voa-islam.com

Sabtu, 28 Oktober 2017 08:30 wib

Densus 88 Tinggalkan Bendera "ISIS" di Rumah Terduga Teroris

Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror menggeledah rumah Hizbullah alias Hasby (18). Terduga teroirs yang ditangkap bersamaan dengen penangkapan sejumlah terduga teroris di Kendal, Jawa Tengah Selasa kemarin (24/101/2017). Namun pengeledahan di ruko nomor A8 dan A7 di Jalan Pramuka, Dukuh Pabrik RT 1 RW 1, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo itu penuh kejanggalan. more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 14:56 wib

Ismail Yusanto: : UU Ormas Lahirkan Rezim Represif

Politik transaksional yang saat ini berjalan, secara nyata telah mengabaikan rasionalitas, akal sehat, nurani bahkan juga mengabaikan keimanan atau keyakinan, semata demi kekuasaan. Demikian diungkapkan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menyikapi Pengesahan Perppu Nomer 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang. "Akibatnya, meski Perppu itu tidak rasional, bahkan sebagian pasalnya bisa mengancam dakwah Islam dan aktifisnya, tetap saja didukung,"katanya. more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 14:50 wib

Pengesahan UU Ormas, HTI: Wujud Politik Transaksional

Meski mendapat tekanan, protes dan penolakan dari banyak kalangan, melalui pemungutan suara yang diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Oktober kemaren, akhirnya DPR tetap mengesahkan Perppu Nomer 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pengesahan Perppu Ormas menjadi UU menunjukkan secara nyata berjalannya politik transaksional, menyingkirkan politik rasional. more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 14:00 wib

Azan Berkumandang Disetiap Sudut Ruang Balai Kota

Kini did balai kota selalu terdengar suara adzan disetiap surut ruang saat memasuki waktu solat wajib more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 08:50 wib

GP Ansor Protes Pembongkaran Masjid DPRD Surabaya

Demi memuluskan pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya sebuah masjid dibongkar. Hal ini mendapat protes dari sejumlah pihak, termasuk dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 16:14 wib

Pusdikham UHAMKA: Harapan Publik Ada di MK untuk Hadang UU Ormas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Perppu Ormas yang digagas pemerintahan Joko Widodo resmi menggantikan UU Nomor 17 tahun 2013. Keberhasilan koalisi pemerintahan Jokowi menggolkan UU tersebut berkat dukungan parpol-parpol koalisi. Hanya Gerindra, PKS dan PAN secara aklamasi menolak produk hukum yang digagas untuk membidik ormas, yang menurut tafsir rezim Jokowi, disebut anti Pancasila. Direktur Pusat Pendidikan Hak Asasi Manusia [Pusdikham] Uhamka, Maneger Nasution menilai harapan publik saat ini tertuju pada pilar Yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak undang-undnag anti-demokrasi tersebut, setelah terhempas di tangan legislatif dan DPR. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 16:05 wib

Komnas HAM: Ada 7 Alasan Menggugat UU Ormas

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menyatakan keprihatinannya atas lolosnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU). more →

Kamis, 26 Oktober 2017 15:11 wib

Yusril: HTI Belum Tamat, Masih Pingsan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, mulai menyidangkan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus pembubaran HTI tanggal 19 Juli 2017 yang lalu. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 14:23 wib

Perppu 2/2017 Sudah Resmi Jadi UU, Umat Islam Harus Terus Menolaknya

Tiar juga menilai bahwa terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU) menandakan sensivitas demokrasi di DPR RI lemah more →

Kamis, 26 Oktober 2017 10:35 wib

Perppu 2/2017 Sah Jadi UU, Bidgar Dakwah Persis: Sensivitas Demokrasi di DPR Lemah

Polarisasi DPR dalam masalah ini (Perppu menjadi UU-red) benar-benar menunjukkan DPR lebih mementingkan ego kelompok dan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat more →