Balasan Demokrasi pada Mursi, Adilkah?

Oleh: Ragil Rahayu, SE

Muhammad Mursi, telah menapaki jalan demokrasi. Memenuhi semua prosedurnya, juga menaati semua aturannya. Memperjuangkan suara umat Islam melalui pemilu. Hingga berbuah manis berupa kemenangan setelah meraih 51,73 persen suara melalui kendaraan Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin. Mursi pun sah menjadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis pada 2013.

Namun, apa yang didapatkan Mursi? Demokrasi tak memberi tempat bagi pemimpin Islam seperti Mursi. Setahun setelah menjadi Presiden Mesir, Mursi dikudeta. Kekuasaan diambil alih oleh militer hingga menempatkan Abdul Fattah As-Sisi sebagai Presiden Mesir hingga kini. Tak hanya digulingkan, Mursi juga dipenjara dan terus menjalani proses persidangan hingga akhir hayatnya. Ribuan pendukung Mursi dibunuh dan dipenjara. Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai kelompok terlarang. Akhirnya Mursi wafat setelah lima tahun dipenjara, 17 Juni lalu saat persidangan.

Sejarah Berulang

Apa yang dialami Mursi bukanlah yang pertama dalam sejarah. Berkali-kali pemimpin muslim meraih tampuk kepemimpinan secara demokratis, namun berakhir dengan dikudeta. Di Aljazair terdapat Front Islamique du Salut (FIS) yang memenangkan 54% suara dan mendapat 188 (81%) kursi di parlemen. Pada pemilu putaran kedua Desember 1991, FIS menang besar. Namun militer melalui Dewan Tinggi Negara mengambilalih pemerintahan. Pengadilan yang direkayasa memberangus FIS dan menjadikannya sebagai parpol terlarang, ribuan orang anggota dan pendukungnya ditangkap, dipenjara, dan sebagian lainnya ditindas, dianiaya, hingga dibunuh.

Kejadian serupa terjadi di Turki. Necmettin Erbakan melalui Partai Refah berhasil memenangkan pemilu hingga di tahun 1996 resmi menjadi Perdana Menteri. Namun baru setahun berkuasa, Erbakan dipaksa mundur oleh militer. Sejak itu Erbakan dan partainya dilarang berpolitik. Sementara itu di Palestina, Hamas berhasil memenangkan pemilu pada 2006. Namun baru satu tahun berkuasa, pada 2007 Ismail Haniyeh tak lagi diakui sebagai Perdana Menteri sah hasil pemilu.

Demokrasi Bermuka dua

Kejadian berulang tersebut menegaskan bahwa demokrasi memang akan membiarkan seorang muslim berkuasa, asalkan tidak memiliki agenda untuk menerapkan syariat Islam. Namun bila seorang pemimpin hendak menerapkan syariat Islam, tak akan diberi kesempatan, meski sudah melalui proses yang demokratis dan didukung mayoritas rakyat. Jargon demokrasi 'Vox populi vox dei' yang artinya 'suara rakyat, suara Tuhan' tak dihiraukan lagi. Bahkan demokrasi membiarkan militer mengkudeta pemerintahan yang sah melalui sebuah kudeta berdarah, dengan ribuan nyawa muslim sebagai tumbalnya. Ini menunjukkan demokrasi bersikap hipokrit, bermuka dua, berstandard ganda. Atau istilah jawanya 'Isuk dele, sore tempe'.  Jargonnya menjunjung tinggi suara rakyat, namun realitanya memberangus kekuasaan yang direstui rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan tidak pernah benar-benar untuk umat Islam. Jika pun ada pemimpin muslim yang berkuasa, dia akan dipaksa untuk mengikuti aturan main demokrasi, yakni tak boleh melegislasi syariat Islam. Itulah sebabnya, meski di Indonesia umat Islam menempati posisi sebagai mayoritas, umat Islam tak pernah mampu menerapkan syariatnya secara kaffah. Bahkan ketika suara partai Islam masih kuat seperti pada pemilu 1955, syariat Islam tak pernah mendapat tempat di pemerintahan. Apalagi saat ini dimana partai Islam makin kehilangan suara, kalah dengan partai nasionalis, suara penegakan syariat Islam makin hilang gaungnya di gedung DPR.

Kecewa Demokrasi

Kegagalan pemimpin pilihan umat Islam untuk berkuasa menjadi sebuah faktor yang menguatkan gelombang kekecewaan terhadap demokrasi. Hal ini menambah faktor ketidakpuasan terhadap demokrasi yang telah dirilis Pew Research yakni kesejahteraan, birokrat korup dan ketidakadilan. Belum lagi faktor money politic dan kecurangan sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa dunia makin muak terhadap demokrasi. Bahkan berdasar rilis Pew Research tersebut publik Amerika yang merupakan kampiun demokrasi pun kecewa terhadap demokrasi. Umat Islam lebih-lebih lagi. Sudah tak terhitung berapa kali umat Islam dikecewakan oleh demokrasi.

Muhasabah Umat Islam

Wafatnya Mursi hendaknya menjadi momen umat Islam untuk muhasabah diri. Bahwa demokrasi tidak akan pernah memberi jalan pada Islam untuk berkuasa. Sudah saatnya umat fokus pada perjuangan penegakan khilafah yang sudah terbuktikan oleh sejarah berhasil menerapkan Islam kaffah hingga mencapai puncak peradabannya.

Mari kita ingat pernyataan Aristoteles tentang demokrasi : Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan."

Bila sudah begini, apakah demokrasi masih menjadi jalan untuk menuju penerapan Islam kaafaah? Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Membandingkan Zonasi Pendidikan: Antara Inggris dan Indonesia
• Pecundang Ala Demokrasi
• Hak Pendidikan Anak Diuji Sistem Zonasi
• Kewenangan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu
• Ketika Mursi Meninggal, Harapan Mesir untuk Kebebasan Mati Bersamanya
• Ketika Hehamahua Sudah Teriak Moral, Dimana Tokoh yang Lain?
• Investasi, antara Gemerlap dan Nestapa
• Massa ke MK, Untuk Apa?