Legislator Anis Byarwati Soroti Merger Tiga Bank Syariah BUMN

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank sayriah nasional, yakni PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah menjadi satu entitas.

Anis yang juga Doktor Ekonomi Islam ini menilai rencana merger tiga bank syariah BUMN bisa menjadi salah satu langkah bagus dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. "Pemerintah sebagai pemegang saham, harus melakukan konsolidasi di semua lini bisnis berdasarkan core competence sesuai lini dan bidang usahanya, untuk mencapai kinerja yang bagus dan efisien," tandasnya.

Secara khusus, Anis berpesan kepada Pemerintah, agar bank syariah hasil merger ini memiliki misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit.

“Dampak merger ketiga bank syariah ini harus signifikan terhadap kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jumlahnya di Indonesia mencapai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta),” paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini juga menekankan kepada Pemerintah, “ merger 3 bank syariah BUMN ini, harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas kepada rakyat, dengan memberikan dukungan kepada UMKM, yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh Anis meminta Pemerintah untuk menugaskan bank syariah hasil merger untuk membantu UMKM.

“Pemerintah dapat menugaskan bank syariah hasil merger, untuk memperhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM hingga mampu berdaya saing, dengan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kelas menengah,” pungkasnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Menhan Sebut Demo UU Ciptaker Dibiayai Asing, Tifatul: Bukannya Mereka Sibuk Tangani Covid-19?
• Fahri Hamzah: Omnibus Law Tidak Cocok dengan Demokrasi Kita!
• PSBB Mampu Landaikan Kurva Kasus Harian Covid di Jakarta dan Jatim
• Pernah Jadi Pengurus GPII, Fadli Zon Kutuk Tindakan Brutal Aparat
• Sesuai dengan UU, Komisi Informasi Jabar Minta Akses Draf Omnibus Law Dibuka untuk Publik
• Anis Minta Negara Hadir Memenuhi Kebutuhan UMKM
• RUU Omnibus Law Disahkan, Fraksi PKS: Memperkecil Hak Pekerja
• UU Cipta Kerja Disahkan Terburu-buru: Fahri: DPR Sudah Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol