Pesan itu harus dimaknai sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemilu. Ibarat peribahasa, tak ada asap kalau tak ada api. Tak muncul pesan itu, kalau tidak ada bukti kesalahan input data.
Mungkin situasi menjadi terasa lebih gaduh karena 'teriakan-teriakan' kepada KPU agar memperbaiki data yang salah. Tapi sebenarnya itu lebih baik ketimbang masyarakat mendiamkannya.
Pembiaran terhadap kesalahan input data justeru akan menurunkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Di sisi lain, ini akan memicu resistensi publik terhadap hasil pemilu.
Kesalahan input data itu manusiawi. Kesalahan entri data itu pun bisa terjadi pada suara 01 maupun 02. Yang terpenting ketika publik memberi alarm terhadap kesalahan itu, KPU langsung memperbaiki sesuai data yang sebenarnya.
Prinsipnya lebih baik salah input langsung diperbaiki ketimbang terus membiarkannya sehingga berdampak buruk terhadap penilaian kualitas pemilu.
Tak perlu ada yang dicemaskan dengan keriuhan pasca pemilu. Keriuhan-keriuhan itu merupakan konsekuensi dari era keterbukaan informasi.
Media-media sosial yang bisa diakses siapapun menjadi katalis dari semakin terbukanya informasi tersebut. Rekaman video dari Aceh hingga Papua bisa beredar cepat dalam hitungan menit.
Perolehan suara di masing-masing TPS bisa diketahui persis setelah penghitungan selesai. Tak perlu kurir yang harus berminggu-minggu mengirimkan hasil pemilu, cukup teknologi internet yang membuat kita dengan mudah mengetahui semuanya.
Dengan kondisi tersebut, tak ada pilihan lain bagi para petugas penyelenggara pemilu. Bekerjalah secara profesional. Masyarakat dengan berbagai perangkat yang dimilikinya akan ikut mengawasi. Salah satunya emak-emak yang paling jeli urusan hitung-menghitung.
Ingatlah selalu karakter Emak-emak. Uang kembalian kurang 100 perak aja ditanyain, apalagi data suara yang berkurang, pasti bakal teriak terus. Ayo teriak lagi, Maaak...!**
