Ahad, 6 Jumadil Awwal 1446 H / 6 Oktober 2019 08:35 wib
6.739 views
Yusril Makin Terpojok
Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)
Berpindah kubunya Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi yang awal dikecamnya itu justru tidak menguntungkannya secara politis, khususnya politik keumatan.
Meski awalnya hanya untuk memenuhi amanat profesionalnya sebagai lawyer, akan tetapi dengan jabatan sebagai Ketua Umum PBB maka konsistensi gerbong dan prinsip perjuangannya menjadi sangat berpengaruh.
Kegagalan awal "membebaskan" Ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah pukulan. Harapan berada di kubu Jokowi agar partai PBB melewati parliamentery treshold juga tidak berhasil.
Tampil sebagai ketua tim hukum 01 di persidangan MK mengecewakan umat karena dinilai melegitimasi kecurangan. Kemenangan di MK sangat mencolok menggambarkan Jokowi menang bersih. Semua argumen 02 ditolak.
Pada tanggal 17 September 2019 Wali Amanah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai ormas pendiri PBB menyatakan bahwa PBB dibawah kepemimpinan Yusril bukan lagi sebagai penerus dari perjuangan MASYUMI. Keputusan ini tentu setelah melihat kiprah Ketum yang tidak berada di poros pengkritis terhadap Pemerintahan Jokowi.
Pada tanggal 30 September 2019 Syarikat Alumni ITB yang mendukung dan mengalokasikan alumni kepada PBB dengan semangat awal untuk perubahan, menyatakan keluar dari PBB dan menyerukan anggotanya untuk keluar pula karena partai telah dinilai bergeser dari misi awal. Ini pun tentu sehubungan dengan kiprah Yusril selama ini yang berada dan membela kubu Jokowi.
Yusril Ihza Mahendra sejak awal diharapkan berada di poros kepemimpinan umat, potensi dan kapasitasnya memadai. Namun dengan kekecewaan pada Prabowo yang berimbas pada pembelaan "all out" Jokowi justru telah menimbulkan kekecewaan di kalangan umat. Ujungnya ya itulah seperti sikap Wali Amanah DDII dan SA ITB di atas.
Memang disadari kini dilematisnya Yusril dengan pilihan kembali atau lanjut terlibat dalam di Pemerintahan Jokowi. Jadikah Menteri atau tidak. Kalau soal profesi tentu tidak dipermasalahkan itu hak dan pilihan, akan tetapi dalam konteks representasi dan posisi ketokohan tentu menjadi masalah.
Sudah kadung Pemerintahan Jokowi dicitrakan sebagai rezim yang tidak memihak kepada umat. Yusril tentu makin terpojok.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
