KPA: Proyek Infrastruktur Untungkan Pengusaha, Bukan Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com)—Selama ini pemerintah Joko Widodo mengklaim pembangunan infrastruktur yang digenjot selama ini bertujuan untuk kepentingan rakyat. Namun, hal tersebut dibantah oleh Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. 

Dewi menilai pembangunan infrastruktur rezim Jokowi banyak mendatangkan keuntungan bagi pengusaha swasta, terutama properti. Hal itu, kata Dewi, terlihat dari sejumlah proyek strategis nasional yang diboncengi kepentingan pengembang swasta.

“Pembangunan infrastruktur yang untuk kepentingan umum malah dimanfaatkan untuk kepentingan swasta,” ucap Dewi seperti dikutip dari Tirto, Kamis pekan lalu.

Dewi kemudian mencontohkan pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat. Menurut data KPA, pembangunan bandara itu hanya memerlukan 1.800 hektar dari 5.000 hektar lahan yang disediakan. Lahan sisanya, sebanyak 3.200 hektar, dipakai untuk pembangunan kawasan aerocity dan pusat bisnis.

Dewi menuturkan hal itu menunjukkan ada kepentingan bisnis yang kuat menyertai pembangunan proyek tersebut. Dia mengatakan pembangunan di sekitar Bandara Kertajati lebih menguntungkan pengusaha properti dan pengembang.

“Otomatis kalau ada pembangunan infrastruktur akan ada pengembangan kawasan kota. Mereka bersembunyi dibalik proyek strategis nasional,” ucap Dewi.

Menurut Dewi, pembangunan infrastruktur yang kerap diklaim pemerintah bertujuan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu dicermati secara kritis. Ia berpendapat banyak proyek infrastruktur justru memicu penguasaan tanah dalam skala besar oleh pebisnis sehingga ke depan bisa berdampak pada ketimpangan kepemilikan lahan. [Tirto/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Soal 'Kebohongan Award', Golkar: PSI Jangan Menambah Gaduh
• Award PSI Dibuang ke Tempat Sampah
• Anies Baswedan Terbang ke Lombok, Serahkan Bantuan Rp33,6 Miliar untuk Korban Gempa
• Oknum Bobotoh Dukung Ma'ruf Amin, Ini Klarifikasi Dirigen Viking
• Ada Pembodohan Publik terkait Divestasi Saham Freeport?
• Freeport Banyak Melanggar UU
• BPK dan KPK Dihimbau Awasi dan Periksa Transaksi Beli Saham Freeport
• Sandiaga Uno: BPJS Susahkan Masyarakat