PPKM Level Tiga Nataru Dibatalkan, Legislator: Publik Jadi Bingung Maunya Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)--Untuk yang kesekian kalinya, Kebijakan Pemerintah berubah dalam hitungan hari. Pemerintah kembali mengubah rencana pembatasan pembatasan saat libur Natal dan Tahun Baru. Teranyar, pemerintah memutuskan tidak akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia secara merata saat Natal dan Tahun Baru 2022.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati kembali mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah di detik-detik terakhir kebijakan akan dilaksanakan.

Mufida pernah mengingatkan setiap kebijakan terkait penanganan pandemi wajib berbasis sains dengan melibatkan pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog dan para ahli.

Mufida menyebut batalnya rencana pembatasan saat libur Nataru ini dengan dalih capaian peningkatan test dan juga cakupan vaksinasi sudah bagus.

Saat mengeluarkan kebijakan PPKM Level 3 untuk liburan Nataru, dikatakan oleh pemerintah bahwa kebijakan sdh sesuai data dan dalam rangka sikap kehati-hatian terhadap potensi kenaikan angka positif Covid. Apalagi saat ini sedang harus ada kewaspadaan tingkat tinggi antisipasi masuknya varians baru.

“Belum ada statement kita mengalami fase kekebalan kelompok dengan indikator 70 persen dosis lengkap. Ini kita baru 76 persen dosis satu dan baru 56 persen dosis dua. Masih jauh dari angka untuk menjadi pijakan melonggarkan beberapa hal,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).

Berulang kali kami sampaikan agar Pemerintah tidak buru-buru keluarkan kebijakan tanpa science based.

“Ini kan berubah lagi, padahal jauh-jauh hari sudah disosialisasikan ada pembatasan akhir tahun. Publik juga sudah bersiap dengan pembatasan ini karena sudah paham jauh-jauh hari. Bahkan sudah turun kebijakan larangan libur sekolah dan perkantoran pada masa Nataru. Dengan pembatalan ini kita jadi bertanya, aturannya seperti apa? apakah semua mobilitas boleh tanpa pembatasan sama sekali? Atau mau disesuaikan dengan kondisi tiap daerah? Atau kebijakan lainnya?” tanya Mufida.

Mufida mengingatkan selama belum terbebas dari pandemi strategi yang terbukti efektif dalam perang melawan Covid-19 adalah sangat penting terus diingatkan protokol kesehatan, peningkatan serius pelaksanaan 3T, optimalisasi dan percepatan capaian vaksinasi dan lakukan pembatasan berbasis data lokal, guna mengantisipasi penyebaran.

“Ini di tengah varian baru yang daya tahan vaksinasi juga masih simpang siur justru dilakukan perubahan. Jangan sampai publik menangkap perubahan aturan ini sebagai pembebasan untuk melakukan aktivitas tanpa prokes pada libur panjang sekolah, natal dan akhir tahun ini,” ungkap dia.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Petani Tembakau Curhat, Kenaikan Cukai Rokok Tidak Mempengaruhi Kesejahteraan
• Waspada Varian Omicron, Pemerintah Dorong Vaksinasi bagi Kelompok Rentan dan Anak-Anak
• Bukhori Usulkan RUU Bank Makanan dan RUU Tindak Pidana Kesusilaan Masuk Prolegnas Prioritas 2022
• Pemilu 2019 Banyak KPPS Jadi Korban, Fahri Hamzah Ingatkan Agar Pemilu 2024 Zero Accident
• Jazuli Juwaini Instruksikan Anggota Fraksi PKS Potong Gaji untuk Korban Letusan Semeru
• Pengungsi Banyak yang Bunuh Diri, Solidarity Indonesia for Refugee Minta UNHCR Peduli
• Bukhori Beberkan Perjuangan Fraksi PKS Wujudkan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas
• Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar, Legislator Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng