Senin, 13 Jumadil Awwal 1446 H / 8 April 2019 09:36 wib
3.753 views
Penggantian Istilah Kafir, Mendangkalkan Akidah Islam
Oleh:
Winda Harwindani*
DALAM sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, akhir Februari lalu, NU melontarkan gagasan agar non-Muslim, tidak lagi disebut kafir. Menurut mereka para kiai berpandangan bahwa penyebutan kafir dapat menyakiti para non Muslim di Indonesia, karena dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. Oleh karena itu, para kiai menghormati untuk tidak menggunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain.
Gagasan tersebut mendapat dukungan yang nyata dari rezim penguasa. Melalui Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, menyatakan geram terhadap perilaku sebagian kelompok yang gemar mengkafirkan kelompok lainnya hanya karena berbeda keyakinan. Menurutnya, hal tersebut tidak pantas diributkan karena Indonesia bukanlah negara agama. Persatuan Gereja Indonesia (PGI), pun menyambut positif dan beranggapan, penggunaan istilah kafir terhadap seseorang dapat menimbulkan diskriminatif dan stigmatisasi. Dukungan juga datang dari kalangan liberal seperti Said Agil Siradj, Ulil Absor Abdala serta pihak lainnya yang mempunyai andil besar dari lahirnya keputusan tersebut.
Namun kecaman pun tersebut terus bermunculan, bahkan dari tubuh NU sendiri, Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Zein Umar bin Smith, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Mustasyar PBNU karena beliau menilai ada hal-hal yang dilakukan kepengurusan PBNU yang pada saat ini sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi umat Islam. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang disebut dengan NU garis lurus, mereka dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya.
Padahal, istilah Muslim dan kafir sudah sejak awal digunakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya untuk membedakan kaum yang beriman dan yang ingkar. Seperti firman Allah SWT dalam Qur’an surah An-Nisaa ayat 136 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”
Selama berabad-abad, penggunaan kata kafir untuk orang di luar Islam tidak pernah menimbulkan masalah baik di kalangan kaum Muslimin sendiri ataupun di kalangan non Muslim. Begitu pun para ulama sejak dahulu sudah terbiasa menggunakan istilah kafir dalam kitab-kitabnya untuk menyebut non-Muslim, apalagi ini terkait erat dengan persoalan fikih dengan segala implikasi hukumnya.
Maka, dalam negara khilafah ada istilah kafir harbi, kafir dzimmi, kafir musta’man. Kafir dzimmi misalnya, mereka adalah warga negara non Muslim dalam Daulah Islam yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan agamanya untuk masuk Islam. Dalilnya ada dalam surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman. “Siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani, dia tidak boleh dipaksa meninggalkan agamanya, dan wajib atas dia untuk membayar zijyah” (HR. Abu Ubaid).
Begitu pun dalam masalah jaminan keamanan. Sepanjang sejarah Islam, orang-orang kafir menikmat rasa aman yang luar biasa. Bahkan hal ini terjadi hingga era kemunduran khilafah saat keagungan perlakuan khilafah terhadap orang-orang kafir tetap mengagumkan. Kita dapat lihat dari di dokumen-dokumen yang masih tersimpan rapi di museum Turki yang terkenal ‘Aya Sofia’. Di sana dipamerkan surat-surat khalifah dalam memberikan jamianan perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun pada orang asing pencari suaka tanpa memandang agama.
Oleh karena itu, melarang penggunaan kata kafir untuk non-Muslim karena mengandung kekerasan teologis tentu tidak relevan dan tidak mendasar. Kalaupun saat ini banyak terjadi kekerasan baik kekerasan teologis, fisik maupun kekerasan psikis hal tersebut sebetulnya lebih banyak dirasakan justru oleh kaum Muslim. Umat Islam tarus dipojokkan dengan label teroris radikal, intoleran dan lain sebagainya hanya karena menolak dipimpin oleh pemimpin kafir. Atau pun karena ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah atau juga karena anti terhadap neoliberialisme dan juga ketika para Muslimah menggunakan pakaian syar’i dan cadar. Dalam konteks global, kaum Muslim diperlakukan semena-mena oleh orang-orang kafir seperti yang terjadi di Uighur, Palestina, Kashmir dan lainnya.
Saat ini musuh-musuh Islam berusaha terus mencari argumentasi agama untuk membenarkan sistem sekuler yang berasal dari Barat. Tujuan mereka mengganti istilah kafir tidak lain untuk mendangkalkan akidah Islam dan menyuburkan konsep kufur. Selain itu mereka mencari celah untuk memberi legitimasi agama kepada kepemimpinan orang kafir di dalam politik dalam negeri untuk masa yang akan datang. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa gagalnya Ahok menjadi DKI-1 setelah masifnya seruan “Haram pemimpin kafir” mereka tidak ingin istilah kafir dipakai lagi dalam konteks politik Indonesia, sehingga dapat melenggangkan orang kafir untuk berkuasa di setiap level.
Maka, akhirnya dimunculkan istilah muwathinun yang sebenarnya tidak dikenal dalam khasanah fikih Islam, justru istilah ini muncul dari Barat yang berideologi sekuler. Kaum Muslimin tidak pernah mengenalnya kecuali menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, ketika khilafah saat ini tidak ada, bukan berarti istilah kafir harbi, dzimmi ataupun musta’man tidak dipakai lagi. Istilah-istilah tersebut mirip dengan sebagian hukum Islam yang tidak diterapkan saat ini seperti hukum potong tangan bagi pencuri yang jelas ada dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 38. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah memperjuangkan kembalinya Khilafah sebagai kewajiban syari’ah sehingga istilah tersebut dapat diamalkan lagi.* Ibu rumah tangga tinggal di Depok, Jawa Barat
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
