Indonesia Bisa Manfaatkan PBB, ASEAN, dan OKI Selesaikan Kekerasan Muslim Uighur

JAKARTA (voa-islam.com)—Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia harus bersuara menanggapi isu kekerasan Muslim Uighur.

“Bbeberapa hari terakhir ramai pemberitaan mengenai kekerasan terhadap muslim etnis Uighur yang dilakukan pemerintah China. Ini sudah menjadi isu internasional. Dan sebagai negara berpenduduk Islam terbesar, Indonesia harus bersuara keras,” kata Mardani pada akun twitternya, Jumat (20/12/2019).

Menurut Mardani, pada forum Asian Parliamentary Assembly (APA) di Turki, ia dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR telah menyuarakan protes dalam forum Pleno. Setelah itu delegasi dari China meminta dilakukannya pertemuan.

“Namun itu saja belum cukup. Saya yakin Indonesia mampu berbuat lebih untuk menyelesaikan kasus ini. Kasus yang  sudah menembus batas-batas hubungan diplomatik karena menyangkut jiwa manusia (HAM). Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Mardani.

Dikatakan Mardani, sejak 1 Januari 2019, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Jokowi menjabarkan empat prioritas Indonesia saat memegang posisi tersebut. Salah satunya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai.

“Kasus Uighur bisa menjadi bukti konkrit pemerintah mewujudkan visi tersebut. Memang akan sulit menekan secara langsung pemerintah China. Terlebih dengan kondisi masih bergantungnya pemerintah dari segi ekonomi,” jelas Mardani.

Namun, lanjut Mardani, Indonesia bisa bergerak secara multilateral dengan melibatkan negara-negara lainnya dalam membahas problematika HAM di Uighur. Baik melalui forum PBB, ASEAN, dan OKI untuk menekan pemerintah China.

“Indonesia juga bisa menjadikan ASEAN sebagai kendaraan sekaligus menjadi legitimasi peran Indonesia dalam ASEAN itu sendiri. Sambil kita berharap China membuka seluas-luasnya akses informasi atas apa yang terjadi disana. Karena selama ini terkesan tertutup,” ujar Mardani.

“Saya juga mendukung upaya diplomasi yang dilakukan Kemenlu kepada pemerintah China. Karena saya yakin segala sesuatu dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” tambah Mardani.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Neraca Dagang Terpuruk, Pemerintah Jangan Sibuk Salahkan Pihak Luar
• PKS Minta Kantor Berita Antara Gali Berita Objektif Terkait Muslim Uighur
• Kelelahan, Wapres Ma'ruf Amin Batal Hadiri Kuala Lumpur Summit 2019
• Pemerintah Harus Secepatnya Membasmi KKB Papua Merdeka
• Mendesak, Perlindungan Pegawai Lembaga Antikorupsi
• Tokoh Kristen Aceh Bantah Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama Kemenag
• Pemprov DKI Diminta Segera Putuskan Nasib Diskotek Colosseum
• Anggota DPR RI Kecam Pengesahan RUU Diskriminatif India