APEC Ajang Lelang Indonesia ke Asing

Oleh: Febrina. C.Rosidha (Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta/Aktivis MHTI)

Kehadiran presiden Jokowi ke KTT APEC di Beijing bukanlah dalam agenda untuk kepentingan rakyat. Lebih tepatnya untuk menghadiri acara lelang di depan para pemodal Asing.

Sekilas bagi masyarakat awam yang tidak jeli memahami, presentasi presiden Jokowi dihadapan para investor Asing disederhanakan seperti memperkenalkan Indonesia ke dunia.

Padah lebih dari pada itu, Jokowi telah menyerahkan “pembuluh nadi Indonesia”. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyatakan dengan membuka peluang sebesar-besarnya terhadap asing Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darahnya kepada asing.

"Sama saja Anda memberikan pembuluh darah kepada orang lain yang kapan saja bisa diambil," katanya (www.republika.co.id).

Lebih lanjut Noorsy mengkritik rencana Jokowi yang akan membangun tol laut menggunakan bantuan dana dari Asing, menurutnya hal itu akan mempermudahkan pihak asing mengambil kekayaan Indonesia di laut.

"Ini sama saja mempermudah mereka berdagang di sini," katanya.(www.republika.co.id)

Kemudahan para pemodal asing berinvestasi di Indonesia adalah dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam arus pasar bebas dunia. Padahal jelas dengan adanya pasar bebas justru membuat Indonesia tidak mandiri.

Atas nama investasi, Asing mudah menjajah perekonomian Indonesia. Semua dapat melihat dampaknya, mulai dari pengerukan SDA di Indonesia oleh Asing.

SDA milik rakyat justru Asing yang menikmati. Dan pemerintah mencoba melepas diri dari pengurusan terhadap kepentingan rakyatnya. Pemerintah lebih senang melayani pemodal Asing.

Dampak lainnya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan besar Asing yang ada di Indonesia kian mempersempit gerak pengusaha kecil. Tentu Asing sebagai pemiliki modal besar lebih menguasai Indonesia dibandingkan rakyanya sendiri.

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum bahwa tujuan utama dari liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara-negara bekembang diseluruh dunia dapat membuka pasar terhadap barang dan investasi negara maju yang memiliki superioritas atas negara berkembang.

Akibatnya negara berkembang akan terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju. Di sisi lain kebijakan tersebut membuat negara berkembang semakin sulit dalam membangun pondasi ekonomi yang tangguh sebab mereka terus bergantung kepada negara-negara industri.

Sudah saatnya masyarakat cerdas dan membuka mata serta bersikap tegas terhadap pemerintah untuk berlepas diri dari cengkeraman negara kapitalis. Sudah banyak kerugian yang harus ditanggung rakyat.

Karena sejatinya ideologi Kapitalis yang diterapkan di Indonesia dan memihak kepada Asing adalah alat penjajahan. Sudah saatnya pemerintah menjadi pelayan umat. Sebagaimana Islam memiliki konsep untuk menjamin itu.

Bahwa kepemilikan umum dan negara harus berada ditangan pemerintah yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Bukan dengan ekonomi kapitalis tetapi dengan ekonomi Islam. [syahid/voa-islam.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Gurita Korupsi Bukti Keruntuhan Demokrasi?
• Pers Rilis: Muktamar Pemuda PUI KE-3 di Palembang
• RISKA Selenggarakan 'Indonesia Muslim Youth Forum (IMYF) 2014'
• Kriminalisasi Dai, Organisasi Kemasyarkaan Konsolidasi Aksi Tolak Kriminalisasi
• Kontroversi Pernikahan Dini
• Rezim Sipil yang Bertingkah Ababil
• Ikutilah Gerakan 1 Desember Lengserkan Ahok dan Tolak Kenaikan Harga BBM
• Amran Nasution : Jokowi, Oh, Jokowi... Baru Pertama Kali Terjadi, Anggota DPR Merangkap Jaksa Agung