Rabu, 9 Oktober 2019 17:04 wib
Pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris tentang sanksi untuk penunggak iuran BPJS menuai polemik dan kegaduhan. Sanksi bagi penunggak iuran secara otomatis tak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti perpanjangan SIM, paspor, dan layanan administratif lainnya.
more →
Rabu, 9 Oktober 2019 14:35 wib
Begawan ekonomi Rizal Ramli menyoroti persoalan bangsa yang kian komplek. Dikatakan Rizal, salah satu persoalan yang terjadi di Indonesia yakni krisis kepemimpinan yang berintegritas, berkualitas serta tidak memiliki kompetensi.
more →
Rabu, 9 Oktober 2019 13:10 wib
Sanksi bagi masyarakat penunggak iuran BPJS Kesehatan tengah disiapkan. Sanksi tersebut berupa tidak bisa perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.
more →
Selasa, 8 Oktober 2019 23:06 wib
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara mendesak Polda Sumatera Utara mengusut kasus wafatnya Golfrid Siregar. Golfrid sehari-harinya merupakan pembela hak azasi manusia (HRDs) yang konsen dengan isu lingkungan melalui Walhi Sumatera Utara.
more →
Selasa, 8 Oktober 2019 15:35 wib
Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan agar Jokowi pada periode keduanya mengangkat Fahri Hamzah sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
more →
Selasa, 8 Oktober 2019 14:55 wib
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyoroti evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.
more →
Selasa, 8 Oktober 2019 07:03 wib
Peristiwa pengeroyokan buzzer pendukung Presiden Joko Widodo, Ninoy Karundeng sempat viral di media sosial. Namun begitu, Ninoy mengaku tidak tahu nasib nahasnya di daerah Pejompongan pada Senin (30/9) hingga Selasa (1/10) viral.
more →
Senin, 7 Oktober 2019 08:09 wib
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mundur dari Partai NasDem usai dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10) malam tadi. Pengunduran diri tersebut disampaikan keluarga Agung ke NasDem.
more →
Ahad, 6 Oktober 2019 20:12 wib
Koalisi Save KPK menilai adanya kesalahan ketik atau typo dalam Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi menjadi bukti bahwa pembahasan UU itu dilakukan secara serampangan oleh DPR dan pemerintah. Untuk itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undang (Perppu) KPK oleh Presiden dinilai tepat.
more →
Ahad, 6 Oktober 2019 18:42 wib
Mayoritas publik menganggap revisi UU KPK yang baru saja disahkan dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Fakta ini berdasarakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
more →
