Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.840 views

Jerat Pajak Memalak Rakyat

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Hidup bagaikan dikejar pajak. Apapun bisa dikenai pajak. Bahkan ketika kita membeli air mineral di minimarket pasti ada pajak didalamnya. Nampaknya para pelaku jual beli online, youtuber, dan selebgram tak akan bisa bergerak bebas tanpa pajak. Penghasilan pelaku bisnis e-commerce, youtuber, dan selebgram yang meraup puluhan hingga ratusan juta membuat pemerintah membidik mereka untuk dikenai pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak. Tetapi, bagi selebgram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak.”

Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan ini mulai diberlakukan di bulan April 2019.

 

Pajak, Alat Pemalak Rakyat

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber utama penerimaan negara diperoleh dari pajak dan utang. Di luar dari kedua sumber penerimaan tersebut, pendapatan negara juga diperoleh dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakan uang kertas, dan hadiah (hibah).

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.

Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi. Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan. Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketidakmampuannya menutupi defisit keuangan adalah dengan melakukan pinjaman utang luar negeri. Bank Indonesia merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.410 triliun. Angka yang fantastis dan miris. Utang menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, kekayaan alam itu tak pernah bisa dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati para konglomerat. Saat negara sekarat, rakyat dipalak sejadi-jadinya atas nama pajak. Slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’ pun digaungkan agar rakyat ridho dengan penetapan pajak. Rakyat yang baik adalah membayar pajak tepat waktu, begitu katanya.

Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar. Tidak aneh jika kekayaan alam seperti barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir pengusaha. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki pertambangan tersebut.

 

Kebijakan Pajak dalam Islam

Dalam sistem Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke Baitul Mal (kas negara) diperoleh dari:  (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad.

Pajak dalam sistem Islam adalah jalan terakhir apabila Baitul Mal benar – benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, pajak diberlakukan atas  kaum muslimin saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma'ruf.

Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan Baitul Mal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Dalam Islam pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum muslimin), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Jika ekonomi kapitalis hanya memiliki pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Masih ada dua sumber penerimaan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syeikh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah:

  1. Fasilitas/ sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.
  2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri.

Menjadikan pajak sebagai sumber utama devisa negara hanya akan membuat rakyat terbebani. Sudah saatnya negeri ini mengelola kekayaan negara dengan pengelolaan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni, negara menerapkan sistem Islam dan segera mencampakkan kapitalisme yang terbukti merusak. Wallahu a’lam. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

IDC menerima zakat fitrah Rp 40.000 hingga 51.000 per-jiwa, disalurkan kepada Mustahiq dengan prioritas Muallaf dan Fakir Miskin dari kalangan yatim, aktivis Islam, dan dhuafa terdampak pandemi...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

Latest News
Pondok Gontor Tabayyun Santri Terpapar Covid-19, Walisantri Diminta Tenang

Pondok Gontor Tabayyun Santri Terpapar Covid-19, Walisantri Diminta Tenang

Selasa, 07 Jul 2020 22:08

Skandal Politik Pilpers

Skandal Politik Pilpers

Selasa, 07 Jul 2020 22:00

[VIDEO] PKI Tak Terlibat Perumusan Pancasila

[VIDEO] PKI Tak Terlibat Perumusan Pancasila

Selasa, 07 Jul 2020 21:26

Laporan: Kasus Infeksi Virus Corona Telah Melebihi 11,6 Juta Orang di Seluruh Dunia

Laporan: Kasus Infeksi Virus Corona Telah Melebihi 11,6 Juta Orang di Seluruh Dunia

Selasa, 07 Jul 2020 20:50

AS Tinjau Pelarangan Aplikasi Media Sosial Cina, Termasuk TikTok

AS Tinjau Pelarangan Aplikasi Media Sosial Cina, Termasuk TikTok

Selasa, 07 Jul 2020 20:35

[VIDEO] Siapakah Ahli Qur'an Itu?

[VIDEO] Siapakah Ahli Qur'an Itu?

Selasa, 07 Jul 2020 20:33

Pesan Pahlawan Nasional KH Noer Ali: Santri Attaqwa Belajarlah Organisasi di  PII

Pesan Pahlawan Nasional KH Noer Ali: Santri Attaqwa Belajarlah Organisasi di PII

Selasa, 07 Jul 2020 19:15

[VIDEO] Arie Untung: Rezeki Tak Melulu Soal Saldo

[VIDEO] Arie Untung: Rezeki Tak Melulu Soal Saldo

Selasa, 07 Jul 2020 18:19

Kentut Tidak Bersuara dan Tidak Bau, Shalat Batal?

Kentut Tidak Bersuara dan Tidak Bau, Shalat Batal?

Selasa, 07 Jul 2020 15:00

Turki Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Baru ke Libya Setelah Serangan di Pangkalan Al-Watiya

Turki Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Baru ke Libya Setelah Serangan di Pangkalan Al-Watiya

Selasa, 07 Jul 2020 14:15

Pembantu MBS Saud Al-Qahatani Ancam Putra Khashoggi 6 Bulan Sebelum Pembunuhan Ayahnya

Pembantu MBS Saud Al-Qahatani Ancam Putra Khashoggi 6 Bulan Sebelum Pembunuhan Ayahnya

Selasa, 07 Jul 2020 13:00

Saudi Umumkan Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Selama Haji 2020

Saudi Umumkan Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Selama Haji 2020

Selasa, 07 Jul 2020 12:30

Fenomena Partai Semangka Pascapenolakan RUU HIP di Negeri +62

Fenomena Partai Semangka Pascapenolakan RUU HIP di Negeri +62

Selasa, 07 Jul 2020 11:48

Mengapa Anies Keluarkan Pergub Baru Reklamasi?

Mengapa Anies Keluarkan Pergub Baru Reklamasi?

Selasa, 07 Jul 2020 01:59

Pasar Modal Indonesia Diambang Kiamat

Pasar Modal Indonesia Diambang Kiamat

Senin, 06 Jul 2020 23:56

Apa yang Dibaca Saat Sujud Sahwi? Ini Jawaban Syaikh Bin Bazz

Apa yang Dibaca Saat Sujud Sahwi? Ini Jawaban Syaikh Bin Bazz

Senin, 06 Jul 2020 23:01

Yang Bermasalah Itu Kalian, Bukan Pancasila

Yang Bermasalah Itu Kalian, Bukan Pancasila

Senin, 06 Jul 2020 22:51

Somalia Tolak Tawaran 'Konyol' UEA untuk Berperang di Yaman

Somalia Tolak Tawaran 'Konyol' UEA untuk Berperang di Yaman

Senin, 06 Jul 2020 22:45

Laporan: Otoritas Saudi Minta Pembayaran 15 Miliar USD dari Mantan Putra Mahkota Bin Nayef

Laporan: Otoritas Saudi Minta Pembayaran 15 Miliar USD dari Mantan Putra Mahkota Bin Nayef

Senin, 06 Jul 2020 22:25

Turki Bersumpah Balas Serangan di Pangkalan Al-Watiya Libya yang Merusak Sistem Pertahanan Mereka

Turki Bersumpah Balas Serangan di Pangkalan Al-Watiya Libya yang Merusak Sistem Pertahanan Mereka

Senin, 06 Jul 2020 22:02


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X