Sabtu, 27 Februari 2016 05:31 wib

Partai Gerindra mengutarakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti dengan mengebom kapal akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat.
more →
Jum'at, 26 Februari 2016 22:08 wib

Dalam peluncuran Konvensi Gubernur Muslim Jakarta, Kamis (25/2/2016) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan diumumkan hasil jajak pendapat (polling) yang dilakukan An-Nashr Institute tentang Cagub Muslim dan partisipasi dalam Pilkada DKI z017.
more →
Jum'at, 26 Februari 2016 07:24 wib

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung penyusunan RUU Anti Penyimpangan Perilaku Seksual sebagai RUU inisiatif DPR RI.
more →
Jum'at, 26 Februari 2016 07:13 wib

Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Nazarudin Syamsudin mengingatkan bahwa kelak Indonesia akan dikuasai keturunan Tionghoa bukan hanya dalam masalah ekonomi, tetapi juga politik, seperti halnya Singapura.
more →
Jum'at, 26 Februari 2016 06:30 wib

Konvensi Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) sukses diluncurkan para ulama dan habaib di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).
more →
Kamis, 25 Februari 2016 22:57 wib

Dari sejumlah keinginan orang atau lembaga menguatkan KPK tetapi nyatanya justru sebaliknya harus diwaspadai. Semangat mereka yang menginginkan revisi UU KPK juga harus benar-benar
more →
Kamis, 25 Februari 2016 20:57 wib

Senjata untuk memusuhi Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) ialah dengan direalisasikannya revisi UU KPK. Bisa pula memangkas wewenang dan kekuatan KPK
more →
Kamis, 25 Februari 2016 18:57 wib

Guru Besar Ilmu Hukum dari Makassar, Prof. Marwan Mas menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan karena di dalam draft atau poin revisi tersebut terdapat
more →
Kamis, 25 Februari 2016 16:57 wib

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga hukum yang memiliki kekuatan, disarankan agar tetap seperti itu. Daya jangkauannya yang cukup luas, mulai dari sektor publik
more →
Kamis, 25 Februari 2016 14:57 wib

Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat menyatakan tidak perlu adanya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
more →