan nyawa seseorang , terutama nyawa kaum muslim, Allah swt berfirman, " Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja , maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah Murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya" (QS. An-Nisa' [4] : 39).
Oleh karenanya di dalam Islam pun telah dijelaskan bagaimana mekanisme penanganan wabah , seperti pada masa khilafah yang berhasil menyelesaikan wabah Amwas pada wilayah Syam (639 M) , wabah Black Death di Granada (Abad 14) , dan wabah smallpox (Abad 196 M) pada masa pemerintahan Khilafah Utsmania. Ketiga wabah tersebut termasuk dalam wabah yang paling mematikan namun berhasil diselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat dengan cara:
- Dilakukan lockdown di wilayah wabah , sehingga perekonomian pada wilayah yang tidak terjangkiti wabah masih bisa berjalan dan kebutuhan masyarakat di area lockdown akan ditanggung sepenuhnya oleh Negara karena menjadi kewajiban periayah umat.
- Mencari mekanisme penyakit dan pencegahan secara cepat dan tepat
- Pengembangan dan produksi vaksinasi secara cepat dan tepat tanpa dikersialisasi karena kesehatan adalah salah satu hak rakyat.
Semua ini bisa dilakukan dengan sistem ekonomi dan perpolitikan stabil serta mandiri seperti pemerintah dengan kepemimpinan Islam.*
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
