Ahad, 6 Jumadil Awwal 1446 H / 21 Mei 2017 07:52 wib
6.588 views
Wajah Desa Kapan Berubah?
Desaku yang kucinta, pujaan hatiku
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku
Tak mudah kulupakan, Tak mudah bercerai
Selalu ku rindukan, desaku yang permai
Desaku yang kucinta, pujaan hatiku
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku
Tak mudah kulupakan, Tak mudah bercerai
Selalu ku rindukan, desaku yang permai
Lagu Desaku karya L Manik dia tas sangat manis dan sentimentil. Apalagi bagi orang-orang yang hidup merantau, jauh dari desa kampung halamannya. Kembali ke Desa adalah suatu yang sangat dirindukan. Bahkan menabung bertahun-tahun agar bisa pulang.
Desa memang tempat yang penuh kenangan. Lingkungan terkecil suatu wilayah, temoat setiap orang menghabiskan masa kecil. Wajah desa yang terbayang biasanya penuh dengan persawahan hijau, sungai jernih meliuk-liuk, pepohonan rimbun, masyarakat yang ramah dan sederhana dan udara yang segar. Saking indahnya pemandangan seperti itu, di kota banyak dibangun tempat-tempat makan yang sengaja dirancang bernuansa desa. Pasti mihil makan disana, hanya untuk menikmati sesaat suasana desa.
Itu gambaran indah tentang Desa. Apakah kini masih seperti itukah wajah desa kita?
Wajah Desa Kini
Saya jadi ingin menyampaikan cerita dulu mengenai desa saya. Saya tinggal di Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang. Sejak usia 5 tahun, saya sudah diajak hijrah oleh ayah ibu dari bandung ke desa ini. Menghabiskan masa kecil,remaja, hingga dewasa di desa ini. Setelah menikah dan punya anak masih tinggal disini, walau beda kampung dengan orang tua.
Kurang lebih 20 tahun saya hidup di desa ini, merasakan betul perubahan wajah desa. 20 tahun lalu, Desaku ini masih rimbun dengan pohon. Sungai Cikeruh meski namanya cikeruh (keruh=kotor), tapi dulu sungai ini jernih sekali. Saya pun sering bermain dan berenang. Sawah-sawah masih banyak terbentang luas. Namun, kini wajah Desa Cikeruh berubah drastis. Bagi yang sudah lama meninggalkan desa ini, pasti pangling. Desa Cikeruh kini berwajah kota. Dikelilingi oleh 4 Perguruan Tinggi, Maal-maal yang besar, Rumah makan, serta 4 apartemen yang tinggi menjulang.
Namun, wajah kota itu hanya diluarnya saja, di dalamnya masihlah desa dengan segudang masalah. Pengelolaan sampah yang masih buruk, banjir dari sungai Cikeruh, akses jalan, dll. Disamping itu, di desa kami tercimprat masalah sosial. Pergaulan bebas, LGBT dan gaya hidup konsumtif menjadi wajah baru desa kami.
Mungkin permasalahan di Desa saya ini mewakili kondisi desa-desa lain di Indonesia. Karena faktanya Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014, terdapat 20.168 desa tertinggal. Angka ini merupakan 27,22 persen dari jumlah total desa yang ada di Indonesia, yang mencapai 74.093 desa. Adapun sebaran desa tertinggal terbanyak di Pulau Papua, dengan jumlah mencapai 6.139 desa.Lima dimensi yang dilihat dari perkembangan sebuah desa yakni dimensi pelayanan dasar, dimensi infrastruktur dasar, dimensi transportasi, dimensi pelayanan publik, serta dimensi penyelenggaraan pemerintah.
Untuk mengurangi desa tertingal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN akan langsing ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat berencana untuk mendistribusikan dana desa untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 8,35 triliun. Dana desa sendiri merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa-desa di Indonesia. Untuk tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 20,7 triliun yang dibagikan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan April 2015, Agustus 2015, dan Oktober 2015. Setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 270 juta.
Dana desa yang super sekali itu membuat mata berbinar-binar. Namun, nyatanya belum saya dengar kabarnya. Apalagi hasilnya. Biasanya kendalanya soal birokrasi, penyesuaian dengan peraturan daerah dan minimnya kualitas aparat.Selin itu dana itu rawan disalahgunakan oleh pihak kabupaten untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menaungi pembangunan desa itu sendiri.Ini menjadi PR besar untuk benar-benar mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.
Mewujudkan kesejahteraan sampai ke tingkat desa bahkan individu bukan hal yang tidak mungkin. Tapi, mengingat sistem ekonomi saat ini adalah sistem neoliberalisme dan neokapitalisme, nampaknya mimpi itu sulit terwujud. Karena pertumbuhan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini bisa dilihat dari angka Indrks Gini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara nasional (gini rasio) pada Maret 2016 sebesar 0,397.Gini Ratio selama ini menjadi indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah. Indeks gini rasio diukur dari 0-1; makin mendekati 1 berarti kesenjangan makin tinggi.
Penguasaan sektor-sektor penting seperti pangan, air minum, energi, kesehatan, perbankan, keuangan dan sektor strategis lainnya kini banyak dikuasai oleh pihak swasta bahkan. Tanah-tanah di desa kini banyak yang udah dijual kepada orang-orang kota yang kaya. Nasib penduduk desa kini menjadi buruh di tanah kelahirannya sendiri.
Make Over dengan Islam
Diperlukan sistem aturan yang baru, yang menjamin pemerataan kesejahteraan hingga ke desa-desa. Sistem yang berkesinambungan antara perbaikan sistem ekonomi, sistem hukum serta sistem sosial. Itulah sistem Islam Rahmatan lil'alamin. Terwujud ketika syariah islam digunakan sebagai sistem aturan dibawah Khilafah.
Di bidang ekonomi, Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam seperti tambang, migas, hutan, dll kepada seluruh rakyat. Pasalnya, semua kekayaan itu secara syar’i memang milik rakyat. Semua itu harus dikelola oleh negara yang seluruh hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat; untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan publik. Harta milik umum dan berbagai sumber pemasukan negara lainnya lebih dari cukup untuk mendanai pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Sangat mungkin dihasilkan surplus seperti pada masa Harun ar-Rasyid. Pada masa itu negara surplus sebesar 900 juta dinar emas.
Syariah dan Khilafah dengan sistem ekonomi Islam akan sanggup mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Kekayaan tidak akan dinikmati oleh segelintir orang kaya saja. Kesejahteraan dan kemakmuran akan dirasakan oleh seluruh rakyat, Muslim dan non-Muslim. Di Kota maupun Desa. Dalam sejarah penerapan syariah di bawah Khilafah, hal itu benar-benar terwujud. Fakta ini telah diakui termasuk oleh para sejarahwan Barat (Lihat: Bloom and Blair Islam – A Thousand Years of Faith and Power, hlm. 97-98).
Dengan itu semua, tak perlu lagi orang desa berbondong-bondong pergi menyesaki kota. Orang desa akan bisa membangun desanya. Memakw over desa dengan wajah aslinya, sehingga desa senantiasa menjadi tempat yang dirindukan, desaku yang permai. [syahid/voa-islam.com]
Kiriman Idea Suciati, pemerhati masalah sosial, alumnus PPs Jurusan administrasi Publik, Universitas Padjadjaran.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
