Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
9.260 views

Kewenangan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Oleh: Asep Warlan Yusuf (Dosen FH Unpar Bandung)

Pengantar:

Langkah hukum yang dilakukan oleh pasangan pemilihan presiden nomor 02 Praboswo Subianto dan Sandiaga Uno dengan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan konstitusi kita. Melalui penyelesaian PHPU di MK ini, besar harapan tujuan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan damai terwujud.

Namun demikian, ada catatan hukum yang berkaitan dengan permohonan PHPU ini yakni apakah ada jaminan hukum bahwa seluruh proses peradilan di Mahkamah Konstitusi akan berjalan dengan jujur dan adil?

Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak pihak, karena itu kewajiban kita untuk mengawal dan memastikan bahwa MK akan benar-benar menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan, menjadi benteng terakhir yang mampu menjaga kedaulatan rakyat, sehingga penyelesaian hiruk pikuk kepemiluan ini akan benar-benar selesai di MK, tidak ada lagi cara lain di luar hukum.Di sinilah hakim MK benar-benar dituntut sebagai pengadil yang berkarakter jujur, independen, dan menjadi negarawan sejati.

Membagun dan menjalankan Negara harus berlandaskan moral dan budi pekerti yang luhur bagi penyelenggara negara. Hal ini telah dilafadzkan dengan lugas oleh para founding fathers kita dengan mengatakan pada hakikatnya bahwa meskipun hukum masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik, namun apabila semangat penyelenggara negara telah didasarkan pada moralitas, adil, jujur, dan integritas, maka cita dan tujuan negara akan terwujud. Jadi yang terpenting adalah moralitas, budi pekerti yang luhur yang menjadi pilar utamanya.

Mengapa jawabannya adalah semangat penyelenggara negara yang memiliki budi pekerti yang luhur? Karena perihal moral dan budi pekerti yang luhur itu merupakan modal utama untuk menjadi negarawan yang berakhlak mulia dan berguna bagi bangsa dan Negara. Sikap kenegarawanan tersebut akan lebih paripurna apabila pula dilandasi dan dijalankan oleh penyelenggara hukum yang jujur, adil, berintegritas dalam mengatur dan menegakkan hukum dalam kehidupan demokrasi yang bersendikan nilai-nlai keadaban.

Dengan demikian apabila penegak hukum berkarakter terpuji, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa visi negeri ini yakni negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan terwujud. Dalam konteks penegakkan hukum, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjamin agar hakim Mahkamah Konstusi benar-benar akan menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusannya, maka UUD 1945 mensyaratkan bahwa “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24C ayat 5).

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Amanat Konstitusi ini kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Jadi ‘jujur’ dan ‘adil’ ini merupakan Asas Pemilu.

Dalam Pasal 3 huruf b dan c UU Pemilu menegaskan lagi bahwa penyelengaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip: b. jujur; dan c. adil”. Jadi ‘jujur’ dan ‘adil’ itu merupakan Prinsip Pemilu. Selanjutnya di dalam Pasal 4 UU huruf b mengamanatkan tujuan pemilu antara lain yaitu: “mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas”. Dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pemilu tersebut merupakan asas, prinsip, dan norma yang dengan amat jelas, tegas, eksplisit mengamanatkan bahwa penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu harus jujur, adil, dan berintegritas.

Artinya bahwa dalam hal penyelenggara tidak jujur, tidak adil, dan tidak berintegritas, maka perbuatan penyelenggaraan pemilu telah melanggar UUD 1945, sehingga hasilnya menjadi inkonstitusional dan penyelengaranya didiskualifikasi telah melanggar, moral, etika, dan hukum sekaligus. Pesan moralnya adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu.

Karenanya dalam hal terjadi ketidakjujuran dan ketidakadilan telah terbukti dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau peserta pemilu, maka baik proses maupun hasil pemilunya harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, serta pelakunya dapat dimintakan pertanggugjawaban hukumnya, baik hukum adminsitrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat maupun dengan pengenaan sanksi pidana.

 

Peran Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) yaitu:” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Apabila dicermati dari seluruh kewenangan MK tersebut nampak bahwa kewenangan MK itu benar-benar mencerminkan kewenangan ketatanegaraan yang strategis yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan yang mendasar.

Kewenangan menguji UU, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, menilai pendapat DPR, dan memutus perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan yang berimplikasi pada keabsahan perbuatan kenegaraan dan legitimasi kepercayaan Rakyat kepada Negara. Karena menyangkut legitimasi kepercayaan rakyat kepada Negara yang berdampak pada kelangsungan kehidupan bernegara melalui Putusan MK, maka jelas setiap Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional.

Putusan yang adil tersebut hanya dapat diberikan oleh hakim yang negarawan, bukan semata-mata hakim yang menjadi penganut asas legalitas yang kebablasan dan menjadi corong/mulut undang-undang (bouche de la loi), yang seharusnya menjadi corong/mulut keadilan substantif, bukankah seharusnya hakim MK dalam menerapkan hukum selalu mendasarkan pada keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan bukan demi undang-undang semata?

Dengan demikian Putusan MK akan berupa 1. penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu; 2. dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu; 3. dilakukannya penghitungan suara ulang; 4. dilakukannya pemungutan suara ulang; 5. penetapan perolehan suara yang benar yang dapat mengubah hasil perolehan suara Pemohon; 6. ditolak/dikabulkan sebagian/keseluruhan yang dimohonkan; 7. perintah agar KPU melaksanakan putusan.

 

Makna Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Apakah yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)? Perselisihan hasil pemilihan umum tentunya mengadung 3 substansi/makna perselisihan, yaitu pertama perselisahan karena adanya pelanggaran terhadap cara dan prosedur penghitungan suara; kedua perselisihan karena adanya perbuatan pelanggaran anggota KPU, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 UU No. 7 tahun 2017 ttg Pemilu.

Pasal 505 UU Pemilu berbunyi: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).; dan ketiga perselisihan karena pemilihan umum tidak diselenggarakan berdasarkan asas, prinsip, dan kaidah pemilihan umum yang jujur, adil, dan bertintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 2, Pasal 3 huruf b danc, serta Pasal 4 huruf b UU No. 7 tahun 2017 dan peraturan lain sebagai tindak lanjut dari asas jujur dan adil.

Dalam hal telah terbukti adanya pelanggaran cara dan prosedur penghitungan suara, maka putusan MK memerintahkan dilakukan penghitungan ulang. Adapun terbukti adanya pelanggaran oleh KPU dan jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 UU No. 17 yang mengakibatkan kerugian tehadap perolehan suara peserta pemilu, maka MK harus mengaitkan dan menghubungkannya dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dijalankan dengan kecurangan, tidak jujur dan tidak adil.

Dalam hal terbukti bahwa penyelenggaraan Pemilu itu telah melanggar asas, prinsip, dan norma jujur, adil, dan berintegritas, maka berdasarakan Pasal 77 UU No 24 tahun 2003 tentang MK Putusannya adalah hasil penghitungan pemilu oleh KPU dibatalkan.

Penyelesaian PHPU yang didasarkan pada suatu alasan pokok perkara karena pelanggaran terhadap asas dan prinsip jujur dan adil, sesungguhnya merupakan pembuktian yang bersifat kualitatif, bukan pengujian bukti-bukti angka yang bersifat kuantitatif.

Jadi dalam hal terbuktikan dengan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil yang mengakibatkan adanya kerugian dari pasangan calon, maka penetapan hasil pemilihan umum telah melanggar konstitusi. Di sini jelas MK tidak hanya sebatas fungsi hitung menghitung angka-angkayang diasajikan yang sifatnya teknis, tapi jauh lebih hakiki dan fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yakni kejujuran dan keadilan.

Dengan demikian, apa yang harus dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi?

a) Hakim MK harus mengikuti dan memperhatikan dengan seksama perkembangan hukum kepemiluan dengan prinsip utama adalah setiap satu suara merupakan cerminan dari asas kedaulatan rakyat, maka harsu dihargai dan dihormati;

b) Hakim MK harus mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hakim bukan corong atau mulut undang-undang. Hakim harus mampu menemukan hukum yang progresif;

c) Hakim MK harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh berkembang dalam nadi kehidupan masyarakat;

d) Hakim MK harus mampu melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan perkara yang tengah diadili dan yang akan diputuskan, tanpa mengabaikan makna dan hakikat kepastian hukum;

e) Hakim MK harus dipandu dan dibimbing oleh kekuatan keilmuan yang substansial, mampu menyerap dan mencerna pengetahuan hukum yang disampaikan oleh para pakar hukum ketika memberikan keterangan ahli di persidangan MK;

f) Hakim MK harus berkomitmen dan menunjukkan indepedensi, kemerdekaan, kemandirian, imparsialitas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan;

g) Hakim MK harus cermat dalam pembuktian, artinya harus ada kreativitas dan inovasi, sesuai dengan metode dalam berpikir hukum dengan tetap mengedepankan rasionalitas, objektivitas yang terstruktur, teratur dan terukur;

h) Putusan hakim MK dapat menjadi bahan pengayaan yang berguna bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan di masa yang akan datang. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

IDC menerima zakat fitrah Rp 40.000 hingga 51.000 per-jiwa, disalurkan kepada Mustahiq dengan prioritas Muallaf dan Fakir Miskin dari kalangan yatim, aktivis Islam, dan dhuafa terdampak pandemi...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

Alhamdulillah, kini Maria muallaf mahasiswi Universitas Brawijaya bisa bernafas lega. Yayasan IDC menyalurkan amanah dari para donatur, sebesar Rp 66.648.300 untuk membantu beasiswa pendidikan...

Latest News
Tentara Pemerintah Libya Rebut Lingkungan Al-Kayikh di Selatan Tripoli dari Pasukan Haftar

Tentara Pemerintah Libya Rebut Lingkungan Al-Kayikh di Selatan Tripoli dari Pasukan Haftar

Sabtu, 30 May 2020 19:30

Protes Pecah di Kota-kota Seluruh AS Menyusul Kematian Warga Kulit Hitam Oleh Opsir Kulit Putih

Protes Pecah di Kota-kota Seluruh AS Menyusul Kematian Warga Kulit Hitam Oleh Opsir Kulit Putih

Sabtu, 30 May 2020 19:05

Mengapa Muslimah Harus Berkarir?

Mengapa Muslimah Harus Berkarir?

Sabtu, 30 May 2020 19:00

Bupati Tangerang Gelar Simulasi Pembukaan Masjid Standar Protokol Kesehatan Covid-19

Bupati Tangerang Gelar Simulasi Pembukaan Masjid Standar Protokol Kesehatan Covid-19

Sabtu, 30 May 2020 18:46

Update 30 Mei 2020 Infografis Covid-19

Update 30 Mei 2020 Infografis Covid-19

Sabtu, 30 May 2020 17:42

New Normal, Wujud Kebijakan Coba-Coba

New Normal, Wujud Kebijakan Coba-Coba

Sabtu, 30 May 2020 12:13

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Sabtu, 30 May 2020 09:02

Viral Soal Isu PKI Jelang 1 Juni

Viral Soal Isu PKI Jelang 1 Juni

Sabtu, 30 May 2020 01:59

Legislator Nilai Pelantikan PAW Dirut TVRI Langgar UU MD 3

Legislator Nilai Pelantikan PAW Dirut TVRI Langgar UU MD 3

Jum'at, 29 May 2020 23:42

PKS: Pansus BBM Perlu Segera Dibentuk

PKS: Pansus BBM Perlu Segera Dibentuk

Jum'at, 29 May 2020 22:58

Selain Rebahan, Inilah 3 Hal Positif untuk Mengisi Syawal

Selain Rebahan, Inilah 3 Hal Positif untuk Mengisi Syawal

Jum'at, 29 May 2020 22:00

Corona, antara Khayalan dan Kenyataan

Corona, antara Khayalan dan Kenyataan

Jum'at, 29 May 2020 21:45

Pasien Positif Corona di Jatim Jadi 4.409, Tambahan Terbanyak dari Surabaya

Pasien Positif Corona di Jatim Jadi 4.409, Tambahan Terbanyak dari Surabaya

Jum'at, 29 May 2020 21:36

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan Secara Objektif dan Transparan Kebijakan New Normal

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan Secara Objektif dan Transparan Kebijakan New Normal

Jum'at, 29 May 2020 21:24

Inilah 4 Tips Menjaga Spirit Ibadah Pasca Ramadhan

Inilah 4 Tips Menjaga Spirit Ibadah Pasca Ramadhan

Jum'at, 29 May 2020 21:20

Soal Pembukaan Sekolah, Fahira Idris: Selama Belum Aman Jangan Coba-coba

Soal Pembukaan Sekolah, Fahira Idris: Selama Belum Aman Jangan Coba-coba

Jum'at, 29 May 2020 21:03

Tuntaskan PSBB ataukah Ngebet New Normal?

Tuntaskan PSBB ataukah Ngebet New Normal?

Jum'at, 29 May 2020 20:21

Ketua DPR Libya Timur Bertemu Para Pemimpin Milisi Pemberontak, Kecualikan Khalifa Haftar

Ketua DPR Libya Timur Bertemu Para Pemimpin Milisi Pemberontak, Kecualikan Khalifa Haftar

Jum'at, 29 May 2020 18:30

Update 29 Mei 2020 Infografis Covid-19

Update 29 Mei 2020 Infografis Covid-19

Jum'at, 29 May 2020 16:23

Helmy Yahya Dipecat karena Liga Inggris Bukan Budaya Bangsa, Warganet: Playboy Budaya Bangsa?

Helmy Yahya Dipecat karena Liga Inggris Bukan Budaya Bangsa, Warganet: Playboy Budaya Bangsa?

Jum'at, 29 May 2020 16:10


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X