Syarikat Islam Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal

BANDUNG (voa-islam.com)—Mandatori (wajib) sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia yang mulai berlaku 17 Oktober 2019 mendorong sejumlah organisasi Islam membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setelah LPH Nahdlatul Ulama dan LPH Muhammadiyah, kini berdiri pula LPH Syarikat Islam wilayah Jawa Barat, Kamis (15/8/2019) di Bandung.

LPH ini didirikan dalam rangka partisipasi masyarakat, lembaga keagamaan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 13 UU JPH yang menyebutkan bahwa, LPH harus d iajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

LPH yang didirikan oleh Syarikat Islam ini kerjasama dengan PT Berkah Usaha Halal. LPH ini kemudian diberi nama LPH Berkah Usaha Halal. 

Dalam keterangan pers yang diterima Voa Islam, tujuan dibentuknya LPH ini sebagaimana diatur undang-undang untuk mempermudah masyarakat memperoleh produk halal dan kepastian tentang kehalalan produk.

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat Drs. HE. M. Saepuddin mewakili Ketua Umumnya karena sedang menjalankan ibadah haji dan dari PT Berkah Usaha Halal dilakukan oleh Raihani Keumala SH sebagai Direktur LPH.

Hadir menyaksikan dalam penandatanganan kerjasama tersebut dan H. Ayep Zaki, SE selaku Komisaris Utama, Dr. H. Ikhsan Abdullah SH MH selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam mendirikan Lembaga LPH sebagaimana dimaksud undang-undang. Selain itu hadir pula Pimpinan Wilayah dan Dewan Wilayah lainnya seperti KH Bana, H. Jojo dan pengurus lainnya. 

“Diharapkan agar masyarakat Jawa Barat yang tergabung dalam jamaah Syarikat Islam dan semua UMKM serta pengusaha yang merupakan anggota dari Syarikat Islam dapat melakukan sertifikasi halal atas produknya dalam rangka mendukung pelaksanaan UU JPH, guna mendukung terlaksananya mandatory sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2019,” demikian keterangan pers tersebut.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• DDII Jabar Gelar Madrasah Amil untuk Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan Laznas Dewan Dakwah
• Forkami: Kasus GKI Yasmin Bukan Intoleransi, Tapi Pelanggaran Perizinan
• [VIDEO] KH Anwar Sanusi: Islam Tidak Membenarkan Terorisme
• Pembina DDII NTB Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Bidang Manajemen PAUD
• Pesan Imam Masjidil Haram kepada Pengurus DDII Kalteng: Terus Istiqomah di Jalan Dakwah
• Dakwah Nahi Munkar Tak Pernah Berhenti
• LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU Jaminan Produk Halal
• Bangun 11 Proyek di Indonesia, Qatar Charity Gelontorkan Dana 46 Milyar