Sekjen Gelora: KPU Perlu Buat Terobosan agar Pilkada Hemat Anggaran

JAKARTA (voa-islam.com)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efensien. Sebab,  kondisi perekonomian Indonesia  saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik dalam perbicangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

"Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja ," kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil Pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan, maka sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

"Resikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika Pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.

Sebab, jabatan kepala daerah itu, masa jabatannya lima tahun. Jika jabatan kepala daerah tidak diperpanjang, maka akan banyak Plt apabila Pilkada diundur pada 2021.

"Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Dan di aturan peralihan bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai kondisi khusus Covid-19," katanya.

Namun, apabila Pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020, maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyebaran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih saat pencoblosan dan lain-lain.

"Terobosannya seperti apa itu yang harus dirumuskan KPU, saya tidak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 se-efisien mungkin dan hemat anggaran," kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Beri Ruang Aturan Terkait Keluarga dan Kolaborasi Ilmu, PKS Apresiasi RUU Tentang Profesi Psikologi
• Anis Matta: Hati-hati Indonesia Sudah Masuk Tahap Negara Gagal
• Asumsi Makro Ekonomi 2021, PKS Desak Pemerintah Tambah Subsidi Listrik dan Gas
• Senator Minta RUU HIP Dicabut karena Dinilai Ganggu Sistem Imun Rakyat Hadapi Covid-19
• Rakyat Butuh Kepemimpinan yang Solutif, Bukan Keluh Kesah Presiden Jokowi
• Presiden Marah Saat Evaluasi Menteri, Netty Aher: Kenapa Baru Jengkel Sekarang?
• Aneksasi Israel atas Tepi Barat Langgar Hukum Internasional dan Picu Perang Panjang
• Loloskan TKA China di Konawe, Legislator: Pemerintah Tak Patuhi Rekomendasi DPR