Ada Apa dengan Pemerintahan Jokowi, Keluhkan Anggaran tapi Kebut Infrastruktur?

JAKARTA (voa-islam.com)- Klaim pemerintahan Joko Widodo soal infrastruktur menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon perlu dipertanyakan. Pasalnya, di samping kebut infrastruktur, pemerintahan Jokowi nampak kerap keluhkan anggaran hingga kembali berhutang.

“Di sisi lain, klaim tentang pembangunan infrastruktur sebenarnya perlu dipertanyakan kembali. Pemerintah sering menyatakan anggaran infrastruktur meningkat tajam jika dibandingkan periode sebelumnya. Menteri Keuangan, misalnya, pernah merilis pernyataan antara 2015 - 2017 alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN meningkat 127 persen dibandingkan dengan 2011-2014.

Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebab, saya baca beberapa kajian, pemerintahan Jokowi ternyata telah melakukan perubahan definisi anggaran infrastruktur, sehingga klaim-klaim tadi patut dicurigai tak akurat,” kritiknya, di akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (31/12/2017).

Dalam nomenklatur APBN kita, misalnya, hanya ada 11 klasifikasi fungsi belanja Pemerintah Pusat, di mana infrastruktur bukan salah satunya. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, yang disebut sebagai anggaran infrastruktur biasanya adalah belanja modal yang dapat dikategorikan belanja fisik. Namun, di era pemerintahan Jokowi, perkiraan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan sebagian besar alokasi belanja barang juga dianggap sebagai belanja infrastruktur.

Angka dua pos ini kebetulan cukup besar. Sehingga, kemungkinan hal inilah yang telah membuat anggaran infrastruktur di era pemerintahan sekarang kesannya seolah membengkak.

“Jika dugaan ini benar, bahwa pemerintah telah memperluas definisi anggaran infrastruktur, maka peningkatan belanja infrastruktur sebagaimana yang sering diklaim pemerintah sebenarnya tidak benar. Pertanyaannya, lalu ke mana larinya dana hasil pencabutan berbagai subsidi yang ditarik pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini?!” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hanya Textbook, Jokowi Diminta Evaluasi Menteri dan Penasihat Ekonominya
• Dibantah Pemerintah, Politisi: Gerai Ritel Tutup, Tunjukkan Daya Beli Tertekan
• Jargon Maritim hanya Isapan Jempol Rezim Jokowi dan Tarif Tol Tak Lazim?
• Catatan Akhir Tahun Ekonomi Rezim Jokowi: Antara Wacana dengan Praktik Tidak Nyambung
• Catatan Hukum Akhir Tahun 2017 Fadli Zon: Hukum Semakin jadi Alat Kekuasaan
• Tangani Hoax, Fadli: Keadilan Bisa Hilang jika Aparat Penegak Hukum Kerja atas Pesanan
• Ini Contoh Kasus Kenapa Hukum di Rezim Jokowi Disebut Fadli jadi Alat Kekuasaan
• Noda Hitam di Tahun 2017: Kasus Ahok dan Upaya Kriminalisasi Lawan Politik