Menolak Normalisasi LGBT, Pertahankan Kedaulatan Moral Bangsa

Oleh: Ummu Firly | Aktivis Muslimah

Ada saatnya masyarakat harus berani berkata “tidak,” bukan karena membenci manusia atau menolak keberadaan orang yang berbeda. Tapi demi menjaga nilai kehidupan, keluarga, dan kedaulatan moral sebuah bangsa.

Dalam konteks masyarakat Muslim, sikap itu menjadi semakin penting ketika berbicara tentang LGBT. Karena hari ini LGBT tidak hanya hadir sebagai persoalan perilaku individual, bahkan telah menjadi bagian dari perdebatan yang jauh lebih luas tentang hak, kebebasan, kesetaraan, pendidikan, keluarga, hukum, dan kebijakan publik. Bahkan, dalam perkembangannya, gagasan mengenai identitas seksual dan gender telah masuk ke ruang-ruang sosial yang sangat menentukan cara generasi muda memahami dirinya.

Karena itu, menolak LGBT sebagai norma sosial dan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam bukanlah sekadar sikap moral individual. Ia adalah sikap mempertahankan nilai. Dan mempertahankan nilai berarti mempertahankan arah masyarakat.

Kita Perlu Berani Membedakan Manusia dan Gagasan

Di tengah derasnya kampanye toleransi, ada satu hal yang sering tercampur: membedakan manusia dengan gagasannya. Islam memerintahkan manusia untuk memperlakukan sesama dengan adil dan menjaga kehormatan manusia. Tetapi penghormatan terhadap manusia tidak berarti seluruh gagasan dan perilakunya harus dibenarkan.

Seorang Muslim dapat tetap memperlakukan seseorang dengan baik, tidak melakukan kekerasan, tidak merendahkan martabatnya, sekaligus tetap meyakini bahwa perilaku seksual tertentu bertentangan dengan syariat. Ini penting ditegaskan: menolak LGBT bukan berarti membenci manusia LGBT. Yang ditolak adalah gagasan bahwa seluruh bentuk orientasi dan perilaku seksual harus dianggap sama-sama benar, lalu dinormalisasi menjadi standar sosial yang wajib diterima semua orang.

Dalam Islam, ukuran benar dan salah bukan ditentukan oleh seberapa populer sebuah gagasan atau seberapa kuat kampanye yang mengiringinya. Ukurannya adalah wahyu Allah SWT.

Karena itu, ketika syariat telah memberikan batas mengenai hubungan seksual, pernikahan, keluarga, dan kehormatan manusia, seorang Muslim tidak memiliki alasan untuk menggantinya hanya karena standar sosial sedang berubah.

...Ketika syariat mengatur batasan hubungan seksual, pernikahan, keluarga, dan kehormatan, seorang Muslim tidak memiliki alasan untuk menggantinya...

Ketika “Hak” Berubah Menjadi Tuntutan untuk Menerima

Persoalan menjadi lebih rumit ketika penolakan terhadap LGBT kemudian diposisikan sebagai bentuk diskriminasi. Tentu, tidak seorang pun boleh menjadi korban kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang. Tetapi kita perlu bertanya lebih jauh: apakah perlindungan terhadap manusia otomatis berarti negara dan masyarakat harus menerima semua gagasan mengenai seksualitas sebagai sesuatu yang benar?

Di sinilah perdebatan nilai sesungguhnya terjadi. Hak untuk tidak diperlakukan secara zalim adalah satu hal; tuntutan agar masyarakat menerima suatu pandangan moral sebagai norma bersama adalah hal yang berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Jika setiap kritik terhadap sebuah gagasan dianggap sebagai kebencian, maka ruang diskusi publik akan mati. Masyarakat akhirnya tidak lagi boleh bertanya, tidak lagi boleh berbeda pandangan, dan tidak lagi boleh mempertahankan nilai yang diyakininya. Padahal, kehidupan sosial membutuhkan ruang untuk berdebat mengenai nilai.

LGBT dan Pertarungan Nilai

Di sinilah isu LGBT perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sudah saatnya kita membuka mata dan bersikap kritis terhadap berbagai gerakan, jaringan, organisasi, lembaga, dan institusi transnasional yang turut membentuk wacana tentang seksualitas, gender, dan hak individu.

Jangan sampai atas nama kebebasan dan hak asasi, masyarakat justru kehilangan hak untuk mempertahankan nilai yang diyakininya. Terlepas dari perdebatan mengenai aktor, jaringan, dan tingkat pengaruh masing-masing pihak, fenomena yang patut kita cermati adalah bagaimana sebuah gagasan dapat mengalami proses normalisasi. Awalnya dianggap menyimpang, kemudian disebut sebagai pilihan, lalu disebut sebagai identitas, berikutnya dinarasikan sebagai hak, dan pada tahap tertentu masyarakat yang mempertanyakannya justru dapat dicap sebagai intoleran.

Jika proses semacam ini tidak pernah kita kritisi, perubahan norma dapat berlangsung tanpa pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka. Masyarakat tiba-tiba mendapati bahwa sesuatu yang dahulu dianggap bertentangan dengan nilai mayoritas kini dipresentasikan sebagai standar baru yang harus diterima. Pertanyaannya: siapa yang menentukan perubahan itu?

...Menolak LGBT yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah sikap mempertahankan nilai dan arah masyarakat...

Kedaulatan Bukan Hanya Soal Batas Negara

Kita sering memahami kedaulatan sebatas kemampuan negara menjaga wilayah dan menentukan kebijakan politiknya sendiri. Padahal ada kedaulatan yang jauh lebih dalam: kedaulatan atas nilai dan arah kehidupan masyarakat. Sebuah bangsa dapat memiliki bendera sendiri, pemerintahan sendiri, dan wilayah sendiri.

Namun jika cara berpikirnya sepenuhnya mengikuti arus nilai yang dibentuk dari luar, kita patut bertanya: sejauh mana masyarakat itu masih memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya? Pertanyaan ini bukan berarti setiap nilai dari luar harus ditolak. Yang perlu ditolak adalah sikap inferior yang menganggap sesuatu otomatis benar hanya karena datang dari dunia internasional, lembaga asing, atau dibungkus dengan istilah universal seperti human rights, freedom, dan equality. Tidak ada istilah yang boleh membuat kita berhenti berpikir, termasuk ketika istilah itu adalah “hak asasi manusia”.

Keluarga adalah Garis Pertahanan Pertama

Jika pertarungan nilai dibiarkan berlangsung tanpa arah, institusi pertama yang akan merasakan dampaknya adalah keluarga. Sebab LGBT tidak hanya berbicara tentang orang dewasa dan pilihan personal. Ketika gagasan mengenai gender dan seksualitas masuk ke dunia pendidikan dan ruang digital, anak-anak menjadi bagian dari arena pertarungan nilai tersebut.

Di sinilah orang tua tidak boleh lengah. Anak membutuhkan pendidikan seksual yang benar, tetapi pendidikan itu harus dibangun di atas akidah, adab, dan pemahaman tentang kehormatan diri. Anak harus memahami bahwa tubuhnya berharga, bahwa hubungan laki-laki dan perempuan memiliki aturan, bahwa pernikahan memiliki kedudukan mulia, dan bahwa tidak semua dorongan harus diikuti.

Yang lebih penting, anak harus memiliki keberanian untuk bertanya kepada orang tuanya. Sebab ketika rumah tidak memberikan jawaban, internet akan mengambil alih peran tersebut. Dan algoritma tidak pernah bertanya apakah sebuah jawaban sesuai dengan iman seorang anak.

...Orang tua tidak boleh lengah. Anak butuh pendidikan seksual yang benar dan dibangun di atas akidah, adab, dan pemahaman tentang kehormatan diri...

Negara Tidak Boleh Kehilangan Arah

Karena itu, negara juga tidak cukup mengambil posisi sebagai penonton. Negara harus menentukan arah pendidikan, kebijakan keluarga, perlindungan anak, serta tata kelola ruang digital berdasarkan kepentingan masyarakat dan nilai yang menjadi dasar kehidupan bangsa.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki fungsi perlindungan terhadap masyarakat. Negara tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga masyarakat dari kerusakan yang mengancam generasi dan tatanan sosial.

Jika LGBT dipromosikan sebagai norma yang harus diterima, maka negara perlu bertanya kembali: apakah normalisasi tersebut sejalan dengan nilai keluarga, agama, dan budaya masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini sah, bahkan wajib diajukan. Sebab kebijakan publik tidak boleh hanya mengikuti tekanan global. Ia harus berpijak pada kepentingan rakyat dan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Menolak Bukan Berarti Melakukan Kekerasan

Ada kekhawatiran bahwa sikap tegas terhadap LGBT akan melahirkan diskriminasi atau kekerasan. Kekhawatiran terhadap kekerasan tentu harus ditolak. Tidak ada pembenaran untuk melakukan persekusi, penganiayaan, penghinaan, atau tindakan main hakim sendiri. Tetapi jangan pula menjadikan ancaman kekerasan sebagai alasan untuk membungkam keyakinan moral dan agama.

Kita dapat menolak sebuah ideologi tanpa melakukan kekerasan kepada manusia. Kita dapat mengajarkan anak bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan ajaran Islam tanpa mengajarkan kebencian. Justru di situlah kedewasaan masyarakat diuji: tegas dalam prinsip, santun terhadap manusia.

...Kebijakan publik harus berpijak pada kepentingan rakyat dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Jangan hanya mengikuti tekanan global....

Generasi Kita Jangan Kehilangan Kompas Moral

Pada akhirnya, persoalan LGBT membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: masyarakat seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? Apakah kita ingin anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa kebenaran ditentukan oleh tren bahwa identitas sepenuhnya ditentukan oleh perasaan, dan bahwa setiap keinginan harus memperoleh legitimasi? Atau kita ingin mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa manusia memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab, memiliki kehendak tetapi juga memiliki batas, dan bahwa kehidupan memiliki aturan yang bersumber dari Sang Pencipta?

Bagi seorang Muslim, jawabannya jelas. Islam tidak memusuhi manusia. Islam justru memuliakan manusia dengan memberikan petunjuk agar kehidupan manusia tetap berada dalam koridor kehormatan. Karena itu, penolakan terhadap LGBT sebagai norma dan ideologi bukanlah sekadar nostalgia terhadap nilai masa lalu. Ia adalah upaya mempertahankan kompas moral. Sebab masyarakat yang kehilangan kemampuan mengatakan “tidak” terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nilai dasarnya pada akhirnya akan kehilangan kemampuan menentukan arah. Dan bangsa yang kehilangan arah nilai akan mudah menjadi penumpang dalam perubahan zaman.

Maka hari ini kita tidak hanya perlu bertanya apakah LGBT harus diterima atau ditolak. Kita perlu bertanya lebih jauh: siapa yang berhak menentukan nilai kehidupan kita? Jika jawabannya adalah manusia dan arus zaman, maka nilai akan terus berubah mengikuti kekuatan yang paling dominan.

Jika kita meyakini bahwa Allah adalah Zat yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, maka mempertahankan syariat bukanlah bentuk keterbelakangan. Ia adalah bentuk kedaulatan. Kedaulatan untuk menentukan benar dan salah. Kedaulatan untuk menjaga keluarga. Kedaulatan untuk melindungi generasi. Dan kedaulatan untuk mengatakan: tidak semua yang dinormalisasi dunia harus kita terima sebagai kebenaran.

Di tengah arus normalisasi LGBT, menjaga syariat adalah ikhtiar merawat kompas moral agar keluarga, generasi, dan bangsa tidak kehilangan arah. [voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Paradoks Desil: Ketika Statistik Kesejahteraan Mengkhianati Kenyataan
• Tyo Ardiyanto, Adyaksa Dault, Pengkritik & Penjilat Prabowo
• Perjuangan Membela Kemuliaan Wanita yang Direndahkan Preman, Terus Mendapat Tantangan
• Ketika Pendidikan Disandera Kapitalisme, Lahirlah Berbagai Krisis dan Ketimpangan
• Kesempatan Tidak Datang Dua Kali
• Malam Nishfu Sya'ban: Malam Pengampunan dan Introspeksi Diri
• Kemana Surya Paloh?
• Pemuja Jokowi, Bertobatlah!!