Kemenag Pastikan Dana Wakaf Tidak Dikelola Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)--Masih banyaknya asumsi publik terkait penggunaan wakaf uang oleh pemerintah di luar hal-hal yang telah ditentukan dalam syariat. Sekretaris Ditjen Bimas Islam, M. Fuad Nasar menjawab hal tersebut.

Menurutnya, dalam Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia hanya dikenal tiga jenis pengelola wakaf (Nazir) yakni Nazir perseorangan, Nazir lembaga/organisasi, dan Nazir yang mempunyai badan hukum.

"Pemerintah tidak sebagai nazir, dan juga tidak bisa bertindak selaku nazir wakaf. Peran pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf dan memberikan kepastian hukum agar perlindungan dan pengamanan aset wakaf dapat terpenuhi," papar Fuad dalam acara Podcast Bimas Islam, Selasa (9/2).

Fuad menerangkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dana wakaf akan masuk dalam kas negara. Pasalnya wakaf tidak termasuk dalam skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam Undang-Undang.

"Jadi dana wakaf itu bukan PNBP, kendati dana wakaf itu diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga syariah negara, itupun dalam kriteria yang sesuai dengan syariah," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Senin (25/1), telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara.* 

Sumber: Bimas Islam

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PKS Peringatkan Pemerintah yang Ingin Serahkan Transmisi Listrik ke Swasta
• Senator Ungkap Resep Jakarta dan Gubernur Anies Raih Penghargaan Internasional
• Pemerintah Diminta Setop Impor Listrik
• Legislator: Pemerintah Harus Ubah Cara Kerja Penanganan Pandemi Agar Ekonomi Segera Pulih
• TP3 Penembakan Enam Laskar Ajukan Audiensi dengan Presiden
• Cegah Rentenier, Anis Dorong Bank Mandiri dan BNI Beri Pinjaman Lebih Murah dan Cepat
• Puskappi Apresiasi Kinerja Kejagung Atas Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi PT Asabri
• Legislator Pertanyakan Tujuan Pemberian Insentif Pajak Untuk Mitra Lembaga Pengelola Investasi