Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.988 views

Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi

 

Oleh:

Hersubeno Arief, Wartawan Senior

 

SUDAH bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti lockdown, mulai mendapat perlawanan.

Sebagai Panglima Perang melawan Corona, Jokowi harus menghadapi realitas pasukannya mengalami demoralisasi. Ogah bertempur!

Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan, mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri (APD) tidak dilengkapi.

Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran, mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/3) menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemeritah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis.

“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami, untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih.

IDI tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga akan melakukan langkah serupa.

IDI sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown, untuk mencegah membludaknya pasien virus Corona.

Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detilnya. Jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada, juga tidak akan mampu menanganinya.

Korban akan berjatuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular, sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia.

Semua itu disebabkan keterbatasan APD. Sangat ironis pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan Corona, dibiarkan tewas tidak terlindungi.

Jelas ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan. Daripada mati konyol!

Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku. Termasuk mengorbankan nyawanya.

Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi.

Sebelumnya para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal. Melakukan persuasi, memberi signal-signal. Mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun pemerintah pusat bergeming.

Saking kesalnya Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban sampai berkata, “ Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah,” ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu.

Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus Corona membuat sejumlah kepala daerah menambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya. Tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawat-daruratan daerah masing-masing.

Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako, dan alat kesehatan.

Mereka tak pedulikan keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya.

Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi “ladang pembantaian”. Mereka pasti tak mampu menanganinya.

Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif Corona.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dia siap menanggung konskuensi dari keputusannya.
“Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” kata Dedy Yon saat mengumumkan kebijakannya Rabu (25/3).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan.

“Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya menirukan pernyataan Jokowi.

Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian (17/3) sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan.

DKI walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melangkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, mengimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Trans Jakarta.

Ujian bagi Jokowi

Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi.

Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan risiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya. Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi?

Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) lockdown. Hanya saja dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah.

Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani Corona, tidak konsisten. Berubah-ubah. Membingungkan publik. Termasuk soal lockdown.

Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti lockdown, karena ada konskuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah. Sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibukota baru.

Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan Perppu melebarkan defisit APBN dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Dari semula 3% menjadi 5%.

Menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari lembaga keuangan dunia IMF.

Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018 pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina..

Pasal 55 ayat 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Jadi Aturan UU-nya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (26/3) menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi. Tinggal 7 provinsi yang belum kebagian.

Silakan hitung berapa besar pemerintah di bawah kepemiminan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet. Terlambat mengambil kebijakan.

Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibukota negara baru.

Silakan pilih pak Jokowi.

Mau ditinggalkan pasukan dan bertempur sendirian. Atau melupakan ambisi meninggalkan warisan, demi menyelamatkan kemanusiaan?

Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji. End.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Jum'at, 23 Oct 2020 23:31

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Jum'at, 23 Oct 2020 23:26

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

Jum'at, 23 Oct 2020 23:09

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Jum'at, 23 Oct 2020 22:03

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Jum'at, 23 Oct 2020 19:45

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Jum'at, 23 Oct 2020 18:45

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Jum'at, 23 Oct 2020 18:24

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

Jum'at, 23 Oct 2020 17:35

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Jum'at, 23 Oct 2020 17:15

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

Jum'at, 23 Oct 2020 16:46

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Jum'at, 23 Oct 2020 14:14

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Jum'at, 23 Oct 2020 13:30

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Jum'at, 23 Oct 2020 11:55

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Jum'at, 23 Oct 2020 11:32

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

Jum'at, 23 Oct 2020 11:00

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Jum'at, 23 Oct 2020 10:56

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Jum'at, 23 Oct 2020 10:38

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Kamis, 22 Oct 2020 21:00

Seorang Imam dan 11 Anak Tewas Dalam Serangan Udara di Sebuah Masjid di Takhar Afghanistan

Seorang Imam dan 11 Anak Tewas Dalam Serangan Udara di Sebuah Masjid di Takhar Afghanistan

Kamis, 22 Oct 2020 20:15

Polisi Yang Memukul Polisi Dipukul Polisi #MumetKan

Polisi Yang Memukul Polisi Dipukul Polisi #MumetKan

Kamis, 22 Oct 2020 17:00


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X