Kluster Baru Jika New Normal Dipaksakan Berlaku

Oleh:

Anita Irmawati

Pemerhati Kebijakan Publik tinggal di Bogor

RENCANA new normal mulai dipersiapkan, pembukaan beberapa fasilitas umum sudah mulai diwacanakan bahkan beberapa sudah mulai dibuka kembali. Seperti mall, pasar, tempat beribadah hingga sekolah yang masih menunggu aba-aba pembukaan. Bahkan wacana perancangan protokol kesehatan sudah dipikirkan untuk bidang pariwisata.

Padahal jika melihat data, kurva kasus masih menanjak bahkan penambahan kasus terus bertambah bahkan rata-rata penambahan 500 lebih kasus perhari. Berdasarkan data per tanggal 28 Mei 2020 pukul 12.00 WIB jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi 24.538, artinya kurva kasus belum melandai apalagi turun tajam.

Skema new normal bukan sekadar stimulasi ekonomi, namun butuh perhitungan dan kajian teliti terhadap seluruh aspek kehidupan. Memang kerugian ekonomi dirasakan karena hutang ke luar negeri dengan bunga yang tinggi hingga roda ekonomi tak mampu bergerak dengan hanya menjalankan keuangan dalam negeri saja. Karena ekonomi harus  diatur dengan aturan pasti serta tidak ada kata meminjam apalagi berhutang pada negara lain. Namun butuh penggerak dari dalam negeri seperti memenuhi kebutuhan dengan produk dalam negeri serta mengelola sumber daya alam oleh negara. 

Walaupun skema new normal tak sekadar stimulus ekonomi akan tetapi new normal diperuntukkan untuk seluruh aspek kehidupan dan tak terkecuali. Hal ini menuntut rakyat harus kembali ke kehidupan semula dengan kehidupan normal baru dalam protokol kesehatan yang berlaku. Begitupula dengan phicycal distancing dan social distancing yang harus diberlakukan dalam new normal agar penyebaran virus Corona dapat dihentikan.

Namun berbeda dengan fakta dilapangkan, masyarakat bersikap tidak perduli dengan protokol kesehatan apalagi aturan social distancing yang sulit dilakukan di ruangan publik. Kesadaran masyarakat dinilai rendah apalagi jika ditegur karena tidak menggunakan masker saja bisa membuat ricuh dan bentrok dengan petugas. Penyebarannya masih sama sosialisasi, komunikasi, dan penjaminan tidak didapatkan rakyat dari negara. Apalagi dalam mensosialisasikan serta mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terhadap pencegahan penularan virus Corona yang tak merata ditambah kebijakan sulit dimengerti hingga ambigu yang terjadi. Masyarakat tidak paham dengan aturan yang dibuat pemerintah namun pemerintah sendiri melanggarnya. Artinya kita rakyat Indonesia butuh aturan dengan para pemimpin serta petinggi negeri yang mengayomi dan memberikan contoh dalam pelaksanaan aturan yang dibuat. Begitupula dengan hukum sebagai sanksi tak ada tebang pilih apalagi pilih kasih keadilan hingga dinilai pincang.

Lalu dengan penjaminan kebutuhan dari negara tak bisa dirasakan. Anggaran sembako sangat besar namun carut marut dalam penyaluran bisa dibilang nol besar, salah sasaran bahkan sembako tak layak mewarnai hal ini. Begitupula dengan kartu pra-kerja yang tak jelas dan dinilai prematur hingga tak bisa dirasakan pada seharusnya yang mendapatkan. Koreksi kebijakan haruslah tepat, jangan gegabah apalagi asal-asalan dalam memutuskan. Karena ini adalah ranah negara yang punya payung hukum terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali.

Begitupula dengan kebijakan new normal, aturan yang diputuskan haruslah tepat mengingat Corona bukan sekadar flu biasa namun mampu meregang nyawa manusia. Kebijakan new normal bukan sekedar menyelamatkan ekonomi negara, namun perlu dipertimbangkan nyawa manusia menjadi taruhan mengingat mutasi virus yang beragam membuat penyebaran makin masif dan berbeda-beda dengan gejala yang ditampakkan saat terinfeksi. Bukan sekadar gejala yang pertama kali dikeluarkan.

Dalam new normal semua aktivitas publik akan dilakukan dengan syarat protokol kesehatan dan jaga jarak diterapkan. Pasar, sekolah, mall, pabrik industri, dan tempat ibadah akan kembali seperti semula. Semua rakyat keluar rumah bukan lagi diam dirumah seperti awal yang diberlakukan. Namun fakta dilapangan akan sulit menggunakan protokol kesehatan apalagi jaga jarak. Aktivitas akan seperti biasa tanpa menghiraukan lagi Corona.

Disini akan terbentuk kluster baru di seluruh ruang publik, mulai dari pasar, sekolah, perusahaan, pabrik dan semua sektor lainnya yang akan terjadi transmisi virus secara masif. Karena mengingat kurva kasus hanya mencatat positif bukan lagi ODP apalagi PDP. Artinya tidak semua ODP dan PDD tidak dikarantina secara mandiri bisa jadi berkeliaran berinteraksi dengan lingkungan belum lagi dengan OTG yang tanpa menunjukkan gejala yang sulit di identifikasi. Ya, penyebaran makin masif bisa terjadi peningkatan kasus jika new normal tetap diberlakukan. Jadi semua sektor kehidupan adalah kluster baru, rakyat akan banyak terinfeksi dan tenaga medis kelabakan menangani.

Jadi jangan gegabah memutuskan kebijakan, apalagi dengan data yang tak mendukung terlaksananya kebijakan. Bisa jadi kebijakan new normal malah menjerumuskan manusia pada kematian massal.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Idul Fitri, Makna Takwa dan Kemenangan Kala Pandemi Corona
• Covid-19, Menguji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Publik
• Heboh, Tatkala Mobil BSL-2 Jadi Rebutan di Jatim
• Jadilah Umat Rabbani Bukan Umat 'Ramadhani'
• Pelajaran Penting dari Ramadhan
• Kagaduhan Terulang Jelang Gelaran New Normal di Tengah Pandemi Covid-19
• New Normal, Wujud Kebijakan Coba-Coba
• Tuntaskan PSBB ataukah Ngebet New Normal?