Diduga Pasok Senjata kepada Pejuang Islam, PBB Embargo Eritrea

New York (Voa-Islam.com) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Selasa kemarin mengenakan embargo senjata dan sanksi-sanksi lain kepada Eritrea.

PBB memutuskan untuk menghukum Eritrea karena diduga memasok senjata ilegal kepada pejuang Islam di Somalia yang mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda untuk menduduki wilayah sengketa di perbatasan dengan Djibouti.

13 banding 1 suara, dengan Libya yang menentang dan China abstain, mewakili eskalasi penghukuman Eritrea, yang telah berulang kali dituduh atas ketidak stabilan Tanduk Afrika sejak memperoleh kemerdekaan dari Ethiopia pada tahun 1993 setelah 30 tahun perang gerilya.

Eritrea didukung pejuang Al-Shabaab, yang berjuang melawan pemerintah yang didukung oleh barat di Somalia, telah berperang melawan Ethiopia dan Djibouti dan, meskipun embargo senjata diberlakukan terhadap negara itu.

Sir Mark Lyall Grant, utusan Inggris untuk PBB , mengatakan dia berharap Eritrea akan mengindahkan peringatan yang dikirim oleh Dewan Keamanan untuk menyetujui resolusi hari ini.

"Kerajaan Inggris mendesak Eritrea untuk menghentikan tindakan ilegal ... dan untuk terlibat secara konstruktif dengan mitra internasional untuk membantu meningkatkan stabilitas di Tanduk Afrika," katanya. "Sifat dari keterlibatan masyarakat internasional dengan Eritrea di masa depan akan tergantung pada respons."

Tapi duta besar Eritrea untuk PBB menolak resolusi Dewan Keamanan, menyalahkan Ethiopia dan Amerika Serikat.

Dewan Keamanan telah memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap Eritrea atas kebohongan besar rezim Ethiopia dan pemerintah AS

"Dewan Keamanan telah memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap Eritrea atas kebohongan besar rezim Ethiopia dan pemerintah AS," kata Desta Araya, utusan Eritrea, di luar pertemuan.

Resolusi Dewan Keamanan merupakan sebuah kasus langka dari "sanksi sekunder" yang dikenakan pada sebuah negara yang dalam sanksi dituduh menyerbu masuk negara bagian lain.

Sebuah kelompok pemantauan PBB menuduh Eritrea secara diam-diam mengiriman senjata, termasuk rudal dan bahan peledak, kepada pejuang Islam yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan transisi di Somalia yang didukung Barat, yang tidak memiliki pemerintah yang efektif sejak penggulingan diktator Mohamed Siad Barre pada tahun 1991 .

Resolusi menuntut bahwa semua negara anggota PBB, "khususnya Eritrea, berhenti mempersenjatai, melatih dan memperlengkapi kelompok-kelompok bersenjata dan para anggotanya, termasuk Al-Shabaab, yang bertujuan untuk mengguncang daerah atau mendorong kekerasan dan perselisihan sipil di Jibouti".

Embargo senjata akan mencakup impor dan ekspor senjata ke dan dari Eritrea, dan seruan terhadap anggota PBB lain untuk memeriksa semua kargo udara dan laut yang di curigai ke atau dari Eritrea dan Somalia.

Resolusi juga memberlakukan larangan perjalanan dan Pembekuan aset pada " pimpinan politik dan militer Eritrea" dan orang lain yang akan ditunjuk oleh sebuah komite sanksi PBB.

Langkah-langkah telah disusun oleh Uganda, salah satu anggota Dewan Keamanan dengan pasukan penjaga perdamaian di Somalia, setelah permintaan sanksi terhadap Eritrea oleh Uni Afrika.

Meskipun demikian, Libya, presiden Uni Afrika saat ini, memberikan suara menentang terhadap resolusi tersebut dan mengatakan bahwa, sebagai mantan target sanksi PBB atas pemboman Lockerbie, Libya menentang setiap sanksi PBB pada salah satu negara Afrika. (aa/TOL)