Reinterpretasi Agama dalam Ide Kesetaraam Gender

Oleh: Febianty B.P.S, S.Pi*

Seputar Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah sebuah ide yang tak pernah basi didengungkan dan terus digulirkan oleh para pengusung dan pejuangnya. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku sebagai pembela hak-hak kaum hawa. Isu sentral yang mereka bawa adalah equality (persamaan /kesetaraan).

Elemen ini sebenarnya merupakan wujhatun nadlor (cara pandang) Barat yang dipengaruhi trauma masa lalu, dimana  wanita dalam filosofi masyarakat Eropa Kristen, dipandang sebagai sebuah kutukan dan pembawa dosa. Doktrin equality (al-musaawah) itulah yang mewarnai Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).  Pasal 1 ayat 2 RUU KKG menyatakan perlu adanya kesamaan posisi, kondisi dan partisipasi pria-wanita dalam setiap aspek kehidupan.

Term  “kesetaraan gender”  yang dapat disimpulkan sejauh ini, bermakna  meniadakan pembedaan  yang  dialami  perempuan  dalam  berbagai  sektor  kehidupan.  Kesetaraan yang  ingin  dicapai  bersifat substantif,  yakni  kesetaraan  yang  digambarkan  sebagai kesetaraan hakiki, bukan kesetaraan semu semisal hanya membuka kesempatan yang  sama bagi perempuan, akan tetapi perlu diberikan dukungan untuk dapat meraih kesetaraan itu secara riil. Bila perlu diberi hak-hak khusus untuk meraih kesetaraan itu, contohnya hak khusus mengenai kuota anggota parlemen.

Pada perjalanannya, aspek yang diperjuangkan meluas dan tidak terbatas pada ranah sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi masuk ke dalam ranah domestic, seputar persoalan seksualitas dan permasalahan  keluarga.  Yakni, dimasukkannya  tuntutan  untuk  memilih  ekspresi seksual  secara  bebas,  misalnya  LGBT,  atau kebolehan  pasangan  homoseksual mengadopsi anak,  sebagai bentuk kesetaraan hak.

The Next Step : REINTERPRETASI

Demi  meraih target kesetaraan tersebut, berbagai penghalang harus  didekonstruksi (dibongkar). Penghalang  yang  kuat, muncul  dari  tradisi  dan  agama (Islam). Setelah dibongkar dan  direinterpretasi, diharapkan target-target  kesetaraan  gender bisa tercapai. Karena itu tidak mengherankan bermunculan penafsiran dan produk hukum baru (seperti pemikiran Riffat Hasan, Musdah Mulia, dll)tentang Islam  yang  menyertakan  “sudut  pandang  kesetaraan gender”, seolah membangun paradigma, “membaca Qur’an dari nol”. Pada  praktiknya,  hal ini telah menghadirkan paham menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.  Contoh kasus, Amina Wadud yang mengimami shalat jama’ah yang terdiri atas pria dan wanita dengan alasan perempuan memiliki hak yang sama dalam ibadah

Ayat poligami, konsep iddah, konsep waris, qowwamah, dsb., direinterpretasi. Iddah dianggap memihak laki-laki, waris Islam merendahkan perempuan dan poligami merupakan bentuk kekerasan laki-laki pada perempuan.  Ayat al-Qur'an dibongkar atas dasar rasa curiga terhadap lelaki.  Feminis Indonesia, Siti Musdah Mulia dalam buku Gender Dalam Perspektif Islam, terpengaruh ide kesetaraan dan reinterpretasi tersebut. Ia mengusulkan perlunya penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an karena penafsiran yang ada dituding sebagai konspirasi ulama' - yang berjenis kelamin laki-laki - untuk menempatkan wanita sebagai pihak subordinat.

Upaya Kultural dan Struktural

Secara kultural, frame pemikiran tersebut hanyalah adopsi pengalaman masyarakat Barat yang selalu merendahkan kaum wanita.  Sedangkan secara struktural, upaya yang mereka lakukan bukanlah sebuah perjuangan independent, tetapi lebih kepada “Global Design” yang mempunyai target dan tujuan tertentu.  Sudah 37 tahun yang lalu, PBB mengharuskan banyak negara untuk meratifikasi konvensi CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

Dan dilanjutkan dengan berbagai konferensi Internasioanal yang secara marathon mereka adakan. Hingga pada tahun 2000 tercetuslah Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang dihadiri 189 negara anggota PBB dan dipaksakan untuk diratifikasi oleh negara-negara, melalui blow up opini, tekanan politik, syarat bantuan, dan lain-lain. (Al Waie, Afkar : Kesetaraan Gender, Merusak Perempuan dan Generasi, 2010)

Bagaimana Perspektif Islam?

Dalam Islam tidak dijumpai misogynic (paham kebencian terhadap wanita), budaya patriarkhi dan lain-lain. Jadi, feminisme termasuk kesetaraan gender adalah paham yang dihasilkan dari pengalaman lokal, tapi dipasarkan secara global. Pengalaman manusia Barat tidak sama dengan pengalaman masyarakat yang bertradisi Islam. Akibatnya, banyak timbul ketimpangan-ketimpangan. Masyarakat muslim yang telah lama memuliakan wanita, menempatkan pria dan wanita secara proporsional sesuai kodrat, tiba-tiba “dipaksa” ikut-ikutan arus kesetaraan gender tersebut, termasuk “dipaksa” menggunakan dan menerima produk reinterpretasi kaum feminism.

Secara konseptual maupun praktis, ide kesetaraan gender  sangat mengada-ada dan mustahil. Ini karena pengusungnya seolah tak bisa menerima mengapa manusia harus lahir dengan membawa kodrat maskulinitas dan feminitasnya, sementara pada saat yang sama mereka tak mungkin mengabaikan fakta, bahwa manusia memang terdiri dari dua jenis yang berbeda. Islam telah menetapkan bahwa keberadaan manusia yang berjenis kelamin berbeda, memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dan pada realitasnya, tidak setiap perbedaan berarti ketidakadilan. Perbedaan jenis, peran dan fungsi ini justru memungkinkan direalisasikannya tujuan-tujuan luhur masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang apakah dia laki-laki ataukah perempuan.

Islam  sebagai  agama  yang  sesuai  fitrah,  menempatkan  manusia,  laki-laki  dan perempuan sesuai dengan kadar masing-masing, diperhitungkan setiap amalnya tanpa pengecualian (Q.S Ali Imran: [195], Q.S. At Taubah [71]) dan tidak ada yang lebih baik pengetahuannya terhadap hal tersebut kecuali Allah SWT, sang Khaliq—,  tanpa memperlakukan salah satu lebih istimewa dari yang lain kecuali taqwanya.

Islam  pun  memandang  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  mitra. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya kaum perempuan adalah mitra kaum laki-laki. (HR. Abu Dawud), yang  saling membantu satu sama lain dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Tidak dibenarkan yang satu menghamba pada yang lainnya. Karena itu, salah besar tuduhan yang  menyatakan  bahwa  Islam  merupakan  agama misoyinis  karena  memberikan kekuasaan besar di tangan laki-laki dan mendiskreditkan perempuan.

Kekuasaan  bukanlah  parameter  keistimewaan  seseorang.  Islam  memandang kekuasaan  sebagai amanah  dan  tanggung  jawab  yang  besar.  Tidak  dibebankannya suatu kuasa   pada  seseorang, juga tidak  serta  merta  merupakan  bentuk  penghinaan yang  merendahkan  posisinya.  Karena  itu  ketika perempuan  tidak  diperkenankan menjadi pemimpin dalam pemerintahan, bukan berarti merendahkan kedudukan dan martabatnya.

Sisi  lain  yang  diserang  dalam  syari’at  Islam  adalah  soal  warisan  perempuan  yang dikatakan hanya separuh dari bagian laki-laki.  Padahal dalam kenyataannya terdapat sejumlah perhitungan waris sebagai berikut:  1. hanya ada 4 kondisi saat perempuan menerima  setengah  bagian  laki-laki;  2.  ada  8  kondisi saat  perempuan  menerima bagian sama sempurna seperti laki-laki; 3. ada 10 kondisi saat perempuan menerima bagian  lebih  banyak  dari  laki-laki;  4.  ada  beberapa  kondisi  saat  itu  perempuan menerima bagian, sementara laki-laki tidak mendapatkannya. (Shalahudin Sulthan, Mîrâts al-Mar’ah wa Qadhiyatu al-Musâwâh, hal 10-11, (Cairo: Nahdhah Misr, 1999)

Permasalahan itu muncul karena dalam benak para feminis, harta termasuk parameter keistimewaan seseorang.  Kepemilikan  aset  menjadi  simbol  kekuasaan,  karena  itu mereka memandang bebasnya perempuan dari kekangan patriarki adalah dengan jalan melepaskan  diri  dari  ketergantungan  secara ekonomi  pada  laki-laki.  Padahal  perlu ditekankan  di  sini  bahwa  unsur  ekonomi  bukan  merupakan parameter  kemuliaan seseorang. Tidaklah yang diberi kewajiban menafkahi otomatis lebih  mulia dari yang dinafkahi;  atau  yang  memiliki  harta  lebih  banyak  menjadi  yang  lebih  tinggi derajatnya dari yang lainnya.

Selain itu, perempuan juga mendapatkan hak belajar dan menuntut ilmu sebagaimana laki-laki. Perempuan  juga  diperbolehkan  keluar  rumah  dan  beraktivitas  dengan memenuhi beberapa kaidah.  Juga berhak meriwayatkan hadits dan pergi ke medan peperangan  sebagai  paramedis  maupun  pejuang,  sebagaimana  ia  mendapatkan jatahnya dari harta rampasan perang (ghanimah).

Hal-hal tersebut  itu  merupakan  kondisi  ideal  sebagai  bentuk  keadilan  dalam  Islam yang dapat diraih muslimah. Karena itu muslimah tidak membutuhkan feminisme dan ide kesetaraan gendernya,  karena mereka telah mulia dalam Islam.

Kenyataan sosial saat ini yang menunjukkan terpuruknya muslimah sebagai korban sistem sekuler yang ada,  hendaknya  tidak  menjadikan  muslimah  salah  langkah  dengan berharap  pada feminisme  sebagai  solusinya.  Semua ini  hanya  dapat  diperbaiki  dengan  mengembalikan Islam  pada  posisinya  sebagai  pandangan  hidup  dan  ideologi  manusia  sehingga syari’atnya tegak dan keadilannya dirasakan oleh semua orang. Dan kondisi ideal ini hanya bisa terealisasi dengan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ala minhajin Nubuwwah. Wallahu a’lam bishshawab. [syahid/voa-islam.com]

*penulis adalah alumni Institut Pertanian Bogor (angk ’35), praktisi pendidikan dan public speaker

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Ada Apa Dibalik Revisi UU Anti Terorisme?
• Pemerintah Yordania Larang Ikhwanul Muslimin Mengadakan Pemilu Internal
• Serangan Brussels Menunjukkan Jihadis Masih Mampu Bertahan dari Tindakan Keras Polisi Internasional
• Kesetaraan Gender Merusak Tatanan Keluarga Muslim
• LGBT, FTA dan Legal Of Frame: Pilar Pengokoh Liberalisasi
• Stop Kekerasan Terhadap Generasi Emas dengan Sistem Islam
• Waspadai Gerakan dan Propaganda LGBT, Sadarkan Umat Segera!
• Pengaturan Pembangunan Infrastruktur dalam Islam (Bagian 2-Selesai)