Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.706 views

OPM Terus Beraksi, Kemana “Penjaga NKRI”?

 

Oleh:

Ifa Mufida, pemerhati masalah sosial

 

DISKURSUS dan dakwah syariat Islam sering "dipojokkan" sebagai faktor pemecah belah kesatuan NKRI. Hal tersebut juga menjadikan serangan demi serangan terus dihembuskan untuk menyerang dakwah Ilal Islam. Serangan itu bukan hanya dari pemerintah pemegang kedaulatan negeri, tetapi juga oleh kelompok yang mengaku sebagai "penjaga NKRI". Mereka dengan slogan nya NKRI harga mati akhirnya "menyerang" kelompok yang menyeru untuk menjadikan syariat Islam sebagai problem solving terhadap permasalahan negeri Indonesia yang multidimensi. Mereka yang mendakwahkan penerapan syariat akhirnya dinilai sebagai kelompok yang radikal bahkan disebut sebagai teroris.

Bahkan gelaran 212 yang spektakuler dan berhasil mengumpulkan jutaan orang tanpa aksi kekerasan, penuh kedamaian dan menebar rahmat kasih sayang tidak mengubah sedikitpun stigma negatif tersebut. Islam tetap saja di mata mereka sebagai agama radikal dan intoleran.

Sikap yang bertolak 180 derajat jika ada gerakan yang jelas-jelas melakukan pemberontakan bahkan gerakan  separatisme yang dilakukan oleh mereka yang bukan Islam. Contoh terdekat mengenai sebutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) untuk OPM pimpinan Egianus Kogoya. OPM tidak dikategorikan kelompok teroris, meski sudah beberapa kali melakukan teror dan pembunuhan secara nyata di tengah masyarakat. Bulan Desember tahun lalu kelompok ini membunuh 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua  di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Sebelumnya penembakan di Bandara Kenyam, Nduga pada 25Juni, serta penyekapan dan kekerasan seksual terhadap belasan guru dan paramedis di Distrik Mapenduma, Nduga pada 3-17 Oktober. (CNN Indonesia.com).

Dan kini, OPM kembali membuat kondisidi Papua tidak kondusif. Hal tersebut karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka(TPNPB-OPM), mengeluarkan ultimatum. Isi ulitimatum tersebut adalah mengancam kepada warga sipil non-Papua, agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, pertanggal 23Februari 2019. Ultimatum tersebut disampaikan pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu(23/2/2019). Setidaknya ada 7 poin ultimatum yang Egianus kepada pihak Indonesia. Satu diantara ultimatum berisi ancaman tembak kepada warga non-Papua yang masih ada di Nduga. Selain itu, Egianus yang menyebut dirinya Panglima Kodap III Ndugama, menegaskan bahwa TPNPB tidak akan pernah berhenti perang sampai ada pengakuan kemerdekaan Papua dari RI (Tribunbali.com).

Di sini telah nyata, OPM telah melakukan tindakan teror, pembunuhan dan mengancam kesatuanNKRI. Lebih dari itu, menurut Kolonel Muhammad Aidi, KKB memiliki senjata ilegal dengan standar militer dan bahkan standar organisasi The North Atlantic Treaty Organization (NATO). Meski begitu, Aidi mengaku belum memiliki informasi rinci seputar kekuatan senjata yang dimiliki kelompok Egianus saat ini termasuk negara mana saja yang mensuplai.

Sedangkan menurut Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ada dimensi politis dibalik gerakan ini yang terlihat dari tiga tuntutan. Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Dari tuntutannya tersebut terindikasi bahwa OPM merupakan kelompok yang disokong beragam komponen. Gejala campur tangan asing terbaca dari setiap gejolak di Papua yang selalu diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Nah, sudah jelas bukan bahwa arah gerakan ini adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh ini sudah mengancam kedaulatan Negara. Namun kemana mereka yang berkoar-koar sebagai penjaga NKRI? Yang selama ini sangat membenci jika ada dakwah penerapan syariat dalam bingkai negara. Dakwah ini pun dituduh sebagai pemecah kesatuan negara. Padahal dakwah hanya sekedar dakwah. Dakwah ini pun adalah tuntutan dari aqidah atau keimanan seseorang kepada Allah SWT. Dakwah penerapan syariah Islam juga menjadi tuntutan dari aqidah Islam yang mengharuskan kita terikat kepada seluruh aturan Allah SWT. Lalu, kenapa mereka yang hanya dakwah dengan lisan senantiasa dipojokkan sebagai gerakan radikal dan teroris?

Lalu,kemana mereka ketika ada kelompok yang jelas-jelas mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI? Menjaga kedaulatan dan kesatuan negara bukanlah perkara yang bisa ditawar. Intervensi dan tekanan yang berasal dari kelompok, individu, dan negara lain (asing) harus ditolak. Baik yang nyata-nyata telah menimbulkan korban jiwa  maupun tidak menimbulkan korban jiwa dari warga negara yang berdaulat.

Intervensi lembaga internasional (PBB) sekalipun bukanlah pengecualian yang bisa diterima, jika berdampak pada lepasnya sebagian wilayah negara kesatuan meski atas nama referendum penduduk lokal. Pelajaran berharga dari lepasnya Timor-Timor seharusnya mampu menjadikan pemerintah Indonesia bertindak tegas memberantas KKSB ataupun OPM. Ketegasan ini wajib dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sebatas retorika para pejabat negara.

Ada dua solusi yang harus dipikirkan pemerintah untuk menanggulangi OPM ini, yakni solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek ini berkenaan bagaimana pemerintah bisa memberantas gerakan ini sampai ke akar, sedang solusi jangka panjang adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat Papua, yang memang kondisinya selama ini jauh berbeda dengan kesejahteraan penduduk Indonesia di belahan yang lain.

Untuk solusi yang pertama,syariat Islam dalam perkara penjagaan kesatuan wilayah Negara memandang operasi KKSB atau OPM sebagai representasi bughat (pemberontakan). Gerakan semacam ini dalam wilayah negara Islam, bisa membawa konsekuensi lepasnya satu atau beberapa wilayah. Pemberontakan menurut syariat Islam hukumnya haram.Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, status Indonesia sebagai wilayah negeri berpenduduk muslim mayoritas cukup menjadikan haram lepasnya sejengkal tanah dari kesatuan wilayah sah negara Indonesia.

Dalam syariat, kelompok bughatharus dikembalikan loyalitasnya terhadap pemerintahan dan negara yang sah. Di mana militer dengan senjata berperan melumpuhkan kekuatan mereka dalam rangka ta’dib (pendidikan), mengembalikan ke pangkuan pemerintahan (Islam) yang sah. Bukan menumpas untuk dihabisi jiwanya. Hukuman fisik berupa diperangi dengan menghilangkan nyawa hanya dilakukan jika kelompok pemberontak melawan dengan senjata dan jika mereka tidak mau untuk kembali sembari terus melakukan serangan militer secara brutal.

Terhadap negara asing yang terlibat intervensi langsung maupun tidak langsung maka syariat memberlakukan politik luar negeri dakwah dan jihad. Agar negara asing menghormati kedaulatan negeri kaum muslimin. Kebijakan politik luar negeri dalam Islam dilakukan dalam rangka menjaga kesatuan wilayah dan kedaulatan negara serta dakwah menebar rahmat ke seluruh dunia.

Sedangkan solusijangka panjang adalah  bagaimana pemerintah mau mengupayakan agarada pemerataan pembangunan di segala bidang untuk rakyat Papua.Kita ketahui selama ini pembangunan di Papua sangat jauh tertinggal dibanding wilayah yang lain.Hal ini pula yang menjadikan Papua tidak terpuaskan dengan hidup berada di bawah pemerintahan Indonesia. Sungguh Kapitalis-liberal telah menjadikan ketimpangan yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin.Adanya eksploitasi besar-besaran oleh negara asing juga menjadikan penduduk negeri ini menjadi buruh di negeri nya sendiri. Contoh nyata penduduk Papua yang sejatinyamemiliki tanah yang kaya raya, namun tidak bisa menikmati kekayaan tersebut, bahkan justru mendapat kerusakan alam dan menumpuknya limbah akibat pertambangan, misal tambang emas yang selama ini dikelola oleh Freeport.

Sistem Islam memiliki pengaturan yang sempurna untuk seluruh aspek kehidupan.Bagiamana pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh negara,dan pelarangan adanya privatisasi akan menjadikan negara memiliki sumber pendapatan yang pasti untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Di dalam sistem pemerintahan dan perundang-undangan pun Islam memiliki aturan yang jelas dan tegas sehingga bisa memberikan pengaturan yang sama untuk masyarakat. Islam juga telah memberikan contoh nyata penerapan toleransi terhadap penduduk di wilayahnya.

Mereka yang beragama lain diberikan kebebasan menjalankan ibadah mereka secara leluasa, sedang di lingkungan publik baru diterapkan syariat Islam yang sama untuk seluruh warga negara, misal pelarangan untuk berbuat zina dan riba. Inilah bentuk penjagaan syariat Islam dalam menjaga kesatuan wilayah Negara. Dengan Islam kaffah saja,penjagaan kesatuan wilayah Negara bisa terwujud secara hakiki,insya Allah.Jadi,masihkan syariat Islam dianggap monster yang menakutkan? Wallahu a'lam bish shawab.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Nafisa Zahra, Bayi 9 Bulan ini Menderita Kanker Pembuluh Darah. Ayo Bantu..!!!

Nafisa Zahra, Bayi 9 Bulan ini Menderita Kanker Pembuluh Darah. Ayo Bantu..!!!

Baru berusia 9 bulan, bayi ini diuji dengan penyakit Kanker Pembuluh Darah. Kedua pipinya tumbuh dua benjolan sebesar kepal tangan orang dewasa. Ia harus segera dioperasi dan minum susu khusus...

Pasaribu: Disabilitas Kaki yang Ahli Ibadah ini Jadi Incaran Misionaris. Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Pasaribu: Disabilitas Kaki yang Ahli Ibadah ini Jadi Incaran Misionaris. Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Hidup dengan satu kaki, pria asal Sibolga Tapanuli ini tak kenal putus asa. Setelah kakinya diamputasi karena tertabrak truk, ia justru makin rajin beribadah di masjid. Pria Batak ini butuh bantuan...

Ismail Abdurrahman: Anak Aktivis Dakwah Opname di RS PKU Solo. Ayo Bantu..!!

Ismail Abdurrahman: Anak Aktivis Dakwah Opname di RS PKU Solo. Ayo Bantu..!!

Musibah muntaber tak henti-hentinya menimpa Ismail, anak aktivis dakwah Solo Raya. Sang ayah, Muhammad Arif adalah pekerja serabutan yang saat ini sedang mendapat ujian yang bertubi-tubi. ...

Sakit Stroke, Muallaf Mantan Hindu ini Hidup Sebatang Kara di Gubuk Lapuk. Ayo Bantu.!!

Sakit Stroke, Muallaf Mantan Hindu ini Hidup Sebatang Kara di Gubuk Lapuk. Ayo Bantu.!!

Nyaris sempurna ujian hidup muallaf Nyoman Kawi. Di usia senja, ia tak bisa mencari nafkah karena stroke telah mematikan separo tubuhnya. Hidup sebatang kara, ia tinggal di gubuk lapuk yang tidak...

Guru SMP Islam & Mahasiswi Bahasa Arab Solo Terlindas Truk Kontainer. Ayo Bantu..!!!

Guru SMP Islam & Mahasiswi Bahasa Arab Solo Terlindas Truk Kontainer. Ayo Bantu..!!!

Musibah dahsyat menimpa Ustadzah Juwariah. Terlindas truk kontainer, ia kritis tak sadarkan diri: tulang panggul remuk, tulang pubis patah, engsel tulang panggul bergeser (dislokasi), engkel...

Latest News
MUI Jabar Pertimbangkan untuk Haramkan Game PUBG

MUI Jabar Pertimbangkan untuk Haramkan Game PUBG

Kamis, 21 Mar 2019 12:56

BPN akan Undang Pemantau/Pengawas Pemilu 2019 dari Luar

BPN akan Undang Pemantau/Pengawas Pemilu 2019 dari Luar

Kamis, 21 Mar 2019 12:31

Tagar 17 April Good Bye Jokowi Posisi Teratas di Twitter

Tagar 17 April Good Bye Jokowi Posisi Teratas di Twitter

Kamis, 21 Mar 2019 11:37

Respon TKN Dianggap Merendahkan NU

Respon TKN Dianggap Merendahkan NU

Kamis, 21 Mar 2019 11:31

Radovan Karadzic Divonis Seumur Hidup atas Genosida dan Kejahatan Perang Terhadap Muslim Bosnia

Radovan Karadzic Divonis Seumur Hidup atas Genosida dan Kejahatan Perang Terhadap Muslim Bosnia

Kamis, 21 Mar 2019 11:05

Solusi Kartu Jokowi Recehan dan Pergantian Rezim

Solusi Kartu Jokowi Recehan dan Pergantian Rezim

Kamis, 21 Mar 2019 10:31

Ilusi Kesetaraan Gender

Ilusi Kesetaraan Gender

Kamis, 21 Mar 2019 10:18

Selandia Baru Akan Siarkan Adzan Hari Jum'at Melalui TV Nasional Demi Menghormati Umat Muslim

Selandia Baru Akan Siarkan Adzan Hari Jum'at Melalui TV Nasional Demi Menghormati Umat Muslim

Kamis, 21 Mar 2019 10:01

Saldo Moralitas Menag Lukman Hakim Menjadi Nol

Saldo Moralitas Menag Lukman Hakim Menjadi Nol

Kamis, 21 Mar 2019 09:19

Sekjen PDIP Sebut OKE OCE Gagal, Faktanya OKE OCE Sudah Berinvestasi Rp350 Milyar Selama 2018

Sekjen PDIP Sebut OKE OCE Gagal, Faktanya OKE OCE Sudah Berinvestasi Rp350 Milyar Selama 2018

Kamis, 21 Mar 2019 09:04

Ritual Adat Batui dalam Timbangan Aqidah Islam (Bagian Kelima-Selesai)

Ritual Adat Batui dalam Timbangan Aqidah Islam (Bagian Kelima-Selesai)

Kamis, 21 Mar 2019 08:30

Keberatan dengan Artikel Tirto.id, Jonru Kirim Hak Jawab

Keberatan dengan Artikel Tirto.id, Jonru Kirim Hak Jawab

Kamis, 21 Mar 2019 07:46

Menyucikan Kementerian Agama

Menyucikan Kementerian Agama

Kamis, 21 Mar 2019 07:44

Tuntunan Syariah dalam Membidik Arah Pemberdayaan Perempuan

Tuntunan Syariah dalam Membidik Arah Pemberdayaan Perempuan

Kamis, 21 Mar 2019 06:05

Perempuan Mulia

Perempuan Mulia

Kamis, 21 Mar 2019 05:33

Pemimpin Kita Itu Visioner, tapi (Maaf) Saya Mau Coblos Pak Prabowo Saja

Pemimpin Kita Itu Visioner, tapi (Maaf) Saya Mau Coblos Pak Prabowo Saja

Kamis, 21 Mar 2019 03:27

Perilaku Korupsi Politisi Harus Diakhiri

Perilaku Korupsi Politisi Harus Diakhiri

Kamis, 21 Mar 2019 01:20

Hadapi Pilpres, Din Syamsuddin: Warga Muhammadiyah Tak Boleh Netral

Hadapi Pilpres, Din Syamsuddin: Warga Muhammadiyah Tak Boleh Netral

Rabu, 20 Mar 2019 23:16

Islam Solusi Berantas Korupsi

Islam Solusi Berantas Korupsi

Rabu, 20 Mar 2019 23:08

Akan Ada Upaya Cipta Kondisi hanya Rakyat Mayoritas tak Sejalan dengan Jokowi?

Akan Ada Upaya Cipta Kondisi hanya Rakyat Mayoritas tak Sejalan dengan Jokowi?

Rabu, 20 Mar 2019 22:05


Reseller tas batam

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X