Rabu, 20 Februari 2013 07:10 wib
Ketua Lembaga Kajian Politik & Syariat Islam (LKPSI), Fauzan Al-Anshari menyatakan bahwa Undang-Undang Pendanaan Terorisme yang baru saja disahkan DPR RI akan memiliki dampak berbahaya bagi umat Islam.
more →
Selasa, 19 Februari 2013 23:52 wib
Menanggapi Undang-Undang Pendanaan Terorisme yang telah disahkan sidang paripurna DPR RI, Selasa (12/2/2013), ustadz Abdul Rochim Ba?asyir melihat ada agenda Zionis Israel di dalamnya.
more →
Selasa, 19 Februari 2013 23:48 wib
Praktisi dan pemerhati media, ustadz Abdul Rochim Ba?asyir menampik tuduhan bahwa dirinya telah mendukung sistem demokrasi. Selama ini pernyataan tersebut tidak pernah ada, yang ada justru ia mengkritisi kepemimpinan sebuah partai dakwah yang kini menjadi partai terbuka, PKS.
more →
Selasa, 19 Februari 2013 23:43 wib
Ustadz Abdul Rochim Ba'asyir putra bungsu ustadz Abu Bakar Ba'asyir, menyampaikan nasehat tulus kepada para kader PKS. Menurutnya, kader PKS harus lebih kritis kepada para pemimpinnya dan mengajak mereka benar-benar memperjuangkan tegaknya syari'at Islam.
more →
Senin, 18 Februari 2013 19:27 wib
Ada yang aneh dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihian Gubernur Jawa Tengah. Pasalnya dalam lembaran DPS tersebut tertulis nama-nama pocong, kuntilanak, vampir dan nama-nama hantu lainnya.
more →
Senin, 18 Februari 2013 18:41 wib
FPI Solo dan ISAC meminta pemerintah segera membubarkan pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, karena mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan bertindak brutal dalam menangani kasus terorisme.
more →
Senin, 18 Februari 2013 17:38 wib
Anggota Kompolnas Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, mengungkapkan dampak tidak jelasnya definisi teroris, dikhawatirkan semakin merugikan apalagi saat ini telah disahkan Undang-Undang Pendanaan Terorisme.
more →
Senin, 18 Februari 2013 15:35 wib
Pengamat kepolisian dan Dosen Kriminologi UI, Prof. Dr. Bambang Widodo Umar menyatakan selama ini definisi terorisme masih tidak jelas. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya penindakan serampangan dan menyalahi prosedur yang dilakukan aparat.
more →
Senin, 18 Februari 2013 14:18 wib
Ada upaya dari pihak tertentu yang ingin menimbulkan keresahan, kebingungan, bahkan perpecahan di masyarakat, terkait pemberian sertifikasi halal. Adalah PBNU yang diipimpin oleh Said Aqil Siradj telah membuat lembaga sertifikasi halal tandingan, setelah LPPOM MUI. Ini menunjukkan Said Aqil ingin memecah belah ormas Islam, dengan tidak menjadikan MUI sebagai rujukan sertifikasi halal.
more →
Senin, 18 Februari 2013 12:51 wib
impinan dan segenap anggota Ormas Islam mendorong agar DPR-RI sebagai pengusul dan inisiator (melalui hak inistiatifnya) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) agar bersikap kritis dan cermat dalam menyerap aspirasi umat Islam terkait pernyelenggaraan jaminan produk halal. Masalah jaminan produk halal dapat berpotensi memecah belah umat bila pelaksanaannya ditangani oleh beberapa lembaga/organisasi Islam.
more →
