voa-islam.com

Jum'at, 3 April 2020 11:44 wib

Darurat Covid-19, Kemenag Harap Masyarakat Tunda Pelaksanaan Akad Nikah

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menerbitkan edaran baru terkait protokol penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) pada pelayanan kebimasislaman. Edaran yang ditujukan ke Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan penghulu itu antara lain mengatur tentang layanan publik di KUA. more →

Jum'at, 3 April 2020 08:49 wib

Komisi I DPR Dorong Pemerintah Gratiskan Internet Selama Wabah Covid-19

Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan wabah Covid-19. Diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), listrik gratis untuk daya 450 watt, hingga keringanan kredit tertentu. Namun hal ini belum menyentuh penggunaan internet. more →

Jum'at, 3 April 2020 07:51 wib

Ribuan Napi Dibebaskan di Tengah Wabah Corona, Warganet: Ustaz Abu Bakar Baasyir Paling Layak

Mengantisipasi penularan virus corona covid-19 di lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. more →

Kamis, 2 April 2020 22:26 wib

Anies Alokasikan Dana Rp 3 T untuk Penanganan Virus Corona hingga Mei

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan jumlah alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan wabah virus Corona (COVID-19). Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun. more →

Kamis, 2 April 2020 20:38 wib

Kritisi Perppu Penanganan Covid-19, Bukhori: Pemerintah Jangan Aji Mumpung di Tengah Pandemi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengingatkan agar pemerintah tidak mencuri kesempatan di tengah situasi krisis. Hal ini disampaikan politisi PKS tersebut menyusul terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, terdapat beberapa pasal kontroversial dalam Perppu tersebut. Salah satunya adalah Bab V Ketentuan Penutup pasal 27 dari ayat (1) sampai (3). Pada pasal 27 ayat (1) tersebut berbunyi; more →

Kamis, 2 April 2020 18:08 wib

Interupsi Paripurna DPR, Mardani Minta Warteg, Ojol, Sopir, hingga Asongan Didahulukan Bantuan

Legislator Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera mengkritisi pemerintah pengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan pada saat rapat paripurna DPR tanggal 2 April 2020. Ia mencurigai adanya kepentingan istimewa kepada pejabat untuk kebal hukum dan membuka peluang korupsi baru. more →

Kamis, 2 April 2020 08:30 wib

Politisi Golkar: Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

Larangan mudik Lebaran tahun ini yang diserukan Presiden Joko Widodo idealnya harus menyertakan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, hal ini penting, bila ingin mencegah dengan serius penyebaran virus Corona (Covid-19) ke seluruh wilayah Indonesia. more →

Kamis, 2 April 2020 07:46 wib

Saleh Daulay: PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul pandemi virus Corona (Covid-19) , belum tentu berjalan efektif. Pasalnya, dalam berbagai regulasi yang dirilis pemerintah, baik Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), tidak memuat sanksi dan kompensasi. more →

Kamis, 2 April 2020 06:55 wib

Nasir Djamil Apresiasi Pemulangan Tujuh TKA China di Aceh

Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Nasir Djamil menegaskan ditengah pandemi global covid-19 pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas dalam kebijakan terhadap larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Virtual Meeting) dengan Menteri Hukum dan HAM, Selasa (01/04/2020). more →

Kamis, 2 April 2020 01:21 wib

Angka Kematian Corona di DKI Tertinggi, DPRD Heran Pemerintah Pusat Tolak Karantina Wilayah

Agar tidak berkepanjangan dan terus menyebar penularannya, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Thamrin meminta agar Jakarta segera diberlakukan karantina wilayah agar penyebaran Covid-19 atau virus korona terhenti. Ia berpandangan, kematian korona di Jakarta sudah lebih dari 283 orang, yang positif seribu lebih dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah siap jika harus melakukan karantina wilayah secepatnya. more →