Ahad, 28 Juni 2015 04:02 wib
Di tengah kritikan yang begitu hebat terhadap DPR dan Parpol, akibat menerima dana Rp 11,6 triliun, dan sekarang dana Parpol Rp 1 triliun, justru Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku, partainya tidak pernah meminta anggaran dana untuk partai politik, seperti partai-partai lain.
more →
Sabtu, 27 Juni 2015 14:08 wib
DPR habis 'nenggak' dana aspirasi Rp 11,6 triliun, sekarang Parpol bakal 'nenggak' dana 'Parpol" Rp 1 triliun, per-Parpol. Sungguh sangat luar biasa negeri. Begitu murah terhadap DPR dan Parpol. Semua uang yang digelontorkan kepada DPR dan Parpol itu, tak lain, uang rakyat (APBN).
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 21:01 wib
Alasan direvisinya UU KPK ternyata bukan saja menjadi alasan hak asasi atau privasi semata, melainkan revisi tersebut ditakuti akan menjadi monitor bagi para calon pelaku korupsi.
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 16:00 wib
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih menyebut latar belakang yang mendaftar mayoritas berpendidikan hukum. Atau sekitar 50 persen yang berlatar belakang advokat
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 15:53 wib
Anggota Badan Anggaran DPR-RI Andi Akmal Pasluddin menilai pemerintah tidak tepat menaikkan tariff dasar listrik untuk kalangan bawah. Apalagi ia melihat saat ini golongan masyarakat tidak
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 14:30 wib
Bak boneka, terkait revisi UU KPK, Presiden RI Joko Widodo dinilai lucu oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pasalnya, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 13:35 wib
DPD RI akan segera menindaklanjuti kasus gizi buruk dan berbagai permasalahan pangan di NTT. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas permasalahan gizi buruk di NTT yang kurang terselesaikan.
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 13:00 wib
Kebijakan Jokowi ini tentu saja membuat marah tokoh masyarakat Indonesia yang khawatir hal tersebut akan menjadi awal mula dari terusirnya bangsa sendiri dari tanah airnya
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 11:28 wib
Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua
more →
Jum'at, 26 Juni 2015 10:17 wib
dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, pengurus RE Imemang mengusulkan agar pemerintah membuka sektor properti untuk kepemilikan asing
more →
