Kamis, 1 Sya'ban 1446 H / 28 April 2011 11:21 wib
2.616 views
Memalukan, Kunker DPR Foya-foyanya Sangat Kuat
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Kunjungan anggota DPR ke luar negeri di saat parlemen negara tujuan sedang reses adalah sebuah tindakan memalukan. Hal inilah yang dilakukan anggota Komisi VIII dan Komisi X dengan berkunjung ke Australia dan Spanyol. Tindakan mereka dinilai justru akan melecehkan DPR sendiri.
"Itu hanya akan melecehkan DPR sendiri karena mereka kesan jalan-jalan, wisata dan berfoya-foyanya sangat kuat," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, Kamis (28/4/2011).
Sebastian mengatakan, kunjungan kerja DPR terkesan dipaksakan karena biaya kunjungan sudah dianggarkan. "Jadi semangatnya menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan, walaupun agendanya tidak penting," ujar Sebastian.
Dia melanjutkan, konsep kunjungan kerja juga tidak menjamin anggota DPR mendapatkan hal-hal penting dan substansial bagi penyusunan sebuah undang-undang. "Kunjungan kerja yang berbondong-bondong juga akan membuat sulit pertanggungjawaban pribadi," ujarnya.
Seperti diketahui, Komisi VIII dan Komisi X DPR mengunjungi Australia dan Spanyol di saat parlemen kedua negara tersebut sedang reses.
Bahkan dalam sebuah acara tatap muka dengan masyarakat di aula KBRI Madrid, Senin (25/4) lalu, Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar, mengatakan, salah satu tugas komisinya adalah memang mengunjungi obyek-obyek wisata.
"Saat ini DPR memang sedang menjadi sorotan banyak pihak, tapi ya gimana lagi, kan memang tugas kami seperti ini," ujar Rully Chairul Azwar, seperti direkam Masindo.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Swiss heran terhadap reaksi Dewan Perwakilan Rakyat terkait pernyataannya soal kunjungan kerja keluar negeri beberapa waktu lalu. Djoko Susilo beberapa hari mengkritisi agenda kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang dinilainya tak bermanfaat. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso sempat mengancam akan meninjau anggaran kedutaan-kedutaan besar yang ada.
"Saya heran, Priyo Budi Santoso bereaksi seperti itu," kata Djoko.
Menurut Djoko, dia tak bermaksud menghina atau melarang anggota DPR berkunjung ke luar negeri. Ia mengatakan, hanya minta agar kunjungan ke luar negeri anggota DPR dilakukan terencana, matang, dan efektif. "Agar bermanfaat," ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu rombongan DPRD sebuah provinsi di Sumatera pada 2010 lalu. Waktu itu mereka kirim surat akan tiba pada Jumat pukul 11.00 waktu Swiss, dan mereka minta diaturkan jadwal pertemuan dengan instansi terkait . Mereka bilang hanya punya waktu hingga Jumat Sore. "Surat dikirim sehari sebelum mereka tiba," kata mantan anggota Komisi I DPR RI ini. Padahal, dalam jadwal resmi kunjungan kerja rombongan DPRD itu, mereka berencana tinggal di sana selama enam hari. "Sisanya mereka mau jalan-jalan ke kota Lusen, bahkan ke Paris, dan Amsterdam," kata Djoko.
Djoko mengaku sempat menolak menandatangani surat pertanggungjawaban para anggota DPRD itu. Karena kedubes harus memberi stempel dan tandatangan soal kunjungan mereka untuk pertanggungjawaban anggarannya. Djoko mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan DPR sebaiknya dipersiapkan jauh hari. "Supaya semua sudah tertata dengan baik mau kemana, ketemu siapa, tujuannya apa," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar anggota DPR memperhatikan jadwal kerja instansi yang akan ditemui. "Harus disesuaikan apakah mereka sedang libur atau tidak, jangan anggota DPR sudah datang kesana ternyata yang ingin ditemui tak bisa karena sedang reses juga," ujarnya.
Ia mengatakan, tak seluruh kunjungan ke luar negeri itu buruk. Djoko memuji kunjungan Komisi I baru-baru ini ke Turki. "Mereka bisa bertemu Presiden Turki, ketemu menteri pertahanan, dan anggota parlemennya, saya kira kunjungan itu contoh kiunjungan yang benar dan bermanfaat," kata Djoko.
Sementara itu, Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) akan menyurati Hugh Borrowman, Sekretaris Pertama Departemen Luar Negeri Australia Untuk Wilayah Asia Tenggara, terkait dengan jawaban Komisi VIII soal kunjungan kerja ke negeri Kanguru tersebut.
"Sebagai upaya untuk membentuk transparansi kami akan mengirimi surat terkait dengan substansi jawaban yang kami terima," ujar Ketua PPIA Muhammad Subhan Zein, dalam surat jawabannya kepada Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding.
Komisi VIII sebelumnya membalas surat terbuka PPIA terkait kritikan kunjungan ke Australia yang dianggap tak tepat. Dalam suratnya, Karding membantah semua tudingan PPIA bahwa kunjungan tersebut tidak direncanakan dengan matang.
Menurut Karding, Komisi VIII hanya menerima usulan jadwal kegiatan selama berada di sana dari Departemen Luar Negeri Australia. Karding juga mengatakan, Komisi VIII selama di Australia akan bertemu dengan sejumlah pejabat setingkat Direktur Jenderal.
Subhan pun menganggap jawaban yang diberikan Komisi VIII ini janggal. Ia mempertanyakan kenapa jadwal kunjungan tersebut diatur oleh Kementerian Luar Negeri Australia. "Padahal yang memahami kebutuhan Tim Panja RUU Fakir Miskin adalah anggota tim itu sendiri," ujarnya.
Ia juga melihat kejanggalan soal tidak dijadwalkannya pertemuan dengan tim perumus kebijakan, menteri dan anggota parlemen, penanganan masyarakat miskin oleh Departemen Luar Negeri Australia.
"Padahal mereka (Departemen Luar Negeri Australia) tahu bahwa yang akan berkunjung adalah anggota DPR RI," ujarnya.
Ia juga menilai janggal usulan untuk mengunjungi komunitas muslim Australia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan yang tak berhubungan dengan RUU itu. Lagi pula, kedua institusi ini berlokasi di Sydney dan Melbourne, kota yang berbeda dengan kota tujuan studi banding ke Canberra. Karena itu, Subhan menjelaskan, mereka akan melakukan cek ulang kepada
Departemen Luar Negeri Australia mengenai cerita Komisi VIII ini.
PPIA juga merasa kecewa Komisi VIII tak menanggapi usulan mereka untuk mengikutsertakan perwakilan PPIA dan media massa Indonesia untuk memantau kegiatan rombongan selama di Australia. Komisi VIII juga dianggap tak merespons usulan PPIA untuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan bagi masyarakat miskin yang justru berkaitan langsung dengan RUU ini. (fn/dt/t2m) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
