Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.505 views

Menguggat Pengasingan Politik Habib Rizieq

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center

 


SALAH satu cakupan kepentingan hukum individu adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menentukan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam perspektif HAM kedudukan warga negara sebagai pemegang hak (right holder), sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban dan tanggungjawab (duty holder). Negara wajib melindungi setiap warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penjaminan tersebut terkait dengan prinsip yuridiksi personal, yang diakui secara universal.

Menurut J.G. Starke, salah satu arti penting status kewarganegaraan (nationality) seseorang menurut hukum internasional adalah pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada Pasal 19 huruf b menyebutkan: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Frasa “perlindungan dan bantuan hukum” merupakan kewajiban dan tanggungjawab (obligation and responsibility) pemerintah. Dengan demikian, secara a contrario kewajiban itu bukan pada negara lain dan bukan pula dibebankan kepada warga negara.

Pada kasus pencekalan (baca: larangan keluar) Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) sampai dengan saat ini adalah suatu ketidakwajaran. Pencekalan berlansung sedemikian lama, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2018 (cekal pertama) dan tanggal 7 Desember 2018 (cekal kedua). Fakta menunjukkan baik Dubes RI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah, tidak pernah memberikan perlindungan dan pendampingan pembantuan sebagaimana mestinya. Padahal yang bersangkutan telah menyampaikan laporan atas larangan keluar meninggalkan wilayah Saudi Arabia. Jadi tidak benar adanya pernyataan bahwa IB HRS tidak pernah melaporkan pada perwakilan RI di Saudi Arabia.

Sebagai warga negara asing, IB HRS tidak pernah melakukan suatu pelanggaran hukum apa pun di Saudi Arabia, termasuk perihal overstay. Terjadinya overstay adalah akibat pencegahan yang direkayasa semikian rupa. Kita ketahui, bahwa standar sanksi hukuman overstay tentunya dilakukan tindakan pengusiran (deportasi) dengan sebelumnya dimasukkan dalam rumah detensi. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) tidak pernah melakukan itu. Menjadi jelas, bahwa IB HRS bukan berstatus ‘deteni’ yang harus dideportasi.

Larangan keluar tersebut merupakan kerja ‘operasi senyap’ oleh ‘tangan-tangan gelap’ yang didahului ‘perencanaan jahat’ (dolus premeditatus), dilakukan secara ‘terstruktur’ dan ‘sistematis’. Sejatinya pencegahan tersebut merupakan tindakan ‘pengasingan politik’. Pengasingan tersebut bermula dari penolakan IB HRS untuk memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 yang lalu. Diketahui penawaran datang dari pihak-pihak tertentu sebagai ‘Utusan Jakarta’ yang menjanjikan pencabutan larangan keluar sepanjang dukungan tersebut penuhi. IB HRS diposisikan sebagai ‘lawan politik’, sebab dirinya mempertahankan ‘keyakinan politik’.

Dalam perspektif HAM, perihal keyakinan politik dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan dan diakui pula dalam hukum internasional. Oleh karena itu, telah terjadi pelanggaran HAM berupa pencabutan atau setidak-tidaknya pengurangan atau pembatasan atas Hak-Hak Sipil IB HRS dalam bentuk pengasingan politik. Ditinjau dari aspek hukum, pemerintah telah melakukan kesengajaan 'pembiaran' (omission). IB HRS tidak memperoleh jaminan perlindungan atas Hak-Hak Sipilnya untuk kembali ke Tanah Air.

Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara wajib memberikan perlindungan, perlakuan yang baik terhadap warga negara asing di negaranya, tanpa ada pengurangan atau pembatasan sepanjang tidak adanya perbuatan yang melawan hukum. Menurut Garcia Amandor mengenai tanggungjawab negara khususnya berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, sebagaimana laporannya pada Komisi Hukum Internasional tahun 1957, dikatakan bahwa: ”Orang asing menikmati hak dan jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab negara terhadap pelaku. Dalam hal ini negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatik.”

Ketika suatu negara melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga negara asing, maka negara (in casu pemerintah Indonesia) dapat menuntut ganti rugi atau pemulihan terhadap terjadinya tindakan yang merugikan itu kepada negara tersebut. Tanggungjawab ini didasarkan doktrin hukum internasional “Nationality of Claims”. Doktrin tanggungjawab negara ini menunjuk pada 2 (dua) pilar kembar, yakni: pertama, hubungan suatu negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan pejabat-pejabatnya.

Kedua, kemampuan negara untuk mengklaim atas nama warga negaranya. Oleh karenanya, suatu negara wajib melindungi warga negaranya di luar negeri dan menuntut negara lain apabila negara tersebut memperlakukan warga negaranya dengan tidak baik. Dalam hal ini, apabila suatu negara mengklaim negara lain, maka klaim menjadi hak negara tersebut yang mengatasnamakan warga negaranya.

Perlakuan tidak baik salah satunya adalah melarang kebebasan warga negara asing untuk keluar meninggalkan wilayah negara tersebut. Perlakuan demikian adalah pelanggaran HAM. Dalam kaitannya dengan kasus pencekalan IB HRS yang berujung pengasingan politik, dipertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan klaim tersebut kepada KSA? jika memang pencekalan itu tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Indonesia. Tindakan pencekalan tanpa sebab tertentu (tanpa alas hak) tergolong tindakan yang melanggar HAM dan KSA menjadi pihak yang harus bertanggungjawab.

Adapun alasan ‘keamanan’ (security) juga patut dipertanyakan, IB HRS bukan warga negara Saudi Arabia, ada kepentingan apa pihak intelejen KSA melarangnya keluar dari wilayah Saudi Arabia? Bukankah yang berwenang dan bertanggungjawab terkait penjaminan keselamatan setiap warga negara - yang berada dimana pun - adalah negara asalnya? Jika pun memang ada ancaman keselamatan, maka seharusnya pihak otoritas KSA yang menyampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Duta Besar di Riyadh dan/atau KJRI di Jeddah, untuk kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya pemulangan dan sekaligus pengamanannya. Hal ini semakin memperjelas adanya ketidakwajaran status larangan keluar tersebut.

Penting untuk disimak pernyataan eks Dubes Saudi untuk Indonesia Syeikh Usamah Asy-Syu'aibi yang mengatakan bahwa KSA memberikan perhatian atas keamanan terhadap IB HRS. Pada prinsipnya IB HRS bebas untuk pergi kemana pun, termasuk pulang ke Indonesia, kecuali di pihak lain tidak menginginkannya kembali. Oleh karena itu, pihak KSA memberikan perhatian kepadanya. Selanjutnya dikatakan: “…bila dia ingin kembali ke Jakarta, dia bebas untuk pergi, tapi anda harus tanya kepada Pemerintah anda. Kami tidak pernah menghalanginya jika dia ingin pergi kemana pun, kecuali apabila ada sesuatu yang berakibat pada keselamatannya atau nyawanya! Dia dapat pergi kemana pun, tapi anda sebagai bangsa Indonesia mesti mengetahui Negara anda dapat menerimanya atau tidak!" (Wawancara dengan TV One, September 2018).

Kalimat, “kecuali apabila ada sesuatu yang berakibat pada keselamatannya atau nyawanya”, menandakan adanya makna simbolik terkait dengan pengasingan politik. Terlebih lagi kalimat terakhir, semakin menegaskan posisi pengasingan politik dimaksud. Lebih lanjut, Dubes Saudi Arabia Esam Althagafi dalam suatu kesempatan mengatakan ada negosiasi antar-otoritas tinggi, antara KSA dan Indonesia tekait dengan pencekalan IB HRS. Pernyatan demikian, secara jelas menunjukkan adanya keterhubungan dalam proses penyelesaian pencekalan tersebut. Jika memang pencekalan terhadap IB-HRS adalah murni dari otoritas KSA semata, maka menjadi pertanyaan serius, mengapa harus ada ‘negosiasi’ antara pejabat tinggi KSA dengan pejabat tinggi pemerintah Indonesia? Pejabat tinggi pemerintah Indonesia dengan sendirinya menjadi subjek hukum dalam negosiasi yang bersifat Government to Government (G to G).

Tidaklah mungkin penyelesaian pencekalan dengan melibatkan pejabat tinggi pemerintah Indonesia, jika tidak ada relevansinya. Relevansi dimaksud terkait adanya korelasi pertanggungjawaban dalam proses pemulangan IB HRS. Pemerintah KSA tentu tidak ingin dituduh telah melakukan pelanggaran HAM di mata dunia Internasional. Di sini terlihat negosiasi mengarah pada ‘perjumpaan’ pertanggungjawaban pemulangan IB HRS. Fakta ini sekaligus juga membantah pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan perihal pencekalan tidak ada urusannya dengan pemerintah Indonesia dan oleh karenanya IB-HRS sendiri yang harus mengurus pencekalan pada otoritas setempat.

Dari uraian di atas, persoalan pencekalan yang berujung pengasingan politik sudah terjawab, “fakta telah berbicara sendiri” (res ipsa loquitur). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera menyatakan sikapnya melalui saluran diplomatik meminta status pencegahan keluar IB HRS dicabut oleh otoritas KSA. Selain itu, menjamin kepulangan IB HRS dengan selamat sampai tiba di Tanah Air yang sangat dicintainya. Kecintaannya pada Tanah Air telah banyak ia buktikan secara nyata dalam berbagai kesempatan.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Pasukan India Dan Cina Kembali Terlibat Perkelahian di Perbatasan Himalaya Yang Diperebutkan

Pasukan India Dan Cina Kembali Terlibat Perkelahian di Perbatasan Himalaya Yang Diperebutkan

Senin, 25 Jan 2021 19:20

AS Akan Bantu Saudi Pertahankan Diri Dari Serangan Di Wilayahnya

AS Akan Bantu Saudi Pertahankan Diri Dari Serangan Di Wilayahnya

Senin, 25 Jan 2021 17:15

RESENSI BUKU: Mengupas Pemikiran Politik Buya Hamka

RESENSI BUKU: Mengupas Pemikiran Politik Buya Hamka

Senin, 25 Jan 2021 16:44

Banjir Jakarta, Tiba Saatnya Salahkan Anies

Banjir Jakarta, Tiba Saatnya Salahkan Anies

Senin, 25 Jan 2021 16:23

Efek Buruk dari Dosa yang Menumpuk, Tinggalkan!

Efek Buruk dari Dosa yang Menumpuk, Tinggalkan!

Senin, 25 Jan 2021 14:23

Persiapkan Diri Wujudkan Pernikahan Impian

Persiapkan Diri Wujudkan Pernikahan Impian

Senin, 25 Jan 2021 14:10

Komisi Khusus Majelis Nasional Prancis Setujui RUU Yang Menargetkan Umat Muslim

Komisi Khusus Majelis Nasional Prancis Setujui RUU Yang Menargetkan Umat Muslim

Senin, 25 Jan 2021 14:05

6 Tentara Mali Tewas 18 Terluka Dalam Dua Serangan Dekat Perbatasan Dengan Burkina Faso

6 Tentara Mali Tewas 18 Terluka Dalam Dua Serangan Dekat Perbatasan Dengan Burkina Faso

Senin, 25 Jan 2021 13:15

Madam dan Pak Lurah Keluarlah

Madam dan Pak Lurah Keluarlah

Senin, 25 Jan 2021 12:39

Mengapa Barang Gunaan Seperti Kulkas, Alat Masak dll Harus Disertifikasi Halal?

Mengapa Barang Gunaan Seperti Kulkas, Alat Masak dll Harus Disertifikasi Halal?

Senin, 25 Jan 2021 09:12

Pemberontak Syi'ah Houtsi dan Pemerintah Yaman Lanjutkan Pembicaraan Pertukaran Tahanan

Pemberontak Syi'ah Houtsi dan Pemerintah Yaman Lanjutkan Pembicaraan Pertukaran Tahanan

Ahad, 24 Jan 2021 22:05

Pria AS Ditangkap Karena Gunakan Dana Bantuan Virus Corona Untuk Membeli Mobil dan Rumah Mewah

Pria AS Ditangkap Karena Gunakan Dana Bantuan Virus Corona Untuk Membeli Mobil dan Rumah Mewah

Ahad, 24 Jan 2021 20:30

Perpres No. 7/2021 Sangat Berbahaya

Perpres No. 7/2021 Sangat Berbahaya

Ahad, 24 Jan 2021 19:59

Erick Thohir Dipilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini Pesan dan Harapan Anis Byarwati

Erick Thohir Dipilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini Pesan dan Harapan Anis Byarwati

Ahad, 24 Jan 2021 19:46

Sukamta Minta Pemerintah Atasi Ekstremisme Tanpa Timbulkan Perpecahan

Sukamta Minta Pemerintah Atasi Ekstremisme Tanpa Timbulkan Perpecahan

Ahad, 24 Jan 2021 19:22

11 Milisi Syi'ah Dukungan Iran Tewas Dalam Penyergapan Pejuang Islamic State di Tikrit Irak

11 Milisi Syi'ah Dukungan Iran Tewas Dalam Penyergapan Pejuang Islamic State di Tikrit Irak

Ahad, 24 Jan 2021 19:21

Italia Perintahkan TikTok Blokir Akun Pengguna Setelah Kematian Bocah Berusia 10 Tahun

Italia Perintahkan TikTok Blokir Akun Pengguna Setelah Kematian Bocah Berusia 10 Tahun

Sabtu, 23 Jan 2021 21:30

Cina Beri Wewenang Penjaga Pantai Untuk Menembak Dan Menghancurkan Kapal Asing

Cina Beri Wewenang Penjaga Pantai Untuk Menembak Dan Menghancurkan Kapal Asing

Sabtu, 23 Jan 2021 20:15

Putra Pengusaha Suriah Yang Terkait Ledakan Beirut Selamat Dari Upaya Pembunuhan

Putra Pengusaha Suriah Yang Terkait Ledakan Beirut Selamat Dari Upaya Pembunuhan

Sabtu, 23 Jan 2021 19:45

Pemerintahan Biden Akan Tinjau Kesepakatan Perjanjian Dengan Taliban

Pemerintahan Biden Akan Tinjau Kesepakatan Perjanjian Dengan Taliban

Sabtu, 23 Jan 2021 18:15


MUI

Must Read!
X