Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.851 views

Mengurai Benang Kusut Korupsi

 

Oleh:

Aishaa Rahma

Founder Sekolah Bunda Sholihah

 

INDONESIA benar-benar dihantam persoalan di segala lini. Belum reda kasus covid-19, sudah disusul dengan wabah DBD yang mulai memakan korban jiwa. Dalam hal ini, pemerintah dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan penanganan cepat. Belum lagi perburuan kasus korupsi yang melibatkan para elite politik, turut menambah keruh keterpurukan bangsa ini. 

Melansir dari Antara news.com. Kejaksaan Agung memasang plang penyitaan di 87 lahan yang diduga merupakan aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk. Aset akan disita sebagai barang bukti. Selain aset tanah, Kejagung juga menyita tiga kendaraan yaitu satu Toyota Vellfire, satu Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Lexus. Penyidik Korps Adhyaksa juga menyita pengembalian uang jasa manajer investasi yang mencapai Rp53,54 miliar. 

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap enam orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (PT. AJS). Diantaranya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya mencapai sebesar Rp16,81 triliun. Namun total aset yang telah disita Kejagung dari para tersangka baru Rp13,1 triliun. Penyidik terus mengejar aset ‎para tersangka hingga ke luar negeri. (14/3). 

Nampaknya, Korupsi semakin menggurita hampir di semua pilar baik legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Bahkan, di berbagai periode pemerintahan, hampir semua pemimpin lembaga tinggi negara terjerat kasus korupsi. Tercatat dalam periode 2014-2019, sejumlah 23 anggota DPR pusat turut terseret kasus korupsi. Adapun ICW mencatat KPK telah menangani 62 kasus dengan 155 tersangka pada 2019 lalu. (Kompas.com 18/2/2020). 

Lantas bagaimana mengurai benang kusut kasus rasuah yang tidak ada habisnya ini? Mampukah kepemimpinan presiden Jokowi memberantas para bandit negeri dan menegakkan hukum yang tengah hilang wibawanya akibat oknum yang licin untuk diadili? Semoga saja tidak menghilang seperti kasus mega korupsi lainnya yang senyap tanpa bekas.

 

Hukum Masih Belum Menjadi Panglima

Penegakan hukum (law enforcement) yang seharusnya menjadi program utama dan prioritas di  negeri ini masih jauh dari harapan.  Tujuan hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan di negeri ini belum bisa diwujudkan secara optimal, namun hanya samar-samar saja. Terbukti dari banyaknya aparat hukum serta wakil rakyat yang terlibat suap dan korupsi. Dari dulu hingga sekarang persoalan ini tak kunjung berhenti. 

Setidaknya ada lima faktor yang sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum. Yakni, 1) hukum, 2) penegak hukum, 3) kesadaran hukum, 4) budaya hukum dan 5) fasilitas hukum. Kelima komponen tersebut merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum. Akan tetapi, komponen yang paling utama untuk terciptanya penegakan hukum tersebut tentu berada di tangan para penegak hukum itu sendiri. 

Sejak reformasi bergulir, begitu banyak sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, para penegak hukum sibuk berwacana dengan gagasan-gagasan  tampilnya hukum sebagai panglima di negeri ini. 

Pernyataan penegak hukum sering muncul antara lain menginginkan hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu. Namun, ketika penguasa, pejabat atau elite politik negeri ini yang tersangkut kasus hukum, penegak hukum begitu gamang ditambah proses pemeriksaannya amat lama dan melelahkan. Bahkan, banyak vonis yang dijatuhkan dengan bebas seperti kasus Gayus Tambunan beberapa waktu lalu. 

Hal ini berbeda bila yang tersenggol kasus hukum hanya rakyat biasa. Kewibawaan hukum tampak tegas dan galak tanpa melewati proses yang panjang. Padahal, pasal 2 KUHP mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan hukum pidana di dalam wilayah Indonesia. Dengan memperhatikan pasal tersebut, seharusnya jelas bahwa hukum berlaku juga bagi penguasa, pejabat maupun elite politik negeri ini. 

Kembali pada persoalan hukum sebagai panglima. Jika berbicara hukum sebagai panglima tentu saja perwujudan keadilan menjadi barometernya. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara berdasarkan atas hukum (rech state), bukan pada kekuasaan (mach state). Maka sudah semestinya dimulai dari penegak hukum sendiri. 

Oleh karenanya, agar hukum menjadi panglima tertinggi tanpa terpengaruh oleh kekuatan manapun, maka diperlukan institusi yang spesifik bertugas menjadikan hukum sebagai panglima.

 

Sistem Demokrasi Lemah Mengatasi Korupsi

Korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Sebab, sistem politik demokrasilah yang menciptakan habitat politik menjadi lahan subur korupsi. Hal ini wajar, sebab untuk terjun sebagai politisi memerlukan modal yang besar bagi diri sendiri maupun  dibiayai oleh cukong-cukong politik. Sehingga amat jarang yang betul-betul terjun untuk mengayomi rakyatnya, yang terjadi ketika berkuasa malah berlomba untuk mengembalikan uang modal politik tersebut. Sebab gaji dan tunjangan jauh dari cukup, otomatis sebagai balas budi pada cukong yang mendanainya, jalan termudah melalui celah korupsi. Hal inilah akar yang sulit untuk diakhiri.

Akan berbeda jika menggunakan sistem aturan Islam. Yang mana, sebagai panglima tertinggi hukumnya ada pada syariah. Sebab, sesungguhnya di dalam Al Qur'an telah menegaskan bahwa hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT. Bukan ditangan sekelompok manusia, meskipun mengatasnamakan rakyat. 

Firman Allah SWT:

Keputusan membuat hukum itu hanyalah milik Allah. (QS Yusuf 12: ayat 40). 

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang dapat memutus mata rantai korupsi ini selain kembali menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah sistem kepemimpinan Islam, dengan totalitas sebagai bukti keimanan dan wujud ketaqwaan umat Islam yang mendatangkan kebaikan. Kepada umat manusia. 

Maka, sudah saatnya menggeser pemikiran agar tidak terpaku pada aturan buatan manusia. Negeri ini digdaya bila dikelola dengan sistem yang mampu menjaga serta menjauhkan dari tindak praktik korupsi. Yakni, aturan yang memiliki sangsi tegas terhadap para pelanggar, dan memberi efek jera. Hal tersebut sangat mungkin diwujudkan apabila syariah sebagai hukum tertinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Wallahu a'lam.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
Ketika Antrean ke Masjid Tak Sepanjang Antrean BTS Meal

Ketika Antrean ke Masjid Tak Sepanjang Antrean BTS Meal

Senin, 21 Jun 2021 08:53

Mewaspadai 6 Penyebab Hancurnya Pernikahan

Mewaspadai 6 Penyebab Hancurnya Pernikahan

Senin, 21 Jun 2021 02:56

Pemerintah Jerman Akan Larang Bendera Hamas

Pemerintah Jerman Akan Larang Bendera Hamas

Ahad, 20 Jun 2021 22:05

Presiden Afghanistan Ganti Menteri Pertahanan Di Tengah Kemajuan Taliban

Presiden Afghanistan Ganti Menteri Pertahanan Di Tengah Kemajuan Taliban

Ahad, 20 Jun 2021 20:40

Kasus Covid Meningkat, Kepala Daerah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Kasus Covid Meningkat, Kepala Daerah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Ahad, 20 Jun 2021 19:53

Pertahanan Udara Saudi Hancurkan 10 Drone Bersenjata Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

Pertahanan Udara Saudi Hancurkan 10 Drone Bersenjata Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

Ahad, 20 Jun 2021 11:21

Siaga Satu Covid, PP PERSISTRI Imbau Perketat Prokes dan Perkuat

Siaga Satu Covid, PP PERSISTRI Imbau Perketat Prokes dan Perkuat

Ahad, 20 Jun 2021 09:15

Miris, Menolong Pengungsi Dihukum Lima Tahun Penjara

Miris, Menolong Pengungsi Dihukum Lima Tahun Penjara

Ahad, 20 Jun 2021 09:13

20 Pabrik Hancur, 5000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Agresi Terbaru Israel Di Gaza

20 Pabrik Hancur, 5000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Agresi Terbaru Israel Di Gaza

Sabtu, 19 Jun 2021 20:15

Joe Biden Akan Kurangi Secara Drastis Sistem Persenjataan Dan Pasukan AS Di Timur Tengah

Joe Biden Akan Kurangi Secara Drastis Sistem Persenjataan Dan Pasukan AS Di Timur Tengah

Sabtu, 19 Jun 2021 19:45

2 Tahanan Penjara Guantanamo Asal Yaman Menangkan Pembebasan

2 Tahanan Penjara Guantanamo Asal Yaman Menangkan Pembebasan

Sabtu, 19 Jun 2021 19:15

Ormas Tak Perlu Lakukan Konvensi Capres

Ormas Tak Perlu Lakukan Konvensi Capres

Sabtu, 19 Jun 2021 10:53

IHW Ajak Pelaku Usaha Konversi Masa Berlaku Sertifikat Halal Jadi Empat Tahun

IHW Ajak Pelaku Usaha Konversi Masa Berlaku Sertifikat Halal Jadi Empat Tahun

Sabtu, 19 Jun 2021 10:47

Israel Perdana Menteri Baru, Penjajahan terhadap Palestina Semakin Ekstrim

Israel Perdana Menteri Baru, Penjajahan terhadap Palestina Semakin Ekstrim

Sabtu, 19 Jun 2021 09:49

Yunani Jatuhi Hukuman 15 Bulan Penjara Pejabat Muslim Minoritas Turki Di Trakia Barat

Yunani Jatuhi Hukuman 15 Bulan Penjara Pejabat Muslim Minoritas Turki Di Trakia Barat

Jum'at, 18 Jun 2021 20:35

Sembako Dipajaki, Emak pun Harus Berani Menolak!

Sembako Dipajaki, Emak pun Harus Berani Menolak!

Jum'at, 18 Jun 2021 20:22

Netanyahu Secara Ilegal Hancurkan Dokumen Sebelum Naftali Bennet Bertugas Sebagai PM

Netanyahu Secara Ilegal Hancurkan Dokumen Sebelum Naftali Bennet Bertugas Sebagai PM

Jum'at, 18 Jun 2021 19:30

35 Legislator Prancis Protes Pencalonan Pejabat Senior UEA Sebagai Presiden Interpol

35 Legislator Prancis Protes Pencalonan Pejabat Senior UEA Sebagai Presiden Interpol

Jum'at, 18 Jun 2021 18:44

Legislator PKS Minta Sanksi Tegas Oknum Lurah dan Kades yang Terbukti Selewangkan Bansos

Legislator PKS Minta Sanksi Tegas Oknum Lurah dan Kades yang Terbukti Selewangkan Bansos

Jum'at, 18 Jun 2021 11:51

Baitul Wakaf Gagas Wakaf Laboratorium Halal

Baitul Wakaf Gagas Wakaf Laboratorium Halal

Jum'at, 18 Jun 2021 11:26


MUI

Must Read!
X