Sabtu, 16 Mei 2020 11:39 wib
Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, 13 April 2020 lalu.
more →
Sabtu, 16 Mei 2020 10:48 wib
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan lima perusahaan migas. Kelima perusahaan yang masih dirahasiakan namanya diduga melakukan kesepakatan untuk tidak menurunkan harga BBM non-subsidi meskipun harga minyak dunia anjlok.
more →
Sabtu, 16 Mei 2020 09:58 wib
Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah. Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
more →
Sabtu, 16 Mei 2020 06:48 wib
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki ambiguitas jika dikorelasikan antara judul dan substansi. Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh internal fraksi PKS di DPR, sebagian besar pasal-pasal yang termaktub dalam Omnibus Law, secara substansi, cenderung mencerminkan kemudahan berusaha bagi pemodal, bukan pada penciptaan lapangan kerja sebagaimana termaktub dalam judul RUU tersebut.
more →
Sabtu, 16 Mei 2020 05:40 wib
Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli 2020 harus didasarkan pada sebuah indikator kuat salah satunya kurva positif corona sudah turun secara drastis di semua daerah. Tanpa adanya indikator yang kuat sangat berisiko memulai kembali aktivitas sekolah mengingat intensifnya interaksi proses belajar mengajar di kelas.
more →
Sabtu, 16 Mei 2020 04:35 wib
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal. Padahal ketentuan pengurusan jaminan produk halal sudah diatur secara baik dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tinggal melaksanakan sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan.
more →
Jum'at, 15 Mei 2020 14:42 wib
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok. Untuk itu ia meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dicabut.
more →
Kamis, 14 Mei 2020 22:18 wib
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu meminta pemerintah segera menyetop relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bandara. Hal ini terkait dengan ramainya antrian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (14/05).
more →
Kamis, 14 Mei 2020 20:59 wib
Kebijakan Pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020 dan Kelasi III yang baru akan naik tahun 2021 mengangetkan banyak pihak. Pasalnya, pada Februari 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang mengatur soal kenaikan BPJS Kesehatan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan kenaikan ini juga mendapat sorotan karena ditetapkan saat pandemi Covid-19 yang cukup menggangu roda ekonomi warga termasuk kelas menengah yang diasumsikan sebagai peserta Kelas I dan II.
more →
Kamis, 14 Mei 2020 16:42 wib
Presiden Jokowo Widodo menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik wabah corona. Lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang ditandatangani Jokowi tentang Jaminan Kesehatan, keputusan kontroversial tersebut ditetapkan. beleid yang ditandatangani pada Selasa (5 Mei 2020) merupakan perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
more →