Ahad, 19 Juni 2016 17:59 wib
Penunjukkan langsung calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menurut salah satu politisi Indonesia bisa jadi merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada adanya Wanjakti ataupun
more →
Ahad, 19 Juni 2016 14:59 wib
Pakar Hukum Tata Negara menyebut bahwa pencalonan Tito Karnavian yang diajukan sebagai Kapolri tidak dapat disebut sebagai hak prerogatif, melainkan hanya hak nominasi. Ini ditandai dengan
more →
Ahad, 19 Juni 2016 14:20 wib
Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Gerakan Anti Korupsi yang digelar pada 17 sampai 19 Juni 2016 di Hotel Sofyan, Jakarta.
more →
Ahad, 19 Juni 2016 11:59 wib
Mantan juru bicara Presiden Abdrruhman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi mempertanyakan pencalonan Tito Karnavian oleh Joko Widodo. Pasalnya, saat menjabat sebagai Kapolda Papua, Tito
more →
Ahad, 19 Juni 2016 09:59 wib
Pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri yang diajukan Presiden RI, Joko Widodo diminta agar memperhatikan hal-hal psikologis antar anggota Polri. Selain itu, hal yang dapat dikatakan penting ialah membangun komunikasi yang baik, mengingat Tito melangkahi anggota
more →
Ahad, 19 Juni 2016 05:59 wib
Anggota DPR RI, Nasir Djamil mengatakan bahwa Tito Karnavian adalah orang beruntung yang dipilih sebagai calon Kapolri. Karena Tito dalam hal "tradisi" mampu melewati para anggota Polri
more →
Sabtu, 18 Juni 2016 22:03 wib
Kasus Saeni nampaknya membetot perhatian banyak pihak. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrcham Ruki pun ikut bersuara terkait kasus Saeni ini.
more →
Sabtu, 18 Juni 2016 16:30 wib
Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa mengabaikan pencabutan perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini sudah jelas pada Pasal 145
more →
Sabtu, 18 Juni 2016 11:10 wib
Terkait kesimpangsiuran kabar Perda-Perda mana saja yang dibatalkan, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris mempertanyakan hal ini kepada Dirjen Otonomi Sumarsono.
more →
Sabtu, 18 Juni 2016 10:18 wib
Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mendapat kritik dari praktisi hukum. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Rozaq Asyhari, Pusat Advokasi Hak Azasi Manusia (PAHAM) Indonesia.
more →
