Militer Burkina Faso Lancarkan Kudeta, Tangkap Presiden Dan Bubarkan Parlemen

OUGODOU, BURKINA FASO (voa-islam.com) - Sekelompok tentara di Burkina Faso mengatakan pada hari Senin (24/1/2022) bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Roch Christian Kabore, menangguhkan konstitusi, menutup perbatasan dan membubarkan parlemen.

Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah tentara menahan Kabore di kediamannya.

Seorang tentara membacakan pernyataan itu dengan lantang, yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, di televisi langsung. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa tentara telah mengepung gedung penyiar RTB yang dikelola negara dan berencana untuk menyiarkan pesan.

Seorang kapten, yang mengatakan dia mewakili Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan, mengatakan kelompok ini akan bekerja pada jadwal untuk mengadakan pemilihan baru yang "dapat diterima oleh semua orang."

Sebuah junta militer juga menjalankan negara tetangga Mali setelah sepasang kudeta pada akhir 2020.

Tentara memberontak

Negara Afrika Barat itu terjerumus ke dalam kekacauan setelah sekelompok tentara melancarkan pemberontakan di sebuah barak di ibu kota Ouagadougou pada Ahad. Mereka kemudian menahan Kabore di rumahnya pada Senin.

Sebelumnya pada hari itu, presiden meminta "mereka yang telah mengangkat senjata untuk meninggalkannya" dalam sebuah tweet.

“Apa yang tampak sebagai pemberontakan sederhana yang diluncurkan oleh beberapa elemen di tentara pada 23 Januari berkembang, jam demi jam, menjadi kudeta militer terhadap demokrasi kami yang berjuang keras,” kata partainya, Gerakan Rakyat untuk Kemajuan (MPP) di sebuah pernyataan.

Partai Kabore juga mengatakan presiden selamat dari "usaha pembunuhan yang dibatalkan".

Militer tidak mengatakan di mana mereka menahan Kabore, tetapi mengatakan perebutan kekuasaan telah dilakukan "tanpa kekerasan fisik terhadap mereka yang ditangkap, yang ditahan di tempat yang aman, dengan menghormati martabat mereka."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk langkah militer tersebut. Dia "sangat mengutuk setiap upaya pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata," kata seorang juru bicara.

Guterres juga meminta militer "untuk memastikan perlindungan integritas fisik presiden dan institusi Burkina Faso."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyerukan pembebasan presiden. "Kami menyerukan pembebasan segera Presiden Kabore dan pejabat pemerintah lainnya dan bagi anggota pasukan keamanan untuk menghormati konstitusi dan kepemimpinan sipil Burkina Faso," kata Price dalam jumpa pers.

Seperti tetangganya Mali, Burkina Faso juga telah menderita serangan yang terkait dengan berbagai kelompok jihadis yang aktif di seluruh wilayah Sahel.

Burkina Faso awalnya terhindar dari konflik yang terlihat di Mali, Niger, Mauritania dan Chad, tetapi pada tahun 2016 orang-orang bersenjata menewaskan sedikitnya 30 orang dalam serangan terhadap sebuah hotel dan restoran di ibu kota.

Sejak itu serangan terus berlanjut. Pada Juni 2021, serangan di desa Solhan di timur laut menewaskan lebih dari 130 warga sipil.

Negara Afrika Barat juga merupakan salah satu yang termiskin di dunia dan konflik tersebut telah memicu krisis kemanusiaan dan kerusuhan rakyat.

Perdana menteri negara itu mengundurkan diri pada bulan Desember setelah gelombang protes terhadap penanganan kekerasan oleh pemerintah.

Terakhir kali negara itu mengalami kudeta yang sukses adalah pada tahun 1987 ketika Blaise Compaore mengambil alih kekuasaan. Dia mempertahankan posisinya melalui empat kemenangan pemilihan. Namun, ia dipaksa turun dari kekuasaan pada tahun 2014 oleh protes jalanan, melarikan diri ke Pantai Gading.

Roch Christian Kabore, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri, terpilih sebagai presiden pada 2015. (DW)