Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.052 views

Survei: Saat Pandemi, Muhammadiyah Organisasi Paling Peduli Kepentingan Warga

JAKARTA (voa-islam.com)--Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.

Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, maka sebagian besar warga menjawab: Muhammadiyah (17,26 persen), Ikatan Dokter Indonesia (16,51 persen), Nahdlatul Ulama (12,55 persen) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47 persen). Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 persen), PKPU (5,19 persen), Majelis Ulama Indonesia (4,53 persen), Palang Merah Indonesia (3,21 persen), Gugus Tugas Covid-19 (2,26 persen), Front Pembela Islam (1,51 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32persen) dan lainnya (16,13persen).

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelas Hafidz Muftisany selaku juru bicara LKSP.

Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Survei LKSP kali ini bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan mas yarakat menghadapi pandemi, serta respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi. Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respon publik, tetapi kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Nasional

Hafidz mengungkap, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya diketahui 51,93 persen responden. Sementara 48,07 persen tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada Pemerintah. Dari 51,93 persen yang tahu, Hafidz menyebut mayoritas (81,24 persen) responden tidak setuju dengan substansi Perppu Corona dibandingkan yang setuju (18,76 persen).

Alasan responden yang menolak Perppu karena: legalisasi korupsi (65,29 persen), mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR (20,15 persen), mengambil-alih kewenangan yudikatif (11,79 persen), tidak tahu isinya (1,52persen) dan alasan lain (1,24 persen). "Responden yang setuju Perppu beralasan: pemerintah beritikad baik (39,84 persen), jika tak ada jaminan Perppu maka pemerintah tidak bisa kerja (30,21 persen), diskresi pemerintah di masa krisis (25,78 persen), kurang paham isinya (2,34 persen) dan alasan lain (1,82 persen)," terang Hafidz dalam rilisnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas (90,82 persen) responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI di masa pandemi. Yang setuju hanya 9,18 persen. Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan: keamanan (62,03 persen) bisa menimbulkan kerawanan baru, alasan politis (18,76 persen) mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum (17,28 persen) munculnya gejala impunitas, dan lainnya (1,88 persen).

"Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar (68,39 persen) responden menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju (31,61 persen)," terangnya. Penindakan hukum di masa pandemi dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat (43,68%) yang dijamin konstitusi, padahal kritik konstruktif justru membantu penanganan Covid-19 (27,71%), alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan MK (17,90%), penghinaan bukan delik umum tapi aduan (8,29%) dan lainnya (2,43%).

Kebijakan Tenaga Kerja

Di sektor ketenagakerjaan, sebagian besar (57,65 persen) responden tahu RUU Cipta Kerja (Omnbus Law) yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Yang tidak tahu cukup banyak (42,35 persen).

Mayoritas responden (73,14 persen) tidak setuju dengan RUU Ciptaker dan yang setuju (26,87 persen). Responden yang menolak RUU Ciptaker beralasan: hanya menguntungkan pengusaha/investor (28 persen), mengabaikan perlindungan pekerja (24,56 persen), tidak transparan sejak proses perumusan (21,16 persen), dipaksakan pembahasannya dan membatasi partisipasi publik (16,69persen), mengabaikan kelestarian lingkungan (7,22 persen), dan lainnya (2,37 persen).

Sementara responden yang setuju RUU Ciptaker beralasan: menyederhanakan aturan ketenagakerjaan (32,68persen), memberikan perlindungan sosial pekerja (29,66persen), memberi kesempatan UMKM dan koperasi (17,76persen), jaminan kepastian berusaha (12,79persen), mendorong iklim investasi (6,22persen), dan lainnya (0,89persen).

Mayoritas (61,94 persen) responden juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kartu Prakerja, yang setuju 38,06 persen. Responden yang tidak setuju beralasan: warga lebih membutuhkan bantuan tunai/modal kerja (44,33 persen), pelatihan online bisa didapatkan gratis (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 persen), celah korupsi baru (1,62 persen), program tidak tepat sasaran (1,18persen), pemborosan anggaran (1,03 persen), dan lainnya (3,76 persen).

Sedangkan responden yang setuju Kartu Prakerja beralasan: membantu korban PHK/pengangguran (46,46 persen), meningkatkan keterampilan/peluang karir (32,07 persen), melatih warga yang baru mau cari kerja (20,33 persen), dan lainnya (1,14 persen).

Masalah sensitif yang direspon warga adalah masuknya TKA di beberapa daerah. Sebagian besar (81,20persen) responden tahu kebijakan pemerintah yang mengizinkan TKA dari China masuk ke wilayah Indonesia, meskipun di masa pandemi. Ada sekitar 18,80 persen yang tidak tahu. Sebagian besar (96,92 persen) responden tidak setuju dengan masuknya TKA China ke Indonesia di masa pandemi, yang setuju (3,08 persen).

Kenaikan Iuran BPJS dan Tetapnya Harga BBM

Beban masyarakat bertambah di masa pandemi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hampir seluruh responden (95,66 persen) tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang tidak setuju hanya 4,34 persen. Responden yang tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena: sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberi jaminan kesehatan (34,05persen), membebani masyarakat yang terkena dampak Covid-19 (32,12 persen), melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membataslkan kenaikan iuran BPJS (32,04 persen), dan lainnya (1,79 persen).

Responden yang setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan beralasan: sesuai dengan kemampuan masyarakat (49,09 persen), masih ada subsidi untuk masyarakat bawah/miskin (30,91 persen), meringankan beban anggaran negara yang sedang defisit (18,18 persen), dan lainnya (1,82 persen).

Dari kebijakan energi, sebagian besar (89,42 persen) responden setuju bila harga BBM diturunkan di masa pandemi, sementara yang tidak setuju (10,58 persen). Responden yang setuju penurunan harga BBM karena: sesuai perkembangan harga minyak dunia yang juga tururn (46,29persen), sesuai dengan kondisi masyarakat yang tertekan ekonominya akibat Covid-19 (40,98 persen), Pertamina tidak akan rugi bila harga BBM diturunkan (11,35 persen), dan lainnya (1,39 persen).

Responden yang tidak setuju harga BBM diturunkan karena: kelebihan dana Pertamina bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial (46,67persen), harga BBM selama ini juga sudah disubsidi (34,07 persen), mengurangi pendapatan negara/Pertamina (13,33 persen), antisipasi kenaikan harga minyak dunia (2,22 persen), harga BBM menyesuaikan ongkos pembelian (1,48 persen) dan lainnya (2,22persen).

Survei nasional LKSP menangkap organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi. Partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah: PKS (39,91 persen), Gerindra (22,23 persen), PDIP (11,33 persen), Partai Demokrat (9,38 persen), PKB (4,30 persen), PAN (4,15 persen), Golkar (2,05 persen), Nasdem (1,71 persen), dan PPP (0,78 persen), yang menjawab tidak tahu (4,15 persen).

Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan: sebanyak 42,79 persen responden berpendidikan sarjana, yang lain tamat diploma (19,44 persen), tamat SMA (32,73 persen), tamat SMP (4,10 persen) dan tamat SD (0,93 persen).

Sementara pekerjaan responden: pegawai swasta (32,05 persen), wirausaha/pedagang (18,27 persen), ibu rumah tangga (13,63 persen), pegawai negeri sipil/TNI/Polri (12,46 persen), buruh/pekerja lepas (11,38 persen), pelajar/mahasiswa (6,20 persen), dan petani/nelayan/peternak (6,01 persen).* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Latest News
Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Jum'at, 10 Jul 2020 10:45

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Kamis, 09 Jul 2020 22:13

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

Kamis, 09 Jul 2020 21:30

Satu Batalion Tentara Israel Dikarantina Setelah Ada Anggotanya Terinfeksi Virus Corona

Satu Batalion Tentara Israel Dikarantina Setelah Ada Anggotanya Terinfeksi Virus Corona

Kamis, 09 Jul 2020 21:05

Wacana TNI Dilibatkan untuk Kerukunan Umat Beragama, Bukhori: Menag Kembali Gagal Paham

Wacana TNI Dilibatkan untuk Kerukunan Umat Beragama, Bukhori: Menag Kembali Gagal Paham

Kamis, 09 Jul 2020 20:48

[VIDEO] Komunisme Ajaran Malu-malu

[VIDEO] Komunisme Ajaran Malu-malu

Kamis, 09 Jul 2020 19:44

Yvone Ridlye Berencana Pergi ke Suriah Untuk Upayakan Pembebasan Tauqir Sharif dari Penahanan HTS

Yvone Ridlye Berencana Pergi ke Suriah Untuk Upayakan Pembebasan Tauqir Sharif dari Penahanan HTS

Kamis, 09 Jul 2020 18:15

Pemberontak Syi'ah Houtsi Ancam Targetkan Istana Kerajaan Saudi

Pemberontak Syi'ah Houtsi Ancam Targetkan Istana Kerajaan Saudi

Kamis, 09 Jul 2020 17:00

Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Terburuk terhadap Fundamental Ekonomi

Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Terburuk terhadap Fundamental Ekonomi

Kamis, 09 Jul 2020 16:28

Afghanistan Tidak Akan Bebaskan 600 Tahanan Taliban yang Mereka Anggap 'Terlalu Berbahaya'

Afghanistan Tidak Akan Bebaskan 600 Tahanan Taliban yang Mereka Anggap 'Terlalu Berbahaya'

Kamis, 09 Jul 2020 15:00

Warga Kashmir Takut UU Domisili Baru India Jadikan Wilayah Mereka Palestina Lain

Warga Kashmir Takut UU Domisili Baru India Jadikan Wilayah Mereka Palestina Lain

Kamis, 09 Jul 2020 14:15

Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Fundraising Award 2020

Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Fundraising Award 2020

Kamis, 09 Jul 2020 12:59

Solusi Islam Mengatasi Quarter Life Crisis

Solusi Islam Mengatasi Quarter Life Crisis

Kamis, 09 Jul 2020 09:26

Cara Hindari Konflik Keuangan Keluarga di Tengah Pandemi

Cara Hindari Konflik Keuangan Keluarga di Tengah Pandemi

Kamis, 09 Jul 2020 08:18

[VIDEO] Haedar Nashir: Umat Islam Miliki Saham Besar Dirikan NKRI dan Pancasila

[VIDEO] Haedar Nashir: Umat Islam Miliki Saham Besar Dirikan NKRI dan Pancasila

Kamis, 09 Jul 2020 07:00

Boikot Produk Pendukung LGBT, Efektifkah?

Boikot Produk Pendukung LGBT, Efektifkah?

Rabu, 08 Jul 2020 23:55

Konsep

Konsep "Tangguh Semeru" di Jawa Timur, Solusi Tatanan Baru ?

Rabu, 08 Jul 2020 23:20

Menjaga Stamina Belajar Mahasiswa

Menjaga Stamina Belajar Mahasiswa

Rabu, 08 Jul 2020 23:06

Trending Bekal untuk Suami, Feminis Sakit Hati Bereaksi

Trending Bekal untuk Suami, Feminis Sakit Hati Bereaksi

Rabu, 08 Jul 2020 22:59

1721 Alumni ITB Dukung Din, RR: Ternyata yang Doyan Jilat Kekuasaan Hanya Minoritas

1721 Alumni ITB Dukung Din, RR: Ternyata yang Doyan Jilat Kekuasaan Hanya Minoritas

Rabu, 08 Jul 2020 21:52


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X