Selasa, 11 Zulhijjah 1445 H / 28 Mei 2024 07:16 wib
6.818 views
UKT Mahal, Nasib Masa Depan Bangsa Dipertaruhkan
Oleh: Umi Hanifah
Kenaikan UKT yang tidak masuk akal terus menuai kontroversi, mahasiswa menolak kebijakan yang semakin menambah beratnya beban hidup. Bahkan banyak pihak mempertanyakan kenapa hal tersebut terjadi.
Aliansi Mahasiswa Resah Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demontrasi yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada Rabu, 22 Mei 2024. Sekitar lebih dari 300 massa aksi memenuhi halaman gedung rektorat Universitas Brawijaya. Tempo.co (23/5/2024).
Padahal di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa, pendidikan adalah hak setiap bangsa. Ini menunjukkan pendidikan adalah persoalan asasi untuk semua warga agar bisa mendapatkannya tanpa terbebani dengan mahalnya iuran. Terlebih, pendidikan adalah hal mendasar yang menjadi salah satu indikasi maju atau mundurnya sebuah negara. Jika pendidikan hari ini sulit dijangkau maka kebodohan akan merajalela. Dari sini lahirlah generasi lemah yang bisa membawa pada kehancurannya di masa mendatang.
Paradigma kapitalisme yang diterapkan di negeri ini menjadikan negara lepas tangan dalam pengurusan pendidikan. Negara hanya menjadi regulator. Pendidikan yang sejatinya untuk mencetak tenaga ahli dalam berbagai bidang, justru dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan dengan menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraannya kepada pihak kampus.
Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, saat ini, perguruan tinggi negeri atau PTN sedang berlomba-lomba berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Sebab, perguruan tinggi terbuai dengan iming-iming otonomi keuangan kampus.
Namun, otonomi tersebut disertai dengan pengurangan bantuan anggaran dari pemerintah. Akibatnya, tidak sedikit PTNBH meningkatkan UKT mahasiswa untuk mendapatkan dana pengelolaan.
Selain menaikkan UKT, kampus juga menerapkan Sumbangan Pengembangan Institusi dan memperbesar kuota mahasiswa jalur mandiri.
"Ini strategi kampus menaikkan pendapatan," kata Edi, seperti dikutip Koran Tempo yang dirilis pada 4 Mei 2024.
Sungguh sangat berbahaya cara pandang seperti ini. Masa depan bangsa dipertaruhkan demi ambisi segelintir orang. Kapitalisme telah menjadikan para pemimpin serta intelektual terjebak pada kepentingan materi untung rugi. Hilang idealisme mereka untuk mencerdaskan anak bangsa. Akibatnya negeri ini tergadai kedaulatannya, tergantung siapa yang kuat modalnya maka ia bisa menguasainya.
Semua pihak harus menolak kenaikan UKT, namun yang lebih urgen adalah menolak penerapan kapitalisme. Karena mahalnya biaya pendidikan tidak hanya di perguruan tinggi. Mulai tingkat dasar bahkan TK pun sudah berbiaya besar. Hal ini disebabkan pemerintah tidak pernah serius dalam mengurusi hajat masyarakat. Tentu saja pihak sekolah mencari biaya sendiri dengan membebankan kepada murid.
Yang lebih mengerikan, sudahlah pendidikan mahal namun mencari pekerjaan juga sulit. Apalagi saat ini dibolehkannya tenaga asing masuk dengan alasan profesionalisme kerja. Kenyataan pahit hidup dalam sistem ini, rakyat terlantar dibiarkan. Sistem salah menjadikan pemimpin oreintasinya hanya keuntungan.
Islam menjamin pendidikan murah dan berkualitas
Pendidikan adalah salah satu hak dasar rakyat dan kewajiban negara menyediakannya dengan murah hingga gratis sekaligus bermutu tinggi. Rakyat tidak akan dibebani dengan biaya mahal untuk mendapatkannya. Semua fasilitas pendidikan akan disediakan oleh negara, namun masyarakat boleh menyumbangkan hartanya buat pengembangan. Masyarakat paham bahwa harta yang digunakan untuk pendidikan akan menjadi amal jariyah.
Negara akan memastikan bahwa tidak ada rakyat yang putus sekolah karena kesulitan biaya. Mereka sadar ada pertanggungjawaban yang berat di akhirat ketika melalaikan kewajibannya mengurus rakyat.
“Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR Muslim).
Dana yang dipakai untuk pelayanan pendidikan berasal dari Batul Maal atau kas negara. Sumber pendapatan salah satunya dari kekayaan alam, misal emas, batu bara, minyak, timah, hutan, lautan dan sebagainya. SDA hanya boleh dikelola negara dan hasilnya dibuat pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jalan, keamanan, dan yang lainnya.
Lain halnya dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam yang melimpah diswastanisasi. Asing, aseng, pribadi, serta siapa saja bisa menguasainya. Itulah sebabnya pendidikan menurut petinggi negeri ini membebani APBN. Padahal salah kelola kekayaan alam menjadikan harta hanya berputar pada pemodal dan koleganya, rakyat tetap pihak yang dirugikan.
Walhasil, sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa pendidikan dalam sistem Islam telah melahirkan generasi hebat dengan karya besarnya. Hingga hari ini pun karya mereka masih bisa dirasakan, seperti ibnu Haitsam menemukan optik, lbnu Majid penemu arah mata angin untuk berlayar, Abbas ibnu Firnas perakit cikal bakal pesawat terbang dan masih banyak lagi generasi dengan karyanya yang bermanfaat.
Negeri ini punya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar. Negeri ini akan bisa menjadi bangsa yang kuat serta bermartabat jika dikelola dengan benar. Sehingga polemik UKT tidak akan terjadi jika sumber masalahnya yaitu kapitalisme dicampakkan dan digganti dengan sistem Islam sebagai solusinya. Allahu a’lam. (rf/voa-islam.com)
Ilustrasi: Google
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
