Ahad, 16 Syawwal 1445 H / 3 Maret 2019 20:15 wib
4.616 views
Indonesia Darurat Hoaks Jelang Pemilu
Oleh: Sholihah, S.Pd (Institut Kajian Politik dan Perempuan)
Pada tanggal 17 Februari 2019 jutaan pasang mata telah menyaksikan agenda Debat Capres Kedua. Agenda yang dinanti-nanti oleh masyarakat indonesia sebagai lanjutan dari Debat Capres Pertama.
Mengingat dalam Debat Capres ini, publik dapat melihat sejauh mana visi-misi pasangan kedua paslon dalam pembahasan “Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup”.
Hal yang cukup menarik dan berbeda dari Debat Capres Kedua dibandingkan Debat Capres Pertama bahwa debat yang kedua ini tidak ada kisi-kisi untuk masing-masing paslon, sehingga benar-benar menguji kapabilitas masing-masing paslon.
Pada malam itu sontak semakin menambah panasnya atmosfer politik, ramai dan bersitegang baik di dunia maya maupun di dunia nyata, dikarenakan data-data yang disampaikan paslon 1 tepatnya data yang disampaikan oleh Jokowi banyak yang tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini langsung di respon oleh publik sebagai kebohongan atau hoaks. Tercatat ada 7 hoaks yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, antara lain:
Hoaks ke-1, data tentang impor jagung. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2018 total impor jagung sebesar 180.000 ton. Faktanya menurut data BPS bahwa impor jagung 2018 mencapai 737.228 ton
Hoaks ke-2, data tentang produksi sawit. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa produksi sawit sebesar 46 juta ton per tahun. Faktanya menurut data BPS bahwa produksi sawit pada tahun 2018 sebesar 34,5 ton
Hoaks ke-3, data tentang jaringan 4G. Presiden Jokowi menyampaikan telah membangun jaringan 4G 100% di tengah, 100% di barat, 90% di timur. Faktanya menurut data kominfo kabupaten dan kota terlayani 4G adalah 64,4%
Hoaks ke-4, data tentang konflik pembebasan lahan. Presiden Jokowi menyampaikan dalam 4,5 tahun hampir tidak ada konflik pembebasan lahan. Faktanya pada laporan Ombudsman 2017 terdapat 13,43% laporan berasal dari pembebasan lahan.
Hoaks ke-5, data tentang kebakaran hutan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Faktanya, data menunjukkan pada tahun 2016-2018 terjadi kebakaran hutan lebih dari 30.000 hektar
Hoaks ke-6, data tentang produksi beras. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan konsumsinya sebesar 28 juta ton. Fakta di lapangan menunjukkan data produksi beras 2018 adalah 48,5 juta ton dan konsumsinya sebesar 33,47 juta ton dan impor beras sebesar 500 ton
Hoaks ke-7, data tentang pembangunan jalan desa. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa telah membangun lebih dari 191.000 km jalan desa. Faktanya hanya 158,691 km, sedangkan 191.000 km adalah jalan yang dibangun sejak indonesia merdeka.
Itulah beberapa hoaks yang disampaikan oleh Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliaulah yang selama ini menyerukan untuk memerangi hoaks, ternyata beliaulah pelaku utama hoaks dan langsung disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia sekaligus rakyat sebagai korban. Ada yang menelan mentah-mentah, ada pula yang mencoba untuk menelaah.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah kebutuhan dari petahana untuk mempertahankan posisi menjelang pesta demokrasi supaya di tahun 2019 tidak terusir dari istana negara. Sebegitu besar ambisi untuk bekuasa hingga menghalalkan segala cara, termasuk salah satunya menebar hoaks dan fitnah kepada lawan politiknya.
Tidak ada sanksi hukum, yang ada hanya sebatas menurunkan kredibilitasnya, bahkan bagi orang-orang yang ada dikubunya akan tetap membela karena kepentingan politik telah membuat mereka buta akan kebenaran. Dalam pesta demokrasi memang tidak ada aturan yang baku, tidak peduli pakai money politic ataukah dengan menebar kebohongan sekalipun, selama nanti terpilih berdasarkan suara terbanyak tetap itulah yang dianggap menang.
Sejatinya sitem pemerintahan demokrasi yang menjadikan pesta demokrasi diwarnai dengan segala kebohongan. Memberikan peluang kepada siapa saja yang ingin berkuasa dengan berbagai cara yang selama ini dianggap sah-sah saja, semisal dengan membagikan sembako ketika kampanye.
Kemudian Shooting untuk pencitraan di lokasi bencana, menyerang pribadi lawan politik, mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap membahayakan posisinya tanpa ditunjukkan kesalahannya, membungkam orang-orang kritis dengan dalih UU ITE, membagikan sertifikat tanah, menebar hoaks, dan tak terhitung berbagai cara yang dihalalkan oleh sistem demokrasi. [syahid/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
