Gurita Korupsi Bukti Keruntuhan Demokrasi?

Oleh: Kristanto Budianto (Lajnah Siyasiyah HTI Bangkalan)

Sahabat VOA-Islam...

Siapa sangka, Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin ditangkap tangan KPK. Bangkalan yang selama ini dikenal tenang karena dalam satu genggam kekuasaan, akhirnya bergejolak. Seolah membuka tabir dan genderang untuk membuka kebuntuan politik rakyat. Rakyat yang awal dihantui ketakutan oleh tangan besi penguasa. Sekarang mulai berani untuk mengritik dan bersuara lantang.

Luapan emosi rakyat diwakili KH Imam Bukhori Kholil. Rival politik sekaligus saudara dekat yang pernah bersaing dalam pilbup Bangkalan. KH Imam Bukhori melakukan selamatan dan doa bersama atas penangkapan Fuad Amin. Perpolitikan Bangkalan penuh dengan intrik dan manipulasi kekuasaan. Sama halnya yang pernah terjadi pada Dinasti Banten, Ratu Atut.

Masyarakat Madura terkenal taat kepada ulama’, namun ketaatan tidak dibangun kesadaran politik dan aqidah yang benar. Gambaran itu terwujud juga di Bangkalan. Tak ada yang berani mengutak-atik kekuasaan Fuad Amin. Ketika Fuad Amin menjadi Kepala Daerah selama dua periode, 2003-2013. Serta sebelumnya menjadi anggota DPR periode 1999–2004 dan Ketua DPRD 2014. Karena Fuad adalah keturunan langsung Bani Kholil, keluarga besar ulama legendaris Madura Syaikhona Kholil. Tercatat, dia adalah anak Amin Imron, cucu Syaikhona Kholil. Status itulah yang membuat nama Ra Fuad begitu dihormati oleh warga Bangkalan.

Gurita kekuasaan dinasti Fuad Amin dibangun sejak lama. Kemampuan Fuad menjalin jaringan penting di Bangkalan. Bak seorang Raja Kecil posisi penting pejabat diisi oleh orang dekat dan keluarga. Untuk mengokohkan hegemoni Fuad Amin menggunakan tiga jaringan: jaringan klebun (kepala desa), jaringan preman, dan birokrasi. Tak dipungkiri, ketika masyarakat mencoba melontarkan kritik mereka harus berhadapan dengan kekuatan kekerasan. Lebih baik diam, daripada mati di tangan penguasa. Itulah kiranya gambaran masyarakat di sana. Meski demikian, rival politik Fuad Amin pun tiada henti untuk memberikan perlawanan. Serangkaian peristiwa kecurangan Pilgub, Pilbup, Pileg, dan Pilpres mewarnai pemberitaan media massa. Tak jarang jatuh juga korban dan perusakan fasilitas umum.

Kebablasan Menuhankan Demokrasi

Bukan kali ini, Pejabat atau Kepala Daerah tertangkap KPK terkait korupsi, suap, dan lainnya. Sudah banyak dari mereka yang menghuni jeruji penjara. Awal tahun 2014, Ketua KPK, Abraham Samad pernah berujar jika ada korupsi kelas kakap di Jawa Timur. Koruptor belum tersentuh oleh hukum. Tak ayal, korupsi sudah menjadi tradisi. Bisa dipastikan pejabat yang ada sedikit atau banyak pernah bersentuhan dengan korupsi, suap, dan anak turunannya.

Operasi tangkap tangan di Bangkalan dapat dijadikan early warning (peringatan dini) bagi pejabat lain. Tak tanggung-tanggung, siapa pun latar belakang pejabat bisa saja terkena jaring korupsi. Hal ini karena sistem demokrasi membuka pintu lebar budaya korupsi. Sistem demokrasi yang dituhankan di negeri ini seolah menjadi obat menuju pemerintahan bersih. Padahal faktanya biaya mahal demokrasi dan kebobrokan pejabat menghiasi negeri ini. Rakyat yang selama ini berharap besar pada mereka, pupus sudah. Intinya, pejabat yang seharusnya menjadi abdi rakyat berubah menjadi priyayi yang minta dilayani.Ada tiga hal penting yang dapat dijadikan pelajaran dari penangkapan Ketua DPRD Bangkalan ataupun perilaku menyimpang pejabat lainnya:

Pertama, sistem demokrasi yang bertumpu pada pemisahan agama dan kehidupan serta ditopang oleh kebebasan menghasilkan kerusakan. Pejabat yang bobrok, tidak amanah, dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kuasa dan memperkaya diri. Tiadanya kesadaran politik pejabat akan tugasnya untuk mengurusi umat, mengabaikan akal sehat untuk duduk nikmat di kursi kekuasaan.

Kedua,demokrasi tidak memberikan kepuasan bagi rakyat karena yang menentukan kekuasaan adalah para kapitalis (pengusaha) dan kroninya. Buktinya kasus suap dan korupsi senantiasa dilakukan oleh kalangan pengusaha yang ingin usahanya lancar dan berorientasi keuntungan. Mereka meniadakan kepentingan rakyat, meskipun dalam janji kampanye ‘bekerja untuk rakyat’. Rakyat pun semakin sadar bahwa kepala daerah atau pejabat yang mereka pilih ternyata bekerja untuk pengusaha (kapitalis). Bahkan yang sering terjadi gabungan penguasa dan pengusaha. Lagi-lagi motif kepentingan adalah bisnis, ekonomi, dan memperkaya diri.

Ketiga, gila jabatan dan kekuasaan tampaknya tidak menyurutkan siapa pun yang ingin menjadi elit penguasa. Meski berbiaya mahal, uang tak jadi masalah. Biar tekor asal kesohor. Gurita kekuasaan bukan kali ini terjadi di Indonesia. Negeri lain yang menerapkan demokrasi pun tak lepas dari praktik kotor demi menguasai kepentingan rakyat. Bukankah rezim Soeharto menjadi bukti, Husni Mubarok di Mesir, Muamar Kadaffi di Libya, Gorge W Bush di Amerika Serikat.

Kondisi seperti ini hendaknya menyadarkan masyarakat bahwa kebablasan menuhankan ‘demokrasi’ sama dengan menuju kerusakan diri. Di dunia ini tak pernah ada negara yang benar-benar ‘demokratis’. Istilah ‘sistem demokrasi paling ideal’,’berkeadilan dan musyawarah’, ‘menjunjung kebebasan’, itu semua sekadar jargon. Ada juga anggapan bahwa sistem demokrasi sudah baik, tapi orangnya yang baik hanya kamuflase untuk menutupi kebobrokan demokrasi. Ungkapan itu menjadikan manusia terkungkung dalam satu pemikiran seolah tidak ada sistem lain yang lebih baik. Padahal Islam sebagai sistem hidup telah memberikan seperangkat aturan untuk kehidupan. Maka sudah saatnya masyarakat mencari solusi terbaik untuk menghasilkan sistem terbaik. Yang pada akhirnya sistem itu menghasilkan orang-orang terbaik.

Epilog Kesadaran

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”(al ankabut: 41)

Penguasa dan Kepala Daerah yang membangun pemerintahan dengan demokrasi seperti membangun rumah laba-laba. Satu persatu jatuh karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai pelindung. Bahkan untuk menutupi kebobrokan rezim mereka membangun kekuasaan dinasti. Serta ketika penguasa dan Kepala Daerah menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memiskinkan dan menjadikan kurang pada dunia. Sehingga menerjang aturan Islam dan menghalalkan segala cara. Pada akhirnya, kekuasaan dinasti demokrasi cepat atau lambat segera runtuh.

Korupsi, suap, nepotisme, kolusi, dan sikap culas lainnya merupakan sikap yang buruk. Maka untuk menghapus semua itu dibutuhkan aturan Islam. Dengan menanamkan aqidah Islamiyah yang dijadikan landasan mengurusi umat akan tercipta keberkahan. Sebaliknya, jika abai pada penerpan syariah yang terjadi fasad (kerusakan). Demokrasi yang merusak dan bobrok sudah saatnya dicampakkan dalam keranjang sampah peradaban manusia. Selanjutnya diganti dengan aturan syariah Islam yang berasal dari Allah Swt, Dzat Yang Menciptakan Manusia dan Mengatur Alam Semesta.

Penerapan syariah kaffah dalam kehidupan hanya terwujud dalam bingkai Khilafah. Khalifah sebagai kepala negara akan menerapakan hukum Allah dan menjaganya. Siapa pun pejabat atau penguasa, dari tingkat bawah hingga pusat akan menjadikan aqidah Islam sebagai landasan. Sehingga meminimalkan sikap-sikap culas dan abai terhadap urusan umat. Inilah esensi Khilafah sebagai solusi bagi problematika karut-marut politik saat ini. Sadarlah! [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Pers Rilis: Muktamar Pemuda PUI KE-3 di Palembang
• RISKA Selenggarakan 'Indonesia Muslim Youth Forum (IMYF) 2014'
• Kriminalisasi Dai, Organisasi Kemasyarkaan Konsolidasi Aksi Tolak Kriminalisasi
• Kontroversi Pernikahan Dini
• Rezim Sipil yang Bertingkah Ababil
• Ikutilah Gerakan 1 Desember Lengserkan Ahok dan Tolak Kenaikan Harga BBM
• Amran Nasution : Jokowi, Oh, Jokowi... Baru Pertama Kali Terjadi, Anggota DPR Merangkap Jaksa Agung
• Pemuda Indonesia Mengawal Nusantara: Sebuah Visi