Program 100 Harinya Gagal, SBY Sebut Terorisme Belum Surut

JAKARTA (voa-islam.com) – Program 100 hari kerja pemerintahan SBY-Boediono dinilai tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Program tersebut malah semakin menurun hingga nyungsep.

”Belum ada yang kongkret. Karena tertimpa gempa hukum. Seratus hari nyungsep, nyaris tidak terdengar," ujar pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (22/1).

Menurut dia, semakin mundurnya program tersebut karena pemerintah juga terlalu fokus pada kasus Bank Century. Sehingga nanti ke depan pemerintah harus berani jika program tersebut tidak mencapai target. "Pemerintah harus berani bila gagal," imbuh Siti.

Ia melihat, program yang berhasil dalam pemerintahan SBY-Boediono antara lain Departemen dalam negeri, yaitu dalam terobosannya lewat otonomi daerah. "Menpan saya tidak lihat, Mendag saya tidak dengar. Keberhasilan masih 10 persen," tandas Siti.

...Belum ada yang kongkret. Karena tertimpa gempa hukum. Seratus hari nyungsep, nyaris tidak terdengar...

Penilaian negatif terhadap program 100 hari pemerintahan SBY juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Din secara tegas menilai program 100 hari pemerintahan SBY itu tidak berhasil. Presiden juga disebut gagal memprioritaskan penyelesaian kasus dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun, pada triwulan pertama pemerintahannya.

"Jika aktivitas pemerintahan selama 100 hari dinilai, jujur saya katakan bahwa pemerintah tidak dapat menampilkan kinerja dengan baik. Memang banyak masalah, seperti skandal Century, yang seharusnya dijadikan sebagai program 100 hari SBY. Tapi, jika masalah Century tidak selesai dalam 100 hari, itu juga merupakan salah satu indikator kegagalan atau ketidakberhasilan," kata Din, usai menghadiri grand opening RS Islam Pelayanan Kesehatan Umat (RSI PKU) Muhammadiyah Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (19/1).

Program seratus (100) hari pemerintahan SBY-Boediono juga dinilai gagal karena tidak sesuai dengan fakta-fakta program pembangunan yang ditargetkan. Misalnya perjanjian perdagangan bebas dengan China (CAFTA), faktanya Indonesia tidak siap dan sebaliknya mengancam industry rakyat; dari yang kecil hingga besar. Jadi, CAFTA ini berdampak sistemik dengan akan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran dan kemiskinan besar-besaran. Karena itu CAFTA harus ditunda.

“Karena faktanya tidak siap, maka CAFTA yang berlaku sejak Januari 2010 itu harus ditunda dan dikaji kembali secara komprehensif. Untuk itu DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas renegosiasi implementasi kesepakatan perdagangan bebas antara China dan ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA) ini, karena mengkerdilkan pajak dan bea masuk sehingga industri Indonesia terancam,” tandas anggota Fraksi PDIP DPR Syukur Nababan dalam dialektika demokrasi “Evaluasi Program 100 Hari SBY-Boediono” bersama Ja’far Habsyah (Demokrat), Mustafa Kamal (FPKS), Rumkono ( FPG) dan Rahmat Syah anggota DPD RI asal Sumut, di Gedung DPR, Jumat (22/1).

Belum lagi masalah buaya-cicak, KPK-Polri (Bibit-Chandra dengan eks Kabareskrim Susno Duadji) dalam kriminalisasi KPK. Ditambah lagi dengan skandal bank century yang belum tuntas dll. “Banyak masalah dan pemerintah hanya memainkan citra. Karena itu wajar jika pansus skandal century memanggil Presiden SBY ke DPR untuk menunjukkan pemimpin itu tidak boleh lari dari tanggungjawab. Rakyat butuh bukti bukan wacana,” tutur Syukur Nababan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Rahmat Syah, jika pembangunan di daerah saat ini jalan di tempat-status quo dan kepala daerah hanya sibuk untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Sementara apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. “Yang meningkat adalah anggaran dalam APBD yang jumlahnya berligat ganda. Ketika rakyat tahu, anggaran itu dikorupsi dari APBD, lalu dikembalikan, itu sama saja dengan mengakui korupsi. Belum lagi infrastruktur yang memprihatinkan,”ujar Rahmat Syah kecewa.

Presiden SBY khawatir dilengserkan

Di tengah sorotan kegagalan seratus hari pertamanya, SBY dalam pertemuan dengan ketua lembaga-lembaga negara melakukan kesepakatan untuk meniadakan pemakzulan terhadap presiden. Mereka sepakat untuk meniadakan pemakzulan terhadap presiden karena beranggapan bahwa pemakzulan merupakan tindakan inkonstitusional. Sikap ini ditafsirkan bahwa Presiden SBY mulai khawatir terhadap kursi kekuasaannya.

"Seharusnya Presiden jangan mengungkapkan permasalahan ini," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif di Jakarta, Jumat (22/1).

Presiden harusnya cukup berpikir soal pemerintahan. Asalkan pemerintahan berjalan lurus, maka tidak perlu ada pemakzulan. "Masak Presiden tidak percaya 62% dari dukungan yang memilihnya. Cukup penuhi janji pemilu saja," ujarnya.

...SBY harusnya tidak mudah khawatir. Sikap ini menunjukkan SBY bukan pemimpin yang berbakat. Karena pemimpin yang berbakat tidak mudah oleng," sambungnya..

Kekhawatiran ini dinilai berlebihan. Sebagai presiden, SBY harusnya tidak mudah khawatir. "Negeri ini seperti kampung tak bertuan jadinya," ungkapnya.

Sikap ini menunjukkan SBY bukan pemimpin yang berbakat. "Karena pemimpin yang berbakat tidak mudah oleng," sambungnya.

Petisi 28 Inginkan SBY Diganti

Sebelumnya, karena dinilai duet SBY-Boediono gagal dalam kerja 100 hari pertamanya, Petisi 28 mengeluarkan maklumat yang mendesak pergantian sistem pemerintahan dan pergantian pemimpin negara.

Setidaknya ada empat alasan prinsipil dari gerakan massa yang menuntut Pemerintahan SBY-Boediono mundur karana gagal memperbaiki kondisi bangsa dalam 100 hari pemerintahannya. Keempat alasan itu adalah empat krisis nasional, yaitu: krisis kebangsaan, krisis kenegaraan, krisis kesejahteraan, dan krisis moral.

Rencananya, aksi besar-besaran yang bakal digelar elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 28, pada tanggal 28 Januari 2010 nanti, bertepatan pada hari ke-100 pemerintahan duet SBY-Boediono.

SBY sebut terorisme belum surut

Di tengah nuansa kegagalan seratus hari pertamanya, SBY menyebut bahwa ancaman terorisme belum surut. Hal ini diungkapkan SBY dalam pidato peringatan hari jadi Paspampres ke-64.

...Di tengah nuansa kegagalan seratus hari pertamanya, SBY menyebut bahwa ancaman terorisme belum surut...

"Aksi terorisme belum dikatakan surut atau susut," kata presiden dalam sambutannya di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Jumat (22/1).

Presiden mengungkapkan ada cara, alat, dan teknologi yang digunakan oleh teroris yang akan mengancam VVIP di Indonesia juga makin canggih. Terkait alat dan teknologi Paspampres, SBY meminta agar dijaga dengan baik.

"Itu sangat penting di jaga jangan sampai generasi teknologi yang kita gunakan tertinggal dengan paspampres negara-negara lain apalagi tertinggal dengan teknologi yang dimiliki oleh para teroris," imbuhnya. SBY juga menceritakan bahwa dirinya pernah mendapat ancaman pembunuhan beberapa bulan yang lalu.

Berkaca dari pengalaman masa lalu, pernyataan SBY tentang isu terorisme yang mengancam dirinya ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Karena berulangkali prediksi SBY terbukti gagal total. Beberapa bulan lalu, menyambut rencana Aksi Damai Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2009, SBY menuding bahwa di balik aksi itu ada motif politik yang akan menggoyang kursinya. Ternyata aksi damai itu berlangsung serempat di seluruh tanah air itu tidak menggoyang kursi SBY, justru

Buntut kecurigaan yang salah itu, para pengamat politik menyebut SBY sebagai tidak etis, paranoid politik, dan kebingungan politik.

Apa motif pernyataan Presiden SBY tentang isu terorisme di tengah kegagalan program seratus harinya yang nyungsep? Terlepas dari validitas isu terorisme tersebut, semoga isu terorisme tidak dihidupkan untuk menutupi kegagalan seratus hari program kerjanya yang oleh para pengamat politik dinilai nyungsep.
[taz/dari berbagai sumber]

Baca berita terkait: