Politik Jalan Tol

Oleh: M Rizal Fadillah

Salah satu, atau satu satu nya andalan Capres Jokowi dalam konten kampanyenya adalah keberhasilan membangun infrastrur berupa jalan tol. Tol trans Jawa baru diresmikan, meski ada beberapa ruas jalan yang baru diresmikan itu rusak lagi.

Diduga pengerjaan proyek tersebut "kejar tayang". Trans Sumatera juga dikebut. Jalan tol yang dibuat dengan semangat manfaat untuk masyarakat nyatanya mulai dikritisi signifikansinya. Masalah biaya mahal dalam pentarifan hingga matinya perekonomian di jalan yang tidak dilalui kendaraan karena berpindah penggunaan adalah problem utama.

Kampanye jalan tol untuk masyarakat juga dipertanyakan. Jalan tol adalah proyek full bisnis. Komoditas untuk mencari keuntungan para pebisnis baik swasta maupun pemerintah. Bahkan Jokowi berulang memprogram untuk menjual jalan tol segera setelah selesai. Selesaikan lalu jual, selesaikan jual kembali..! Jalan tol adalah "barang jualan".

Tentu manfaat bagi rakyat itu ada, tapi rakyat harus beli barang itu dengan harga yang selalu naik dan naik. Karena itu kampanye infrastruktur jalan tol hanya menonjolkan aspek "pembangunan" bukan "kesejahteraan". Manifestasi dari jiwa pemerintahan yang "materialistis" tidak "ideologis". Pemerintahan pedagang, bukan pejuang atau pahlawan kerakyatan.

Jika benar benar membuat jalan tol untuk rakyat semestinya ada batas "break event point". Jika biaya sudah kembali maka harga harus duturunkan bahkan digratiskan. Rakyat akan berbahagia dengan itu. Tol Jagorawi yang tertua di Indonesia pasti bukan saja telah mencapai BEP tapi memberi keuntungan besar.

Saatnya digratiskan demi kebahagiaan rakyat. Konten kampanye untuk jalan tol tarif mahal dan mematikan usaha adalah kebodohan dan kebohongan serta manifestasi atas kelemahan sendiri. Membangun itu bukan kehebatan karena hal itu adalah tugas pemerintah. Baru disebut hebat jika membangun itu menyejahterakan tanpa menggusur, membebani, atau mematikan.

Politik jalan tol adalah politik jalan pintas yang mencari untung. Jokowi melewati jabatan Walikota dengan memintas. Belum tamat kursi sudah "dijual" pindah ke jalur Gubernur. Belum tamat sudah mintas kembali ke jabatan Presiden. Sangat bebas hambatan. Rakyat tidak mempermasalahkan karena masih yakin jalan tol ini memang untuk rakyat.

Saat ini, semangat sangat tinggi keinginan untuk memperpanjang "jalan tol" trans Indonesia. Tapi rakyat sudah mulai melihat iklim perdagangan di dalamnya. Jalan tol yang dibuat ternyata banyak yang rusak, kejar kejar tayang. Belum lagi beberapa ruas terjadi kemacetan. Nampaknya "jualan" jalan tol bakal rusak dan macet. Rakyat tidak tertarik ikut saham suara yang kelak akan dijual jual lagi.

Kursi Presiden adalah untuk negarawan yang selalu berfikir, berjuang, dan berkorban untuk rakyat. Untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Bukan diberikan kepada "pedagang" yang menjadikan negara sebagai "barang dagangan".

Kursi Presiden jangan dijadikan sebagai komoditas. Dibeli dengan harga berapapun. Uang dihamburkan untuk biaya tinggi menggusur suara rakyat dengan dalih "ganti untung". Jika sudah terbeli kursi itu lalu dijual lagi ke "inner circle" yang sarat kepentingan serta kepada para pebisnis yang melakukan transaksi dengan Presiden. Bisa pribumi, asing dan atau sang peminat utama "aseng".

Hentikan politik jalan tol yang mencari kekuasaan dengan jalan pintas. Hentikan cara mengatur pemerintahan dengan ideologi pragmatisme dan materialisme. Saatnya moralitas di kedepankan.

Rakyat harus diselamatkan jangan dijadikan barang jualan apalagi menghinakan dengan sekedar isi amplop recehan atau sembako yang dibagikan. Sungguh suatu penistaan. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Mobilisasi (Sang Petahana)
• Kafir Itu Ketetapan dari Allah
• RUU Pesantren, Politisasi Pendidikan Islam
• Hukum Allah atau Hukum Manusia?
• Membela Anies, Membantah ‘Kejahilan’ Ketua DPRD DKI
• Pusat Persiapan Siswa Ke Timur Tengah Resmi Dibuka di Aceh
• Indonesia Darurat Hoaks Jelang Pemilu
• Ironi Pers Masa Kini