Kantor berita resmi pemerintah Mesir, Mena memperkirakan sekitar 589.000 warga Mesir yang tinggal di luar negeri akan memberi suaranya.
Namun karena banyak hakim yang menolak mengawasi referendum, masih belum jelas apakah akan berlangsung satu hari saja atau berlangsung hingga pekan depan. Diperkirakan sekitar 90% hakim menolak untuk ikut serta dalam proses pemantauan sementara kubu oposisi sudah meminta agar referendum itu dibatalkan.
Jalan-jalan di ibukota Kairo tampak tenang pada Rabu 12 Desember 2012, di mana sebelumnya ribuan dari kalangan oposisi yang menolak rancangan konstitusi, yang mendapat persetujuan dari Presiden Mohammed Morsi untuk dibawa ke referendum.
"Kami meminta semua warga memilih 'tidak dalam referendum tentang konstitusi."
Sebelumnya, militer menyerukan dilangsungkan dialog naisonal, dan Presiden Morsi dilaporkan bersedia datang, sementara oposisi mengatakan akan diwakili pada tingkat tertentu, seperti dilaporkan oleh media-media di Kairo.
Barisan Pembebasan Nasional, NSF, yang terdiri dari kalangan nasionalis, sekuler, dan liberal, menolak untuk mengakui rancangan tersebut dengan alasan disusun oleh majelis yang didominasi oleh politisi beraliran Islam dan gagal melindungi hak-hak perempuan dan kaum minoritas.
Laporan-laporan media menyebutkan referendum yang rencananya awalnya pada 15 Desember di dalam negeri Mesir akan berlangsung dalam dua hari Sabtu.
Sebuah sumber di Departemen Kehakiman mengatakan bahwa kota-kota utama, seperti Kairo dan Alexandria, bersama delapan wilayah pemerintahan lain akan melakukan referendum pada 15 Desember.
Sedangkan 17 wilayah lain akan menggelar referendum pada Sabtu pekan depannya, 22 Desember 2012.
Bagaimanapun koran milik pemerintah, al-Ahram, mengutip Ketua Komisi Pemilihan Mesir yang menegaskan bahwa referendum hanya akan berlangsung satu hari.
Kalangan nasionalis, sekuler, dan liberal, yang suda kalah dalam pemilihan presiden, dan parlemen, berusaha dengan segala cara membatalkan dan menghetikan konstitusi yang baru, dan memberikan nuansa jauh lebih demokratis dibandingkan dengan zaman Mubarak.
Penolakan kalangan nasionalis, sekuler, liberal dan kristen koptik, karena di dalam draf konstitusi yang menyebuatkan bahwa Syariah Islam menjadi sumber hukum tertinggi. Untuk inilah mereka berjuang berminggu dengan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di Kairo. af/hh