Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.299 views

Elemen Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

JAKARTA (voa-islam.com)—Sejumlah elemen pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Televisi Indonesia (IJTI) dan LBH Pers menolak upaya campur tangan pemerintah soal pers melalui revisi draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). 

Pada siaran pers yang dimuat aji.or.id, Senin (17/2/2020) disebutkan ada dua pasal disoroti dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu mengenai modal asing dan ketentuan sanksi denda maupun pidana.

“Selain mengatur soal investasi, RUU (Ciptaker) ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana,” tulis siaran pers

Rincian dari pasal asli dan usulan revisi, ada di bawah ini.

Undang Undang No. 40 tentang Pers    Revisi dalam Omnibus Law RUU Cilaka
Pasal 11    Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18    Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta
.    (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 500 juta.    (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
    (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas usulan revisi pasal Undang Undang Pers yang disodorkan pemerintah, AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12. Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers.

Lahirnya Undang Undang Pers tahun 1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru dalam mengekang pers. Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti masa Orde Baru. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari undang-undang itu. Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur  urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut.

Kedua, menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers. Dalam usulannya, pemerintah mengajukan revisi soal sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, menjadi paling banyak Rp 2 miliar –naik dari sebelumnya Rp 500 juta. Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat 2 berisi ketentuan soal “Pers wajib melayani Hak Jawab. Pasal 13 mengatur soal larangan pemuatan iklan yang antara lain merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut. 

Ketiga, menuntut konsistensi pemerintah dalam menerapkan Undang Undang Pers. Kami menilai bahwa undang-undang itu selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” 

Namun bagi kami yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan. 

Jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, mereka harusnya menggunakan Undang Undang Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan bagi kami untuk apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini? Kami menangkap kesan pemerintah seperti menjalankan politik “lip service”, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini. Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Latest News
Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 23:59

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Sabtu, 19 Sep 2020 22:20

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Sabtu, 19 Sep 2020 22:10

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Sabtu, 19 Sep 2020 22:05

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Sabtu, 19 Sep 2020 22:00

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 21:50

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Sabtu, 19 Sep 2020 21:35

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Sabtu, 19 Sep 2020 21:04

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Sabtu, 19 Sep 2020 20:45

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Sabtu, 19 Sep 2020 20:35

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

Sabtu, 19 Sep 2020 20:07

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Sabtu, 19 Sep 2020 15:25

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 15:04

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Sabtu, 19 Sep 2020 11:43

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Jum'at, 18 Sep 2020 22:15

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Jum'at, 18 Sep 2020 22:00

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Jum'at, 18 Sep 2020 21:45

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Jum'at, 18 Sep 2020 20:13

Bullying, Duri dalam Pendidikan Indonesia

Bullying, Duri dalam Pendidikan Indonesia

Jum'at, 18 Sep 2020 19:52

Israel Akan Bujuk UEA Untuk Promosikan Pembangunan Jalur Pipa Antara Saudi dan Israel

Israel Akan Bujuk UEA Untuk Promosikan Pembangunan Jalur Pipa Antara Saudi dan Israel

Jum'at, 18 Sep 2020 19:46


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X