Legislator: Selesaikan Skandal Jiwaraya Secara Menyeluruh, Jangan Sepotong-Sepotong

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI komisi XI dari PKS Anis Byarwati menyebutkan bahwa kasus Jiwasraya tidak bisa dipreteli atau dilihat sepotong-sepotong. Agar skandal gagal bayar yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 13,7 triliun tersebut dapat diketahui masyarakat dengan terang benderang, pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Anis mengatakan bahwa kerjasama PT Asuransi Jiwasraya dengan klub sepak bola Manchester City yang dianggap memakan anggaran cukup besar, perlu diselidiki dan ditelusuri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Silakan terus selidiki dan telusuri. BPK kan akan mengumumkan hasil penyelidikannya ke Komisi XI DPR RI, Maret mendatang. Kita tunggu saja,” kata wakil rakyat Dapil I Provinsi DKI Jakarta pada Senin (17/2) sore.

Sampai saat ini, DPR masih terus bekerja menelusuri dan mendalami skandal yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya melalui mekanisme panja yang dibentuk di komisi III (hukum), komisi VI (BUMN) dan komisi XI (keuangan). Panja masih terus berjalan meskipun dua fraksi di DPR yaitu fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat telah resmi mengajukan pembentukan pansus kepada pimpinan DPR. Hingga saat ini, usulan pembentukan pansus belum mendapatkan respon dari pimpinan DPR.

Kasus skandal PT Asuransi Jiwasraya, masih terus menjadi sorotan. Terungkapnya fakta bahwa PT Asuransi Jiwasraya menjalin kerja sama dengan klub sepakbola anggota Liga Utama Inggris, Manchester City diyakini telah menggelontorkan sejumlah dana yang sangat besar. Bahkan, menurut Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, saat PT Jiwasraya telah mengalami krisis di tahun 2014, ia menggelontorkan anggaran dengan total Rp 13,5 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk biaya kunjungan Manchester City ke Indonesia Rp 4 miliar, sponsorship Rp 7,5 miliar, souvenir Rp 1 miliar, dan konsultan Rp 1 miliar.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Fahira Nilai Omnibus Law Bentuk Frustasi Pemerintah atas Mandeknya Ekonomi
• PKS Minta Peran Kelembagaan Batan Diperkuat
• Tak Dilibatkan Bahas RUU Ciptaker, AJI: Mau Buat UU Apa Konspirasi Kejahatan?
• Bayar SPP Pakai GoPay, Said Didu Ingatkan Nadiem Makarim Soal Korupsi
• Legislator PKS: Ekonomi Stagnan 5,02 Persen, Waspadai Ketergantungan dengan China
• Jokowi Dilarang ke Kediri Karena Mitos Akan Lengser, Demokrat Bandingkan dengan SBY
• Elemen Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law
• Harga Gula Menggila, Komisi IV DPR: Ini Permainan Mafia